Komisi I Ajukan Anggaran Pertahanan 2008 Rp100,533 Triliun

Jakarta (ANTARA News) - Menjawab tantangan Kepala Negara dalam berbagai kesempatan yang berkeinginan kuat agar TNI memiliki postur militer modern serta tangguh, mendorong pihak Komisi I DPR berupaya memperjuangkan anggaran pertahanan pada tahun 2008 mendatang sebesar Rp100,533 triliun.

"Kami akan ikut memperjuangkannya. Secara prinsip, Komisi I DPR menyetujui Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Departemen Pertahanan (Dephan) dan Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2008 walaupun detilnya masih ada beberapa pembahasan," ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR, Yusron Ihza Mahendra.

Dari angka tersebut di atas, menurutnya, pagu indikatif yang disetujui sebesar Rp33,878 triliun.

"Jika dilihat dari jumlahnya, sebenarnya terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp200 miliar dari anggaran pada tahun sebelumnya," ujar Yusron.

Sementara itu, melalui Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor SE 790/MK.02/2007 tertanggal 30 Oktober 2007 tentang Pagu Indikatif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2008, Dephan dan TNI mendapat tambahan anggaran sebesar Rp2,719 triliun.

Itu ditujukan terutama untuk belanja pegawai seperti kenaikan gaji pokok, kenaikan tunjangan keluarga, kenaikan uang makan PNS dan uang lauk pauk di lingkungan Dephan serta Mabes TNI.

"Anggaran pertahanan Indonesia sesunguhnya sangat jauh dari kebutuhan yang diharapkan," kata Yusron.

Karena itu, kendati beberapa pekan lalu ada masalah mengenai pernyataan Menhan yang dipublikasikan seolah ada calo di DPR, tetap saja Komisi I DPR bersikap dewasa menyikapi permasalahan tersebut.

"Kita sama-sama konsentrasi saja bagaimana meningkatkan kekuatan dan kemampuan tentara serta postur pertahanan nasional. Dan anggaplah masalah yang lalu itu sudah selesai," kata Yusron Ihza Mahendra dari Fraksi Partai Bulan Bintang.

Karena itu, lanjutnya, pimpinan maupun semua anggota Komisi I DPR tak mau terjebak pada isu-isu tak ada ujung pangkal, lebih baik fokus untuk memperjuangkan kemajuan TNI.

"Komisi I DPR menginginkan TNI menjadi tentara yang profesional dan tangguh di kawasan ini," tegas Yusron Ihza Mahendra atas nama rekan-rekannya.

Hampir senada dengan itu, rekannya dari Fraksi Partai Golkar, Happy Bone Zulkarnaen, mengatakan kejadian beberapa hari yang lalu dan telah sempat menyebabkan bersitegangnya pihak Dephan versus Komisi I DPR, sama sekali tidak menyurutkan tekad pihaknya melakukan sejumlah tugas pokoknya.

"Tugas-tugas utama kami terus berlangsung normal, apakah itu di bidang legislasi, anggaran maupun pengawasan terhadap Departemen Pertahanan RI. Tetapi berbarengan dengan itu, tidak akan menyurutkan Komisi I DPR untuk memberikan dukungan terhadap TNI," ujar Happy Bone Zulkarenaen.

Sedangkan Usamah Al-Hadar dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, pada kesempatan itu, menjelaskan kenaikan tunjangan dan uang lauk-pauk TNI diusulkan berlaku untuk semua prajurit.

"Yakni, mulai dari Prajurit Dua sampai kepada tingkat jenderal, dari Rp30.000 menjadi Rp35.000. Sesuai dengan kebutuhan kalori batas minimal sebagai seorang prajurit, sebenarnya yang layak adalah sebesar Rp50.000, namun negara baru bisa menyediakan mencapai Rp35.000 per hari," ungkap Usamah Al-Hadar. (*)

Sumber : ANTARA