Pemkab Kerinci akan Beli Pesawat N219

JAMBI - Pemerintah Kabupaten Kerinci, Jambi, berencana membeli pesawat perintis N219 yang diproduksi PT Dirgantara Indonesia untuk melayani rute ke daerah paling barat Provinsi Jambi.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, Afrizal Rabu (19/1) mengatakan Kepala Dinas Perhubungan di sejumalah daerah terpencil di Indonesia yang sudah memiliki lapangan terbang ditawarkan untuk membeli pesawat perintis guna melayani penerbangan ke daerahnya.

"Rapat di Bapenas Jakarta dihadiri Kepala Dinas Perhubungan kota dan kabupaten daerah terpencil memandang perlunya pengadaan pesawat perintis untuik melayani penumpang dari dan menuju daerah terpencil yang sudah memiliki lapangan terbang tersebut," katanya.

Pengadaan pesawat tersebut nantinya akan didanai atau dibeli oleh pemerintah kota dan kabupaten dibantu oleh pemerintah pusat, yang pengelolaannya bekerja sama dengan maskapai atau perusahaan penerbangan yang ada. Maskapai yang akan bekerjasama untuk melayani penerbangan pesawat perintis itu meliputi Merpati Nusantara, Avia Star Air, Madiri Air, Trigana Air dan Susi Air.

Pemesanan pesawat yang diproduksi PT Dirgantara Indonersia (DI) tersebut minimal 30 unit. Untuk bisa mendapatkan pesawat tersebut, kota dan kabupaten yang sudah memiliki lapangan terbang harus sepakat lebih dulu. Nilai atau harga pesawat berkapasitas 19 penumpang itu tersebut seharga Rp38 miliar per unit, sehingga perlu pembahasan serius melibatkan berbagai pihat, terutama dengan pihak legislatif, karena terkait penggunaan anggaran.

Pemerintah Kabupaten Kerinci pada tahap awal akan melakukan sosialisasi lebih dulu pada instansi atau pejabat terkait, selanjutnya baru dibahas dalam rapat penggunaan anggaran 2012. Dalam sosialisasi tersebut terungkap bahwa bila rencana ini mendapat tanggapan positif, maka pendanaannya akan dianggarkan dalam APBD 2012 untuk merealisasikan pembelian pesawat yang jumlahnya disesuaikan dengan alokasi dana yang tersedia.

"Bila pembelian pesawat itu disetujui, maka Pemerintah Kabupaten Kerinci memiliki pesawat sendiri untuk melayani penumpang dari dan menuju Kerinci," kata Afrizal.

2010, PTDI Rugi 209 Milyar

Komisi VI DPR selaku mitra kerja PT Dirgantara Indonesia (DI) mengendus gonjang-ganjing di internal perusahaan pelat merah itu. Kondisi PT DI sungguh memperihatinkan. Sampai dengan Desember 2010 mengalami kerugian Rp 209 miliar.

“Sampai akhir Desember 2010 PT DI mengalami keru­gian Rp 209 miliar rupiah. Kerugian ter­sebut terjadi akibat banyaknya tar­get produksi yang tidak ter­capai,” ungkap ang­gota Komisi VI DPR, Pasha Ismaya Sukardi kepada Rakyat Merde­ka, di Jakarta, Selasa (18/1).

Diungkapkan, perusahaan yang memiliki sekitar 3000 karyawan itu sudah banyak me­nunda pembayaran gaji kar­ya­wannya, dan tagihan Jamsostek pun sudah tidak dibayar. “Bah­kan saya mendengar sampai-sam­pai Direktur Bagian Ke­uangan­nya pun sudah dibe­bastugaskan,” ujarnya.



Menurutnya, yang paling memprihatinkan demi menun­tas­kan kerugian tersebut, Di­reksi PT DI berani men­jamin­kan aset milik perusahaan ke bank, tanpa sepengetahuan Ko­misaris perusahaan, ataupun Ke­menterian Negara Badan Usaha Milik Negara (Kemeneg BUMN).

“Direksi PT DI tidak melaku­kan sesuai prosedur. Mereka telah melanggar anggaran dasar PT. DI, Undang-undang BUMN serta Undang-undang Perse­roan,” tegasnya.

