SBY Ingin Bentuk 'Peace Keeping Center'

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengusulkan pembentukan pusat penjagaan perdamaian atau peace keeping center untuk menyiagakan militer Indonesia terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaan dunia setiap saat. Keinginan tersebut disampaikan presiden saat membuka workshop nasional revitalisasi industri pertahanan yang diselenggarakan Departemen Pertahanan, Rabu (9/12) di Istana Negara, Jakarta.

"Saya bersama Panglima TNI dan menteri pertahanan telah mendiskusikan untuk membangun peace keeping center, untuk membangun stand by force tugas-tugas peace keeping supaya setiap saat kita bisa ikut dalam misi pemeliharaan dunia," kata Presiden.

Presiden SBY berharap prajurit militer di Indonesia memiliki lebih banyak kesempatan dan pengalaman dalam mengemban tugas sebagai pasukan pemelihara perdamaian di seluruh dunia. Menurutnya, Indonesia siap menjadi pasukan pemilihara perdamaian di bawah pimpinan PBB di Irak dan Afganistan bila perang telah berakhir.

Kekuatan Pertahanan

Pada kesempatan itu kepala negara juga berjanji dalam lima tahun ke depan membangun kekuatan pertahanan yang cukup atau minimum essential force. Menurutnya, kekuatan pertahanan yang cukup artinya TNI dan Polri harus bisa melaksanakan tugas-tugas operasional dan kekuatan itu setiap saat apabila diperlukan harus dapat dibesarkan. Selain itu, kekuatan pertahanan yang cukup juga harus memiliki efek tangkal.

Menurutnya, Indonesia tidak ingin dilecehkan karena dianggap tidak memiliki kekuataan pertahanan yang memadai. "Kita tidak ingin kita dilecehkan negara-negara lain karena dihitung kekuatan pertahanan kita dianggap tidak cukup kuat. Kita tidak ingin mereka yg ingin berbuat tidak baik kepada negeri kita termasuk mengganggu kedaulatan negeri dan keutuhan wilayah mesti menghitung bahwa kita memiliki kekuatan pertahanan yang cukup dan efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya," katanya lagi.

Presiden SBY mengatakan dalam lima hingga 10 tahun mendatang pemerintah berupaya meningkatkan anggaran pertahanan yang disesuaikan dengan produk domestik bruto maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga tercapai minimum essential force.

Kapal Selam

Pada kesempatan itu, Presiden mengaku kecewa Indonesia hanya memiliki satu kapal selam yang efektif digunakan. Padahal Indonesia mempunyai luas lautan mencapai enam juta kilometer persegi dan berbatasan dengan banyak negara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, Australia, India, Papua Nugini, dan Timor Leste.

Presiden mengatakan, kondisi kekuatan pertahanan keamanan dan kedaulatan seperti ini dapat membuat Indonesia dilecehkan negara-negara tetangga. "Kapal selam kita dua, yang efektif satu. Kalau dengan tetangga-tetangga kita, kita bisa dilecehkan," katanya.

Sayangnya hingga saat ini, Indonesia belum mampu memproduksi sendiri kapal selam dan harga kapal selam relatif mahal. Namun Presiden SBY berjanji akan membeli kapal selam bila perekonomian telah kembali menggeliat dan pertumbuhan ekonomi membaik. Menurutnya, tidak pas bila di masa krisis seperti ini, pemerintah justru memprioritaskan membeli kapal selam.

"Tidak elok di masa krisis ekonomi kita membeli kapal selam," katanya.

Presiden SBY mengingatkan nantinya pembelian kapal selam ini harus dikaji secara matang dan konsisten. "Begitu kita merancang membeli kapal selam, yang pasti jangan berubah-ubah, kadang mau beli dari Rusia, Jerman, Korea. Gak boleh," katanya.

Sumber : JURNAS