AS Tidak Meminta Pulau Cocos Kepada Australia

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Michael Tene, mengatakan berdasarkan pembicaraan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa dengan Menteri Luar negeri Australia, pihak Amerika Serikat tidak pernah meminta Pulau Cocos sebagai pangkalan pesawat mata-mata.

Australia juga tidak pernah menawarkannya kepada pihak Amerika. "Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan Menteri Luar Negeri Australia dengan Menteri Luar negeri Indonesia dalam pembicaraan teleponnya, dan itu kalau Anda cari di media Australia dimana Menteri Luar Negeri maupun Menteri Pertahanannya menyampaikan hal yang serupa," kata Michael saat dihubungi Jurnal Nasional, Jumat (30/3).

Menurutnya, Indonesia tidak pernah mengirim surat protes kepada Australia selama ini seperti yang diberitakan Washington Post. "Kita memang tidak pernah mengeluarkan nota protes, sekali lagi masalahnya sendiri pun tidak ada masalah," katanya.

Dia menambahkan, di Australia sendiri, hal ini tidak menjadi sesuatu yang luar biasa. "Australia mengatakan masalah ini tidak pernah dibicarakan setingkat Menteri antara pihak Amerika Serikat dan Australia, tidak pernah dimintakan oleh pihak Amerika Serikat dan tidak pernah ditawarkan oleh pihak Australia," katanya.

Kemhan RI Bantah Kirim Nota Protes

Sementara itu saat dimintai tanggapannya juru bicara Kementerian Pertahanan RI, Brigjen Hartind Asrin membantah pihaknya telah mengirim nota protes kepada pemerintah Australia terkait hal ini.

"Itukan rilisan Washington Post, kalau kita, yah itu wacana belum klir yah," katanya.

"Kalau dari kaca matanya Kementerian Pertahanan yah kita tidak bisa, itu kan negara lain, wilayahnya Australia, jadi kalau itu di wilayah Australia ya Australia yang berwenang. Kita tidak ada kewenangan di sana," katanya menjelaskan.

"Cuma kalau memang itu jadi, saat ini kita hanya meningkatkan kewaspadaan saja, monitoring saja. Jadi suatu bila itu jadi, kita punya teritotorial dan kedaulatan udara harus kita jaga." Indonesia tidak akan membiarkan wilayah kedaulatan udaranya dilanggar suatu saat nanti. "Kalau ada yang melanggar yah kita intercept," katanya.

"Soal nota protes, itu kesalahan mereka, itu kesalahan kutip saja. Nggak ada. Jadi kalau minta kejelasan posisi pemerintah itu di Kemlu, Juru bicara Menteri Luar Negeri, karena itu hubungan diplomatik yah," katanya.

Menurutnya, pihaknya belum mengetahui secara pasti bentuk pangkalan yang akan dibangun di Pulau Cocos. "Kalau pangkalan militer itu ada di Darwin, ini beda lagi, makanya ini masih wacana, kita belum tahu pasti apa itu bentuknya," katanya.

Sumber : JURNAS.COM

Wamenhan Tinjau Hercules Hasil Retrofit ARINC

JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Syamsoedin beserta rombongan didampingi Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI A. Adang Supriyadi, SE; melakukan pengecekan langsung ke pesawat angkut TNI AU jenis Hercules C-130 A-1323, di Skadron Udara 31 Halim Perdanakusuma. Pesawat tersebut sebelumnya menjalani perawatan total di Oklahoma, Amerika Serikat.

Pesawat Hercules tersebut tiba di Indonesia pada 17 Februari lalu diawaki oleh Komandan Skadron Udara 31 Letkol Pnb Eko Sudjatmiko selaku Captain-Pilot bersama tujuh belas awak pesawat dari TNI AU langsung dari AS. Kedatangan pesawat ini didukung oleh empat teknisi dari pihak ARINC, perusahaan yang ditunjuk meretrofit Hercules TNI AU tesebut.



Pesawat tersebut diserahkan secara resmi pada 24 Februari dari Pemerintah Amerika yang diwakili Duta Besar AS untuk RI Mr. Scot Marciel kepada pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Wakil KSAU Marsekal Madya TNI Dede Rusamsi, di Ruang VIP Suma 2 Base-Ops Lanud Halim Perdanakusuma.

Sumber : POSKOTANEWS.COM

Indonesia Protes Pangkalan Pesawat Intai AS di Pulau Cocos, Australia

Pesawat intai jenis Global Hawk seperti inilah yang akan ditempatkan di Pulau Cocos, Australia. (Foto: defensetech.org)

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengirim nota protes kepada pemerintah Australia dan Amerika Serikat dan meminta penjelasan tentang rencana pembangunan pangkalan militer AS di Australia.

Pangkalan AS yang akan dibangun kabarnya akan ditempatkan di Pulau Cocos, yang hanya berjarak sekitar 3.000km sebelah barat daya Jakarta.

Dan menurut rencana di pangkalan itu, Amerika Serikat akan menempatkan pesawat-pesawat intai tak berawaknya.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Brigjen Hartind Asrin mengatakan untuk menghindari kesalahpahaman sebaiknya pemerintah Australia dan AS segera menjelaskan tujuan pembangunan pangkalan itu.

