Alutsista: Komisi I DPR Minta Konsultasi dengan Presiden

JAKARTA--MI: Komisi I merekomendasikan agar Ketua DPR mengagendakan rapat konsultasi dengan Presiden yang membahas khusus masalah alat utama sistem pertahanan (alutsista). Hal tersebut menjadi salah satu kesimpulan dari rapat kerja Komisi I dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Sumardjono, Rabu (6/2).

Ketua Komisi I Theo L Sambuaga (F-PG) mengatakan, rapat konsultasi tersebut perlu dilakukan mengingat banyaknya persoalan terkait alutsista TNI belakangan ini. "Dengan menggelar rapat dengan presiden dan jajaran terkait akan diketahui masalahnya secara lebih komprehensif," katanya.

Anggota Komisi I Djoko Susilo (F-PAN) yang pertama kali mengusulkan rapat konsultasi mengatakan, selama ini sulit memperjuangkan penambahan anggaran pertahanan kepada menteri keuangan.

"Bila seluruhnya bisa bertemu, akan terlihat di mana tersangkutnya."

Sebelumnya, dalam konsultasi tersebut KSAL Sumardjono memaparkan sebagian alutsista yang dimiliki TNI AL sudah tua. "Kita sedang memilah-milah, mana yang yang masih layak digunakan, mana yang harus diistirahatkan," katanya menjawab pertanyaan anggota Komisi I Yuddy Krisnandi (F-PG).

KSAL mencontohkan, TNI AL saat ini memiliki 410 kendaraan tempur (ranpur) jenis tank amfibi. "Kita membagi jadi empat kategori. Yang masih layak digunakan di darat dan laut serta menembak, yang hanya bisa digunakan di darat, yang bisa dilakukan perbaikan serta yang tidak bisa lagi digunakan," tuturnya.



KSAL mengatakan, dalam pengadaan alutsista, TNI AL mengembangkan visi menuju kemandirian. "Apabila sudah bisa diproduksi di dalam negeri, kita lebih mengutamakan membeli di dalam negeri. Bila belum, baru ke luar negeri," katanya.

Sumardjono mengatakan, TNI AL sedikitnya butuh Rp103 triliun untuk memperbarui alutsista. "Namun, anggaran pertahanan kita hanya Rp36 triliun yang dibagi ke tiga angkatan."

Dalam rapat yang berlangsung sejak pukul 09.20 WIB hingga pukul 15.00 WIB tersebut, anggota DPR banyak mempertanyakan soal alutsista, terutama setelah terjadinya insiden jatuhnya pesawat Nomad milik TNI AL di Sabang dan tenggelamnya tank amfibi di Pantai Banongan, Situbondo, beberapa waktu lalu.

Selain merekomendasikan rapat konsultasi, Komisi I DPR juga meminta jajaran pertahanan untuk melakukan evaluasi alutsista secara cermat, meningkatkan pemeliharaan dan hanya menggunakan alutsista yang layak digunakan.

Pemerintah juga diminta secara konsisten meningkatkan kemampuan pertahanan industri pertahanan nasional, salah satunya dengan memberikan dukungan dari perbankan. "Setelah ini kita juga mengagendakan rapat dengar pendapat dengan industri nasional seperti Pindad dan PT PAL. Kita ingin tahu, apakah memang industri kita yang belum mampu, atau malah TNI yang tidak mau menggunakan industri nasional," tambah Wakil Ketua Komisi I Yusron Ihza Mahendra. (HR/OL-03)

Sumber : MIOL