Pidato Menhan Pada Peserta Rapat Pimpinan TNI 2011

JAKARTA - Dengan ketebatasan yang dimilikinya, prajurit TNI selalu menunjukkan semangat pengabdian dan komitmen yang tinggi untuk menyelesaian tugasnya baik di wilayah perbatasan, daerah bencana maupun penugasan-penugasan di luar negeri. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertahan (Mehan), Purnomo Yusgiantoro, saat mengawali pembekalan kepada para 141 peserta dari unsur pimpinan TNI pada acara Rapat Pimpinan TNI Tahun 2011 di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (19/1).

Sebagai refleksi kinerja pertahanan selama tahun 2010, Menhan menjelaskan bahwa beberapa pencapaian positif telah dicapai antara lain perbaikan kesejahteraan prajurit berupa pemberian tunjangan kinerja atau remunerasi, tunjangan khusus bagi prajuri TNI yang bertugas di wilayah perbatasan, maupun kenaikan berkala uang lauk pauk. Sedangkan dalam perumusan legislasi, beberapa ratifikasi kerjasama pertahanan dengan negara-negara sahabat juga telah diperbaharui termasuk telah menyelesaikan draft akademik dari rencana Rancangan Undang Undang ( RUU) Komponen Cadangan, RUU Keamanan Nasional serta RUU Revitalisasi Industri Pertahanan.

Pada kesempatan tersebut Menhan memberikan penekanan pada pemberdayaan industri pertahanan melalui penggunaan produksinya secara maksimal, sebagai upaya memperkuat alut sista TNI, ataupun melalui produksi bersama (joint production) dengan perusahaan asing serta meningkatkan upaya alih teknologi.

Adapun dalam bidang anggaran, pencapaian selama tahun 2010, realisasi penggunaannya sampai dengan 99,7%, tambahnya. Namun demikian untuk penataan barang milik negara melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) perlu ditingkatkan dan pengambilan bisnis TNI perlu segera dituntaskan, mengingat hal tersebut menjadi salah satu faktor penilaian BPK terhadap TNI masih mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian, yang diharapkan ke depan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

Ke depan tugas TNI akan semakin berat mengingat telah terjadi perubahan persepsi mengenahi wilayah perbatasan, dari semula dianggap sebagai halaman belakang selanjutnya menjadi halaman depan negara Kesatuan RI. Hal tersebut tentunya sesuai dengan tema yang diangkat dalam Rapim TNI tahun ini yakni, Konsistensi Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum Dan Reformasi Birokrasi TNI Guna Mendukung Tugas Pokok TNI.

Perihal pembangunan kekuatan minimum (Minimum Essential Force/MEF), Menhan mengingatkan tiga pesan utama kepada peserta Rapim TNI tentang apa yang terkandung dalam MEF, yang pertama, MEF merupakan wujud dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 berdasarkan mission oriented dan alokasi anggaran yang sudah ditentukan dalam rangka mewujudkan pertahanan dan keamanan. Pesan kedua yang disampikan, MEF dibangun bukan sebagai perlombaan kekuatan ataupun ekspansi ke negara lain melainkan bertujuan meningkatkan efek tangkal dan tetap dalam kerangka confidence building nation sedangkan pesan ketiga, MEF dibangun secara konsisten dan terperinci dan dibangun secara bertahap dan berkesinambungan.

Adapun Reformasi birokrasi dibangun dengan tujuan tidak berbeda dengan pencapaian MEF, yaitu dalam mewujudkan TNI yang solid, tangguh dan profesional serta dicitai rakyatnya, sehingga tugas pokok TNI dapat diselesaiakan dengan baik. Menhan mengharapkan reformasi birokrasi harus dilandasi oleh moralitas yang sesuai jati diri TNI. Terkait kebijakan pembangunan masyarakat pertahanan, Menhan melihat reformasi birokrasi diperlukan untuk memperbaiki kinerja demi tercapainya profesionalisme. Ditambahkannya, reformasi birokrasi harus ditunjang oleh zero growth yang berarti tercapainya perimbangan antara yang keluar dan masuk dengan menerapkan relokasi dan restrukturisasi pada teknologi. Hal tersebut merupakan kata kunci dari reformasi birokrasi TNI.

Sumber : DMC