"Secara prinsip Indonesia tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam rencana mereka. Namun, kami meminta mereka menjelaskan tujuan menempatkan pesawat tak berawak dekat wilayah Indonesia," kata Asrin seperti dikutip Reuters.

Asrin menambahkan upaya untuk memperjelas masalah ini didasarkan pada keinginan untuk menjaga hubungan baik dan rasa saling percaya antara Indonesia dengan Australia dan AS.

"Tujuan utama kami adalah menghindarkan adanya salah paham dan salah kalkulasi di lapangan," lanjut dia.

Pulau Cocos

Sebelumnya pada Rabu (28/3) Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith mengatakan kemungkinan AS menggunakan Pulau Cocos yang terpencil sebagai pangkalan militer AS.

Namun rencana ini tidak menjadi perhatian utama dan tidak menjadi bagian rencana besar penguatan hubungan militer antara Canberra dan Washington.

"Kami menilai Cocos sebagai lokasi yang bernilai strategis untuk jangka panjang," kata Smith.

Sementara itu, harian The Washington Post menyatakan Amerika Serikat tertarik menggunakan Pulau Cocos sebagai pangkalan pesawat-pesawat intai dalam melakukan pengawasan di Kepulauan Spratly yang diperebutkan sejumlah negara.

Menurut Washington Post, Amerika Serikat menilai Pulau Cocos tak hanya ideal untuk pangkalan pesawat-pesawat tempur berawak namun juga untuk pesawat-pesawat tak berawak yang dikenal dengan nama Global Hawk.

Apalagi Angkatan Laut AS kini tengah mengembangkan Global Hawk model terbaru yang disebut pesawat intai kawasan maritim luas (BAMS) yang dijadwalkan beroperasi pada 2015.

Keuntungan AS

Kementerian Pertahanan Indonesia belum menganggap pesawat-pesawat intai itu merupakan ancaman bagi keamanan Indonesia.

"Namun jika kami mendapati satu pesawat itu memasuki wilayah Indonesia tanpa izin, maka angkatan udara kami akan melakukan pencegatan," tegas Asrin.

Namun pengamat masalah militer dari Universitas Indonesia Andi Widjajanto mengatakan Amerika Serikat sudah merencanakan penguatan pengaruh mereka di Asia Pasifik sejak lama.

Itulah sebabnya Amerika Serikat mendirikan pangkalan-pangkalan militer di Guam, Darwin dan Singapura.

"Tak bisa dihindari lagi wilayah Indonesia akan dimasuki karena pesawat-pesawat pengintai AS ini sangat sulit dilacak dan mereka memiliki kemampuan melakukan pengintaian tanpa henti," kata Andi.

Dia menambahkan AS memiliki keuntungan hukum jika suatu saat mereka melintasi wilayah Indonesia, karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Kondisi ini memungkinkan AS menembus wilayah abu-abu Indonesia seperti kepulauan Natuna, yang berdekatan dengan lokasi Kepulauan Spratly.

Sumber : BBC.CO.UK

Heli Colibri TNI AU Dukung Operasi Alur Elang

JAKARTA - Satu helikopter EC-120B Colibri nomor registrasi HL-1205 dari Skuadron Udara 7 disiagakan untuk mendukung latihan pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia dalam Operasi Alur Elang.

Helikopter latih lanjut itu berpangkalan di Pangkalan Udara TNI-AU Suryadarma, Subang, Jawa Barat. Untuk sementara dia digeser ke Terminal Selatan Pangkalan Udara Utama TNI-AU Halim Perdanakusuma dalam operasi itu.

“Sesungguhnya tugas yang kami emban sudah 22 Maret, dengan mendukung Latihan Kilat, Latihan Cakra, Latihan Tangkis Petir dan Kalibrasi Radar Cibalimbing, dan direncanakan akan berakhir sampai 29 akhir bulan ini”, kata Letnan Satu Penerbang Antonius. Dia adalah kapten pilot helikopter itu, di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (28/3).



Selain pengamanan ALKI, Colibri saat ini bertugas sebagai pesawat yang siap untuk operasi Search And Rescue (SAR). Disamping itu, bertugas dalam misi mendukung pengecekan kesiapan unsur demo udara ke Pangkalan TNI Suryadarma dengan rute Halim-Sasaran-Halim.

Colibri, menurut rencana, akan digelar di udara dalam satu formasi aerobatik helikopter, The Pegasus, pada hari puncak HUT ke-66 TNI-AU di Pangkalan Udara Utama TNI-AU Halim Perdanakusuma, 9 April nanti.

Demonstrasi udara mengambil nama kuda sembrani mithologi tunggangan Dewa Zeus itu diketengahkan dalam banyak manuver unik khas kemampuan manuver helikopter.

