Kodam di Perbatasan Malaysia Dievaluasi

TNI AD mengkaji ulang pembentukan komando daerah militer (Kodam) baru di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar). Faktor utamanya, keterbatasan anggaran pertahanan.

"Operasional sehari-hari saja sudah sulit. Tidak mungkin kami memaksakan pembangunan yang memakan dana besar," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Christian Zebua kepada Jurnal Nasional di Jakarta, Selasa (9/12).

Sebelumnya, Komandan Korem 121/Alambhana Wanawwai Kolonel Nukman Kosadi mengatakan, Korem 121 akan ditingkatkan statusnya menjadi kodam pada 2010. Nukman menjelaskan, semua persiapan sudah berjalan, termasuk penambahan personel yang saat ini jumlahnya baru sekitar 300 personel. Sebuah kodam paling tidak membutuhkan 1.200 personel.

Selama ini, Kodam VI/Tanjungpura membawahi seluruh teritorial Kalimantan. Jika kodam baru itu terealisasi, kodam ini hanya membawahi teritorial Kalbar. Sementara Kodam Tanjungpura tetap membawahi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Christian mengakui, penambahan satu kodam di Kalimantan masuk dalam rencana strategis hingga 2014. Dalam rencana juga diproyeksikan pembangunan markas brigade di Bontang dan Sangatta. Kemudian di Kalimantan Tengah akan ada dua batalyon baru. Alasannya yang dipegang TNI AD pun realistis, perbatasan langsung dengan Malaysia di Kalimantan sangat luas, mencapai 2004 kilometer.

"Sehingga sangat berpotensi menimbulkan kerawanan segala aspek," katanya.

Kerawanan yang terjadi antara lain, konflik perbatasan, sasaran eksploitasi kekayaan alam, praktik pembalakan hutan secara liar, pedagangan gelap, penyelundupan, perdagangan manusia, infiltrasi, sabotase, kegiatan intelijen asing dan lain-lain.

Meski demikian, kata dia, pihaknya juga tidak memaksakan jika dana pengembangan satuan tersebut belum memadai. "Kami sadar penuh kondisi bangsa yang prihatin saat ini," kata dia.

Menurut dia, dengan anggaran yang didapat, matra darat akan mengoptimalkan operasi perbatasan yang ada.

Saat ini hanya ada 32 pos penjagaan di sepanjang perbatasan RI-Malaysia, empat di antaranya merupakan pos gabungan. Untuk mengoptimalkan pengawasan dan pengamanan perbatasan darat kedua negara, Indonesia akan menambah satu pos pemeriksaan lintas batas di Aruk.

Selama ini Indonesia baru memiliki dua pos lintas batas, yakni Entikong dan Simanggaris. Sedangkan Malaysia telah memiliki tiga yakni di Biawak, Lubuk Antu, dan Seliku.

Sumber : JURNAS