Anak buah Anas Urba­ningrum ini menegaskan, aset yang dimiliki PT DI merupakan mi­lik negara, sehingga tidak bo­leh diagunkan ke bank se­enaknya. Proses penjaminan bisa dilakukan, asalkan ada alasan khusus. “Itupun harus de­ngan persetujuan dari pe­megang saham melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Sa­ham-red), dimana di dalam rapat tersebut harus ada per­wakilan dari Kementerian BUMN,” jelasnya.

Anggota DPR dari daerah pe­milihan Jawa Barat IV ini me­negaskan, pemerintah harus mem­berikan perhatian serius ke­pada PT DI. Misalnya, dibe­rikan penyertaan modal, dan berupaya tidak menyengsa­ra­kan nasib karyawannya, sebab kon­disi yang dialami PT DI adalah murni kesalahan pihak manajemen.

“Karyawan yang ada di sana sangat kompeten. Buktinya banyak karyawan yang bekerja di perusahaan strategis lainnya, seperti di perusahaan pembuat Boeing,” tuturnya.

Kesalahan yang terjadi pada PT DI itu, kata Pasha, tidak bisa dilepaskan dari lemahnya super­visi pihak Kementerian BUMN. Menurutnya, seharus­nya Kemen­terian BUMN mau terbuka mengenai kondisi PT DI.

“Kita tidak perlu malu bila memang perlu patnership de­ngan swasta. Asalkan sebagian besar kepemilikannya masih milik pemerintah,” ucapnya.

Anggota Fraksi Demokrat ini berjanji, saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian BUMN nanti akan meminta penjelasan kepada Menteri BUMN, Mustafa Abubakar mengenai masalah ini.

Juru Bicara PT DI, Rakhendi Priyatna mengaku, belum me­ngetahui adanya masalah pen­jaminan lahan tersebut. Tapi dia berjanji akan mencari informasi leng­kapnya. “Kami akan coba menanyakan permasalahannya. Kalau sudah ada info akan kami sampaikan,” katanya.

Sebelumnya, Rakhendi per­nah membantah kalau lem­ba­ganya dianggap bermasalah. Me­nurutnya, apa yang dila­kukan Direksi PT DI selama ini sudah benar. Sebab kalau dilihat penjualan sejak tahun 2008, trennya mengalami peningkatan

“Mesti dicatat, produk PT. DI memerlukan penyelesaian lebih dari satu tahun. Selain itu Anggota DPR, Arief Minardi juga sudah menyatakan kalau yang dilakukan PT.DI saat ini sudah benar,” ungkapnya.

Menurut Rakhendi, lembaga­nya telah mendapatkan pinja­man non cash dari bank, tapi ma­sih membutuhkan fresh money, berupa pinjaman cash. Makanya, selain mengajukan pinjaman dari bank, saat ini PT. DI juga sedang melakukan pembicaraan dengan PPA. “Kalau jumlahnya saya tidak tahu perses. Tapi dengan PPA sedang dalam proses,” terangnya.

Dikatakan, untuk bisa me­nye­lesaikan problem ke­uangan PT DI, tergantung dari seberapa cepat proses SLA direalia­sa­sikan. Selain itu dukungan dari Kementerian BUMN untuk mengatasi masalah tersebut sangat diperlukan.

“Insya Allah setelah SLA dan persoalan masa lalu selesai, maka neraca keuangan kami akan positif. Dengan bankab­lenya perusahaan, kondisi bisnis kita yang terus meningkat pun akan berja­lan lancar. Apa­lagi kalau ke­menterian terkait dapat men­dukung sepenuhnya,” katanya.

Dihubungi secara terpisah Kepala Divisi Penerangan TNI AL, Laksamana Prasodjo juga mengaku belum mengetahui perihal adanya lahan milik TNI AL di Batu Poron, Madura yang dijaminkan ke bank oleh PT. DI. Ia berjanji akan segera mencari tahu mengenai masalah ini. “Terima kasih atas informa­sinya. Kebetulan saya juga baru tahu, dan saat ini sedang saya periksa,” ungkapnya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM, RAKYATMERDEKA.CO.ID