Sumber : ANTARANEWS.COM

Pelepasan Prajurit Kostrad Untuk Tugas di Perbatasan RI-Malaysia

SEMARANG - Panglima Divisi 2 Kostrad Mayjen TNI Ridwan melakukan pemeriksaan pasukan, pada upacara pelepasan prajurit TNI dari Batalyon 413 Divisi 2 Kostrad yang akan bertugas di perbatasan RI-Malaysia di Kaltim, di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jateng, Rabu (28/3). Sebanyak 620 prajurit yang diberangkatkan dengan menumpang KRI Teluk Bone itu antara lain akan bertugas mencegah penyelundupan kayu dan menjaga patok batas negara RI-Malaysia agar tidak bergeser. FOTO ANTARA/R. Rekotomo/ed/ama/12.

Pengusutan Kasus Sukhoi Mendapat Dukungan Politisi Partai Demokrat

JAKARTA - Pengusutan pembelian jet tempur Sukhoi sampai era Presiden Megawati tak hanya didukung Ruhut Sitompul. Rekannya sesama Partai Demokrat Salim Mengga juga membuka peluang untuk itu.

“Saya kira mengacu ke pernyataan Pak Presiden saja. Kalau memang diaudit ya seluruhnya mulai audit sejak pertama sampai ke terakhir ini," kata anggota Fraksi PKS Salim Mengga, di Jakarta, Rabu (28/3).

Sebelumnya, Presiden SBY meminta agar kasus Sukhoi diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan baik pembelian saat ini maupun sebelumnya. Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyatakan pembelian Sukhoi era Presiden Megawati terindikasi ada kejanggalan.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi Pertahanan itu menilai pembelian Sukhoi periode Mega bisa saja diungkap kembali. Hanya, katanya, saat ini Komisi Pertahanan belum melebar sampai ke pembelian sebelumnya.

"Saat ini masih fokus pada Sukhoi yang sekarang," kata pensiunan mayor jenderal itu. Rekan Salim di Komisi Pertahanan Lily Wahid setuju saja periode masa lalu diusut juga.

Namun memang harus ada korelasinya dengan era itu. “Persoalan kalau tidak ada korelasinya, ini seperti mencari-cari masalah saja,” katanya.


Mantan Presiden RI, Megawati saat mengunjungi pabrikan Sukhoi, Knapoo di Russia. (Foto: RIA NOVOSTI)

Ia malah menuding pengawasan DPR saat itu dianggap lemah, sehingga menyebabkan terjadinya pembelian yang melanggar aturan undang-undang.

Di lain pihak, Salim menyatakan, keterlibatan swasta dalam pembelian enam unit Sukhoi sekarang ini tidak lepas dari reaksi PT Trimarga Rekatama, agen pembelian Sukhoi di Jakarta. Padahal jamak diketahui, transaksi kali ini mengambil pola G to G.

Menurut Salim Mengga, nama Trimarga mucul lantaran ada surat dari salah satu pihak di internal manajemen perusahaan itu yang dikirimkan ke Kemhan. Intinya, surat itu meminta Kemhan agar tidak membayar uang muka Sukhoi.

“Ternyata, di internal PT Trimarga sedang ada masalah,” kata Salim. Tahun 2003, pemerintah membeli empat Sukhoi jenis SU-27 dan SU-30, serta dua unit helikopter Mi tipe Mi-35P. Transaksi tersebut nilainya US$193 juta atau sekitar Rp1,74 triliun (kurs Rp9.000 saat itu).

Permasalahan saat itu, pembelian pesawat tidak masuk dalan rencana belanja TNI AU tahun 2003-2004. Diduga pembiayaan tidak berasal dari APBN. Skema pembelian dengan counter trade, yakni imbal beli dengan minyak sawit. Selain itu, banyak pejabat penting dikabarkan tidak tahu menahu, seperti Menko Perekonomian, Menko Polkam, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertahanan.

Sumber : JURNAS.COM

Wamenhan Puas Atas Pengembangan Roket R-Han 122mm

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsoeddin (tengah) mendapat penjelasan dari Deputi Menristek Bidang Produktivitas dan Relevansi Riset Iptek Teguh Raharjo (kanan) tentang roket R-Han 122 yang akan diuji coba di di Pusat Latihan Tempur TNI AD BAturaja, Sumsel, Rabu (28/3).

BATURAJA - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin mengaku puas atas pengembangan Roket R-Han 122mm yang diproduksi bangsa Indonesia sebagai wujud kemandirian roket nasional.

Menurut Sjafrie usai uji coba Roket R-Han 122 di Puslatpur TNI AD di Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumsel, Rabu (28/3), pengembangan roket ini diharapkan bisa terus ditingkatkan kemampuan jangkauannya dari puluhan menjadi ratusan kilometer.

"Berdasarkan hasil uji kali ini, kemandirian roket pada tahun 2014 optimis bisa tercapai," ujar Sjafrie.

Budi Teguh Rahardjo, Deputi Menristek Bidang Produktivitas dan Relevansi Riset Iptek meyakini, 90 persen industri roket di Indonesia dapat berkembang dengan pesat dan masuk dalam ranah industri, serta mampu memasok alusista dalam jumlah yang besar.

Konsorsium Bersama

Guna menuju kemandirian dalam pengadaan alutsista, sejak tahun 2007 lalu, Kementerian Riset dan Teknologi dalam konsorsium bersama komunitas iptek serta industri strategis, melakukan pengembangan roket yang kali ini kembali diujicobakan.

