Alutsista Lokal Terganjal Aturan

JAKARTA(SINDO) – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta Departemen Keuangan (Depkeu) membuka ruang bagi pendanaan industri alutsista dalam negeri.

Selama ini,pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari dalam negeri justru terganjal belum adanya aturan tentang pinjaman perbankan lokal. Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto mengungkapkan, Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) sebagai mitra kerja TNI dalam pengadaan alutsista, kesulitan mendapatkan pasokan dana dari perbankan lokal.

”Jadi, sementara ini hambatannya belum ada aturan bagaimana skema peminjaman lunak dari perbankan kita kepada industri kita,” ungkap Djoko seusai rapat terbatas mengenai alutsista di Kantor Wapres,Jakarta,kemarin. Dengan kondisi ini,menurut Panglima,Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla sudah menginstruksikan Departemen Keuangan (Depkeu) untuk me-review peraturan-peraturan atau kebijakan terkait skema pinjaman lunak kepada industri alutsista dalam negeri. Rapat yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla selama satu jam itu membahas percepatan pengelolaan BUMNIS, seperti PT Pindad, PT PAL, PT DI, dan PT LEN dalam pemenuhan kebutuhan alutsista TNI.

Menurut Panglima, kendala utama BUMNIS tersebut adalah pada masalah cash flow dalam memenuhi pesanan TNI. ”Mereka tidak memiliki suatu capital atau modal yang cukup besar seperti pabrik-pabrik di luar negeri, dimana pembayaran bisa dilakukan dibelakang setelah produksi selesai. Rumus kita bukan seperti itu,” ungkap Djoko. BUMNIS, lanjut Panglima, harus dijamin oleh suatu sistem penganggaran yang berkelanjutan. Namun, sistem anggaran di Indonesia belum mendukung untuk melakukan hal itu. ”Sistem anggaran kita, meskipun disusun dalam lima tahun, tapi pemenuhannya secara tahunan, sehingga menjadi kecil,”jelasnya.

Pada akhirnya, lanjut Djoko, muncul ide untuk menggunakan pinjaman dalam negeri karena perbankan Indonesia dinilai memiliki banyak uang yang belum dimanfaatkan. Perbankan ini nantinya,ujar dia,akan memberikan jaminan cash flowkepada BUMNIS.Jika dukungan anggaran yang dijamin perbankan dipenuhi, maka pihaknya tidak perlu menunggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). ”Tidak usah tunggu APBN dulu, dikasih baru kerja, tapi cash flow-nya jalan terus,” imbuhnya. Menurut Panglima, dalam rapat sebelumnya, pihak perbankan sudah menyatakan siap memberikan pinjaman lunak.

Selengkapnya>>

Berita terkait lainnya :
Wapres Minta Perbankan Nasional Dukung Industri Strategis Alutsista