Dephan Adakan Observasi ke Wilayah Perbatasan RI

Jakarta – DMC, Departemen Pertahanan (Dephan) mengadakan kegiatan observasi ke wilayah perbatasan di Kalimantan Barat dan Pulau Nipa selama tiga hari, 5-8 Desember 2007. Tim observasi ini dipimpin Sekjen Dephan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin yang melibatkan beberapa perwakilan antara lain dari Dephan/TNI, POLRI, Kementerian Polhukam, Kementerian Kesra, BIN, Bappenas, Depdagri, Departemen PU, Departemen Kehutanan dan Departemen Kelautan.

Kegiatan observasi dilaksanakan bertujuan untuk merumuskan kebijakan pengelolaan secara terpadu di wilayah perbatasan darat dan laut antar departemen/instansi terkait. Dalam melaksanakan observasi ini, Tim observasi melaksanakan peninjauan langsung ke wilayah perbatasan dengan membagi dua tim. Tim I dipimpin Sekjen Dephan yang melakukan observasi ke Kalimantan Barat yaitu ke Entikong. Sedangkan Tim II dipimpin Dirjen Renhan Dephan Laksda TNI Tedjo Edhy Purdijatno yang melakukan observasi ke Pulau Nipah.

Dirjen Renhan Dephan ketika melakukan pertemuan dengan Walikota dan Muspida setempat di Batam, Rabu, (5/12), menjelaskan, dalam kegiatan observasi ini Dephan hanya memfasilitasi dengan mengambil contoh daerah perbatasan yang terdekat yaitu Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Hasil hari observasi ini diharapkan dapat memperoleh data-data yang akurat, sebagai bahan perumusan kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan untuk kepentingan secara terpadu.

Dijelaskan Dirjen Renhan dalam pembangunan wilayah perbatasan sekarang ini, masing-masing instansi/departemen sesuai tugas dan fungsinya terlihat tidak terpadu dan tidak terkoorninasi dengan baik. Seperti contoh lanjut Dirjen Renhan, pembangunan yang tidak terintegerasi antara TNI, Departemen Pekerjaan Umum (PU) dan Departemen Keuangan (Depkeu) dalam membangun fasilitas pos penjagaan, jalan dan bea cukai di daerah perbatasan.

Untuk itu lanjut Dirjen Renhan, departemen pertahanan bekerjasama dengan departemen-departemen terkait membuat perencanaan dan membangun dengan daerah perbatasan sebagai model. Hasil dari observasi ini lanjut Dirjen Renhan, akan dirumuskan salah satunya melalui berbagai seminar dan akan dilaporkan kepada Menko Polhukam yang selanjutnya diserahkan kepada Presiden untuk dibuatkan Keppres tentang pengelolaan di perbatasan secara terpadu termasuk menyangkut anggaran. (HSM/HDY)