Ujicoba 50 roket ini merupakan hasil pengembangan yang terbaru Roket R-Han 122.

Konsorsium ini mendayagunakan beberapa pihak (stakeholders), dimana masing-masing pihak memiliki peranan strategis, di antaranya PT Pindad yang mengembangkan peluncurnya (launcher), GAZ menangani `firing system`, PT Dahana berperan dalam menyediakan propellant dan PT KS mengembangkan material tabung serta struktur roket.

Roket ini dapat menjangkau sasaran dengan jarak tembak hingga 15 km.

Usai peluncuran, Wamenhan juga berkesempatan mengecek truck peluncur roket, dimana untuk selanjutnya akan terus dikembangkan sebagai bagian program kemandirian penyediaan alutsista nasional.

Sumber : ANTARANEWS.COM


Video peluncuran roket R-Han di Puslatpur TNI AD di Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumsel, Rabu (28/3). Akreditasi: audryliahepburn@kaskus.us

Foto-Foto Peluncuran Roket R-Han 122mm

Akreditasi Foto: AUDREY (audryliahepburn@kaskus.us)

Video: Latihan Peperangan Anti Kapal Selam US Navy

Sebuah film dokumenter dari Angkatan Laut AS (US Navy) yang menyajikan latihan dasar peperangan anti kapal selam yang mengkoorinasikan kerjasama antara kapal permukaan, pesawat dan kapal selam dalam menangkal ancaman kapal selam.

Dalam film ini juga dijelaskan pemanfaatan teknologi pendeteksian kapal selam, mulai dari sonar pasif dan aktif serta bagaimana sonobuoys bekerja. Selain itu disajikan pula fitur rekaman bagaimana mencegah penyusupan kapal selam ke sekelompok gugus armada kapal carier terutama penangkalan terhadap kapal selam Soviet.

Roket R-Han 122 Kembali diujicoba di OKU, Sumatera Selatan

PALEMBANG - Roket R-Han berdiameter 122mm produksi Indonesia, siap ujicoba penembakan di Pusat Latihan Tempur Kodiklat TNI AD Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Rabu (28/3), dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin dan Deputi Menristek Budi Teguh Rahardjo, serta Wagub Sumsel, H Eddy Yusuf.

Kepala Biro Hukum dan Humas Kemenristek, Anny Sulaswatty, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa Roket R-Han 122 itu merupakan produksi hasil kerja sama anak bangsa Indonesia, diwujudkan melalui penelitian bersama PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia dan PT Dahana, didukung penuh Kemenristek.

Ujicoba dan demo penembakan Roket R-Han 122 itu dipusatkan di Puslatpur TNI AD Baturaja, Kabupaten OKU, Sumsel, merupakan bagian dari program pengadaan alutsista TNI yang didukung industri strategis di Indonesia.

Sumber : ANTARANEWS.COM

Indonesia-Ukraina Jalin Kerjasama Pertahanan

KOREA - Pemerintah Indonesia dan Ukraina sepakat menjalin kerja sama di bidang pertahanan.

Menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Seoul, Korea Selatan, Rabu (28/3), kesepakatan itu dibahas dalam pertemuan bilateral antara Presiden Yudhoyono dan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych di sela KTT Keamanan Nuklir.

"Ukraina memiliki industri pertahanan yang cukup matang, jadi perlu menjalin kerja sama. Tapi semua tetap dilakukan sesuai dengan kebutuhan nasional dan peraturan yang ada," kata Marty yang mendampingi Presiden Yudhoyono dalam kunjungan di Seoul.

Ia menjelaskan, dalam setiap kerja sama pertahanan Indonesia tidak hanya ingin melakukan jual beli alat namun juga menjamin keberlangsungan kerja sama teknologi dan industri pertahanan.

Sumber : ANTARANEWS.COM

Wamenhan Ungkap Prioritas Kebutuhan Belanja Alutsista TNI Hingga Tahun 2014

JAKARTA – Wakil Menteri Pertahanan yang juga menjabat Ketua High Level Comitte (HLC), Sjafrie Sjamsoeddin, bersama anggota Komisi I DPR RI, Senin (26/3) kemarin juga membahas rencana Modernisasi Alutsista dalam rangka kebutuhan TNI 2014 dengan menggunakan Alokasi Pinjaman Pemerintah (APP) atau Pinjaman Luar Negeri (PLN).

Ketua HLC pada kesempatan Raker tersebut mengatakan hingga tahun 2014 didalam proyeksi Minimum Esential Force khususnya modernisasi untuk Alutsista bergerak, Kemhan dan TNI ingin melengkapi postur kekuatan pertahanan di setiap Angkatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kemhan juga memiliki rencana kebutuhan belanja alutsista (Shoping List) bergerak prioritas hingga tahun 2014 akan mempergunakan pinjaman pemerintah dari luar negeri.

Kebutuhan Tiap Angkatan

Lebih lanjut Wamenhan menjelaskan, untuk Mabes TNI hingga 2014 memerlukan kendaraan taktis dan kendaraan angkut amunisi 5 ton dengan jumlah besar yang menurut jumlah pagu mencapai 110 juta Dolar.

