Kutai Timur Layak Jadi Basis Pertahanan TNI

View Larger Map

SANGATTA - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen. Purn Salim Mangga, berpendapat Kabupaten Kutai Timur sangat layak menjadi salah satu basis pertahanan strategis TNI.

"Dari daerah-daerah yang ada di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, Sangatta di Kabupaten Kutai Timur layak karena wilayahnya bila ditarik garis lintang utara, menghadap langsung dengan empat negara tetangga," kata Salim Mengga, di Sangata, Kutai Timur, Kaltim, Senin (20/9).

Salim Mengga, yang merupakan Anggota Komisi I DPR RI, berkunjung ke Kutai Timur sebagai kunjungan pribadi dan mengatakan kedatangannya ke wilayah Kalimantan Timur khususnya Kutai Timur untuk memantau daerah-daerah sekitar perbatasan RI dengan Malaysia.

"Daerah mana yang mana dianggap layak menjadi daerah basis-basis pertahanan bagi Indonesia, terutama untuk menghadapi gangguan keamanan baik itu dari dalam negeri maupun juga luar negeri," katanya.

Sebagai Anggota Komisi I DPR RI yang membidangi Pertahanan dan hubungan luar negeri, Salim Mengga menerangkan bahwa kajian pertahanan kita sampai sekarang tetap mengunggulkan Permesta (Pertahanan Rakyat Semesta).

Yang mana jelas sekali dalam hal ini lebih menitik beratkan, pada unsur-unsur pemersatu bangsa dalam mempertahankan kedaulatan dan tanah air.

"Konsep pertahanan Permesta yang merupakan ide Jendral (Purn) Nasution, adalah salah-satu cara terbaik untuk mempertahankan kedaulatan bangsa,"tegasnya

Ia mengatakan, Kutai Timur, memiliki keunggulan sebagai basis pertahanan, logistik, serta penempatan alat pemukul.

Untuk menghadapi setiap gangguan dan keamanan yang bersembur dari luar, Kutai Timur amat strategis sekali," ujarnya saat dimintai komentar tentang pertahanan wilayah perbatasan

Diterangkan, langkah-langkah yang telah dilakukan Komisi I DPR RI mengundang beberapa departemen terkait, untuk membahas kosentrasi pengamanan daerah perbatasan RI, seperti Menkopolhukam, Panglima TNI, Kapolri, dan Dinas Perhubungan.

"Inti pembicaraan lebih menekankan,pada penyelesaian perjanjian tapal batas negara serta juga mengedepankan unsur, pembagian wilayah kerja yang tidak tumpang tindih, antara departemen satu dan departemen lainnya." katanya.

Sumber : ANTARA