Sementara untuk Angkatan Darat, terdapat empat prioritas yang ingin dicapai, diantaranya Helikopter serang dan serbu termasuk persenjataan sebanyak 24 Unit, kendaraan tempur Main Battle Tank (MBT) jenis Leopard 2A6 sebanyak 44 Unit, ME Armed 155 Howitzer, Rudal MLRS dan Rudal Arhanud.


Model miniatur kapal PKR TNI AL

Sedangkan untuk proyeksi kebutuhan modernisasi Alutsista untuk Angkatan Laut, Kapal Pemukul dengan jenis Klas Korvet, Kapal Pendukung, pesawat Udara jenis CN-235 MPA dan Helikopter AKS, Tank Amfibi BMP-3F serta Panser Ambfibi BTR 80 A. untuk penawaran baru yakni 3 kapal Selam dan 2 Unit PKR namun bisa dikirim setelah tahun 2014 dan 3 unit Fregat (MRLF) namun juga masih dalam proses pengusulan anggaran.

Untuk Angkatan Udara, Shoping list ini tertuju kepada pengadaan SU-30 MK2 dan dukungannya, pengadaan pesawat angkut CN-295 sebagai pengganti pesawat F-27. Ditambah lagi pengadaan Helikopter Full Combat SAR Mission, pengadaan pesawat latih sebagai pengganti AS-202 & T-34C. Totalitas pagu yang di butuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan khusus untuk alutsista bergerak pioritas mencapai 3,741 juta Dollar.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, pada akhir raker itu mengatakan, Komisi I DPR RI mendukung daftar pengadaan Alutsista TNI TA. 2010-2014 yang sumber pembiayaannya di alokasikan dari Alokasi Pinjaman Pemerintah (APP) Kemhan/TNI TA. 2010-2014.

Proyeksi Pengadaan

Dalam pertemuan ini Komisi I DPR RI memberikan beberapa saran, antara lain agar dapat mengupayakan dilakukannya amandemen terhadap daftar State Loan Agreement Tahun 2007 antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Federasi Rusia, sehingga pengadaan 6 unit Sukhoi SU-30 MK2 dapat menggunakan skema pembiayaan State Credit.

Memperhitungkan dengan cermat kondisi dan spesifikasi, dislokasi serta proyeksi biaya pemeliharaan dan perawatan dalam pengadaan MBT Leopard 2A6. Memperhatikan dengan serius dampak penggunaan pesawat intai tanpa awak (UAV) terhadap kerahasiaan pertahanan dan keamanan RI. Memastikan kelayakan pembelian 3 unit kapal perang kelas Fregat (MRLF) oleh TNI AL.

Dikatakan Mahfudz Siddiq, Komisi I DPR RI mendesak Kemhan/TNI untuk terus melakukan pembenahan terhadap sistem adminstrasi dalam pengadaan Alutsista TNI. Menurut dirinya Komisi I DPR RI akan menyelesaikan pembahasan terkait permohonan pencabutan dana bertanda bintang untuk pengadaan barang/jasa melalui PHLN/KE, sebelum penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011 – 2012.

Forum Raker pembahasan tentang rencana modernisasi alutsista ini juga dihadiri oleh Para Kepala Staf Angkatan, Sekjen Kemhan dan sejumlah pejabat di jajaran Kemhan dan TNI.

Sumber : DMC

Super Cobra Bakal Jaga Perbatasan RI-Malaysia

BALIKPAPAN - Perbatasan Indonesia-Malaysia akan dipagari dengan satu skuadron heli tempur Bell AH-1W Super Cobra, selain dijaga dengan tank-tank Leopard 2A6.

"Kami akan tempatkan di Berau dan Nunukan," kata Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI Mulawarman Mayjen TNI Subekti di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) Selasa (27/3).

Saat ini, ujarnya, Kodam VI Mulawarman sedang menyiapkan basis bagi skuadron heli tersebut. "Kami gunakan anggaran antara Rp17 miliar hingga Rp19 miliar untuk persiapan pangkalan skuadron heli tempur tersebut," lanjutnya.

Super Cobra adalah helikopter buatan Bell, Amerika Serikat, dan pengembangan dari Huey Cobra yang berjaya pada saat perang Vietnam. Persenjataannya senapan mesin gatling 20 mm, roket Hydra, rudal Sidewinder untuk pertempuran udara, dan rudal penghancur tank Hellfire.

"Super Cobra ini adalah pilihan utama. Namun demikian, kami punya pilihan lain yang lebih bersahabat dengan keuangan, yaitu heli serbaguna Agusta Westland," kata Panglima yang pernah menjadi Asisten Perencanaan (Asrena) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di Mabes TNI tersebut.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Kementrian Pertahanan Jelaskan Kronologi Pengadaan Sukhoi

Dari kiri ke kanan: KSAL Laksamana TNI Soeparno, KSAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, Wamenhan Sjafrie Samsoeddin dan Sekjen Kemhan Eris Herryanto saat rapat kerja dengan Komisi I DPR di Senayan, Jakarta, Senin (26/3). FOTO ANTARA/Andika Wahyu

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) membantah telah terjadi mark up dalam rencana pembelian enam unit pesawat tempur dari Rusia, Sukhoi seri SU 30MK2.

Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (26/3), Sekjen Kemhan Marsdya Eris Herryanto menjelaskan, pengadaan pembelian pesawat Sukhoi ini terdiri dari tiga tahap yaitu tahap pertama terdiri dari pengadaan pada tahun 2003-2004 sebanyak empat unit, tahap kedua sebanyak enam Sukhoi tahun 2007, dan tahap ketiga sebanyak enam Sukhoi pada tahun 2011-2012.

"Sekilas pengadaan Sukhoi pada tahap kedua, pembayarannya dengan commercial credit tidak menggunakan state credit. Pada 14 Mei 2007, di lingkungan pemerintah dilakukan rapat antara Kemhan, Menkeu, Bappenas, Mabes TNI dan angkatan serta delegasi dari Rusia untuk membahas pengadaan alutsista dari Rusia dengan state credit. Namun tidak dicantumkan hal itu untuk membeli Sukhoi. Sehingga sampai saat ini pembelian Sukhoi tidak menggunakan state credit, tapi menggunakan commercial credit," ujarnya.

Eris mengatakan, dalam pembelian Sukhoi tahap kedua meski menggunakan commercial credit, saat itu Kemenkeu sudah berhubungan dengan sejumlah penerbangan swasta dan nasional untuk turut membiaya pembelian Sukhoi ini. "Jadi pembelian pesawat Sukhoi kedua juga dibiayai konsorsium bank-bank dalam negeri," ujarnya.

Kemudian pada tahap pembelian Sukhoi tahap ketiga, kata Eris, anggaran untuk pengadaan enam Sukhoi tahun 2010-2014 dengan menggunakan fasilitas kredit ekspor untuk TNI AU sebesar 470 juta dolar AS.

Kronologi Pengadaan Sukhoi

"Proses pengadaan Sukhoi dimulai dari awal dengan pengecekan oleh pihak TNI AU dan pengecekan. Pada saat itu yang diajukan adalah Rosoboronexport di Moskow yang juga mempunyai perwakilan di Jakarta (PT Trimarga Rekatama)," ungkap Eris.

Lebih lanjut Eris mengatakan, pada 25 November 2011, sidang Tim Evaluasi Pengadaan (TEP) diberhentikan karena dua hal. Pertama masih terdapat spesifikasi teknis yang akan disuplai Rosoboronexport tidak sesuai dengan kebutuhan TNI AU. Kedua, masih terdapat perbedaan penawaran harga cukup tinggi saat itu.

Saat itu, Rosoboronexport menawarkan satu pesawat Sukhoi yang nantinya akan diserahkan pada tahun 2012 satu pesawat Sukhoi nilainya 55,980 juta dolar AS. Sedangkan yang akan diserahkan pada 2013 harganya 59 juta dolar AS.

"Menurut kami, hal ini tidak lazim dilakukan bagi penyedia jasa. Bahwa kebutuhan alutsista mempunyai nilai yang berbeda pada saat delivery. Sehingga dari dua alasan tersebut kita menghentikan sidang TEP untuk memberikan waktu pada Rosoboronexport untuk meng-adjust harga dan menyampaikan spek pesawat yang diinginkan TNI AU," ujarnya.

Kemudian, kepada pihak Rosoboronexport sudah disampaikan bahwa pemberian harga dalam hal ini tidak terlalu mahal. "Kemudian kami meminta staf khusus Kemhan bidang ekonomi untuk menilai layak tidaknya eskalasi harga yang ditawarkan tersebut, dengan termasuk melihat eskalasi ekonomi di Rusia, harga-harga material dan sebagainya. Alasan perubahan harga ini terkait perkembangan inflasi," ujarnya.

Namun, dalam kunjungan ke Rusia terakhir, akhirnya pihak Rosoboronexport menurunkan harganya menjadi 54,800 juta dolar AS. "Dan, harga itu sama dengan harga pembelian untuk tahun 2013. Dari harga terakhir itu, karena kita membeli enam unit maka total harganya menjadi 328,800 juta dolar AS."

Dari alokasi dana untuk pembelian Sukhoi sebesar 470 juta dolar AS, sisa dari alokasi anggaran itu antara lain digunakan membeli 12 unit engine AL 31 F, spart dan tools.

Sumber : JURNALPARLEMEN.COM

Uang Muka Pembelian Sukhoi Belum Dibayar

JAKARTA - Enam unit Sukhoi Su-30MK2 dari Rusia rupanya belum dibayar uang mukanya. Pemerintah belum ada uang lantaran DPR belum memberi persetujuan.

“Uang muka pembelian enam Sukhoi belum dibayar, karena masih menunggu persetujuan DPR,” kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja Komisi I dengan Kemhan dan TNI di DPR RI, Senin (26/3).

Pernyataan Sjafrie menanggapi Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq memersoalkan pembelian jet tempur Rusia itu karena tidak menggunakan state credit.

Menurutnya, daftar pembelian alutsista yang dapat dibeli dengan state credit bisa diubah sesuai kesepakatan kedua pihak. “Saya kira itu akan dijajaki Kementerian Keuangan dan Pemerintah Rusia,” kata Mahfudz.

Selain dari dalam, kendala pengadaan Sukhoi juga dari Rusia. Kata Sjafrie, Rusia menolak pembelian Sukhoi dengan state credit.

"Tidak disetujui oleh Federal Service on Military Technical Operation di Rusia. Maka pengadaan Sukhoi tetap menggunakan kredit komersial biasa. Tetapi suku cadang, persenjataan dimasukkan dalam list state credit,” ungkap Sjafrie.

Sumber : JURNAS.COM

Rusia Paksa Sisa Kredit Untuk Pembelian Kapal Selam

JAKARTA - Pembelian enam unit jet tempur Sukhoi SU-30MK2 dilakukan dengan menggunakan kredit ekspor (KE) karena pemerintah Rusia tak mau menerima jika pembelian dilakukan melalui state credit.

"Padahal, penggunaan state credit lebih menguntungkan Indonesia," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja Komisi I dengan Kemhan dan TNI di DPR RI, Senin (26/3). State credit yang tersedia untuk Indonesia bernilai US$1 miliar dan baru digunakan US$300 juta.

Menurut Sjafrie, pemerintah Rusia meminta state credit digunakan untuk pembelian kapal selam. Namun, pengadaan kapal selam oleh Indonesia tidak dilakukan melalui Rusia melainkan dari Korea Selatan. “Mereka memaksa sisa kredit dihabiskan untuk membeli kapal selam,” ujarnya.

Karenanya, pemerintah Indonesia memutuskan membeli Sukhoi menggunakan kredit ekspor. Namun begitu, untuk menyiasati beban pembayaran, Kemhan memasukkan pembelian suku cadang Sukhoi menggunakan state credit.

Penggunaan state credit sebenarnya lebih menguntungkan bagi pemerintah. Misalnya, tenor (jangka waktu pinjaman) lebih panjang yaitu sekitar 15 tahun, dengan bunga rendah. Dengan kredit ekspor hanya 2-5 tahun dengan bunga yang lebih besar.

Sumber : JURNAS.COM

Kemhan Ajukan Pembelian Empat UAV Teknologi Israel Dari Filipina

UAV Hermes (Foto: Elbit System)

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) berencana bakal membeli empat pesawat tanpa awak (UAV) dari Filipina.

Menurut Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsuddin dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/3), UAV yang akan dibeli dari Filipina itu menggunakan teknologi dari Israel.

Sejauh ini, rencana pembeliannya masih menunggu persetujuan DPR.

"Yang paling spesifik dalam masalah ini adalah dana pembelian sebesar 16 juta dolar AS. Bila disetujui DPR, kontraknya efektif sudah mulai berjalan. Pesawat diterima dalam waktu 18 bulan setelahnya," kata Sjafrie.

Ia menjelaskan, pesawat tanpa awak ini mampu terbang dengan radius 200-400 kilometer. UAV ini juga dapat dioperasikan selama 20 jam.

Ia menambahkan, produk Filiphina ini dibuat oleh Kital Philippine Corporation (KPC). Mereka mengkombinasikan mesin dari Italia, infrastruktur dari Filipina dan teknologi dari Israel.

"Kami membeli teknologi. Ini yang perlu bapak-bapak ketahui. Kita tidak membeli ke Israel tetapi membeli teknologi sebagai bagian yang terintegrasi ke dalam sistem yang ada di pesawat tersebut. Kami berhubungan dengan perusahaan asal Filipina, bukan dengan Israel," jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta rencana pembelian pesawat tanpa awak tersebut dibatalkan sebab Indonesia sudah bisa mempunyai produk serupa bahkan dibeli negara tetangga seperti Malaysia.

Ketika menjawab Muzani, Sjafrie menerangkan produk Indonesia belum memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Misalnya soal radius terbang yang 200 kilometer, tidak bisa digunakan secara otomatis serta soal kamera. Ia meminta agar DPR menyetujui pembelian empat pesawat tanpa awak itu.

Sumber : ANTARANEWS.COM

Latihan Bersama Satpaska & US Navy Seals di Laksanakan di Guam, AS

JAKARTA - Latihan bersama Flas Iron (Flash Iron 12-01 JCET) antara Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) dan US Navy Seals kembali dilaksanakan. Latihan bersama selama 23 hari (24 Maret sampai 16 April 2012) kali ini di selenggarakan di Guam, Amerika.

Latihan meliputi Military Free Fall, Maritime Craft Aeral Delivery System, Combat Diving dan Final Training Exercise. Personel akan diuji kemampuannya, baik secara individu maupun tim dengan pemantapan standar prosedur operasi khususnya manuver di lapangan, dibawah pimpinan Komandan Satuan Tugas Flash Iron 12-01 JCET Kolonel Laut (P) R. Eko Suyatno sebagai Komandan Satkopask Koarmabar.

Menurut Pangarmabar, banyak hal yang harus dimiliki oleh para pelaku latihan, yaitu kesamaan persepsi, rencana latihan jangka panjang serta sistem dan metode latihan yang tepat terutama dalam hal teknik maupun taktik operasi-operasi yang bersifat khusus, sesuai fungsi asasinya di bidang Naval Special Warfare.

Selain taktik, strategi dan teknologi, keberhasilan pelaksanaan tugas maupun latihan juga ditentukan oleh doktrin/mental kejuangan yang terkait erat dengan semangat, dedikasi, kekompakan dan rasa kebersamaan yang mendalam dari semua prajurit peserta latihan.


Simulasi penyergapan teroris Satpaska. (Foto: ANTARA/Syaiful Arif/Koz/mes/10)

Melalui latihan bersama tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yaitu memantapkan kerjasama antara TNI AL dan US Navy sekaligus perkembangan hubungan bilateral bagi kedua negara yang sudah terjalin dengan baik selama ini.

Pangarmabar menegaskan kepada prajurit peserta latihan Flash Iron 12-01 JCET untuk melaksanakan latihan secara serius, bersungguh-sungguh, bertanggungjawab dan terintegrasi sesuai dengan materi dan SOP.

Sumber : POSKOTANEWS.COM

Apel Pengamanan Kenaikan BBM

MEDAN - Personel TNI AD dan Polri melakukan persiapan menuju lokasi pengamanan usai upacara apel siaga di Karebosi, Makassar, Sulsel, Senin (26/3) dan di Mako Brimob Polda Sumut, di Medan, Minggu (25/3). Sejumlah aparat TNI/Polri disiagakan guna mengamankan obyek vital menyusul rencana mahasiswa melakukan unjuk rasa menolak kenaikan Bahan Bakar MInyak (BBM) secara besar-besaran. FOTO ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang/Koz/Spt/12.

BPK Audit Pembelian Sukhoi Mulai Dari Era Pemerintahan Megawati

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit pembelian jet tempur Sukhoi yang disinyalir terjadi penggelembungan harga. Audit investigasi dilakukan setelah ada sinyal permintaan khusus dari Presiden.

“Benar, biasanya Presiden mempersilakan BPK memeriksa, dan itu kami periksa secara khusus untuk tujuan tertentu, itu laporan tersendiri,” kata Anggota I BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, saat dihubungi Jurnal Nasional di Jakarta, Sabtu (24/3).

Saat ini, katanya lagi, BPK masih melakukan pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Pertahanan tahun 2011. Pemeriksaan laporan keuangan ini akan rampung pada Mei 2012. Namun, kewajaran laporan keuangan itu tidak secara khusus memeriksa satu per satu laporan pembelian atau pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan.

“Kami melihat apa yang bertambah dalam pengadaan alutsista tahun ini, baru nanti dilihat bagaimana prosesnya. Jadi pemeriksaan laporan keuangan tahun 2011 beli apa saja, 2010 apa saja. Pemeriksaan akan dilakukan dari zaman Presiden Megawati juga,” ujarnya.

Ia pun menanggapi prosedur pembelian Sukhoi oleh Kementerian Pertahanan. Menurut dia, ada perbedaan prosedur pembelian alutsista di dalam dan luar negeri. Sistem pembelian di luar negeri, bisa melalui G to G (government to government) dan B to B (business to business). “Bicara proses pembelian, ada ketentuan peraturan perundannya, ada Keppres pengadaan di luar negeri dengan dalam negeri. Tapi saya harus lihat dulu (detil peraturannya),” ujar Moermahadi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mempersilakan BPK melakukan audit investigasi. Audit diminta dilakukan sejak sebelum ia menjabat sebagai Presiden, hingga saat ini.

Sumber : JURNAS.COM

Peluncuran Roket Korut Berdampak ke wilayah Indonesia

AUSTRALIA - Seorang pejabat senior AS memperingatkan, wilayah Australia, Indonesia dan Filipina dapat terpengaruh roket Korea Utara yang akan diluncurkan bulan depan. Korea Utara sebelumnya mengatakan akan meluncurkan roket itu ke arah selatan, dan bukan ke timur seperti yang dikhawatirkan Jepang sebelumnya.

"Jika uji coba roket Korea Utara terlaksana, kami menilai dampaknya kira-kira sampai ke wilayah di antara Australia, Indonesia dan Filipina," kata Asisten Menlu AS untuk Asia Timur dan Pasifik, Kurt Campbell, seperti dikutip Harian Sydney Morning Herald, Sabtu (24/3).

Harian yang terbit di Australia ini menyebutkan, pesan bersifat pribadi itu disampaikan Campbell kepada Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr. "Kami meminta negara-negara itu mempertimbangkan kemungkinan terkena dampak itu," katanya, seperti dikutip harian itu.

Campbell kemudian meminta Indonesia, Australia dan Filipina untuk mengutuk rencana Korut meluncurkan roket tersebut.

Korea Utara sendiri mengatakan roket itu diluncurkan untuk menempatkan satelit di angkasa, tetapi Amerika Serikat dan sekutunya yakin peluncuran itu sebagai dalih uji coba senjata.

Pekan lalu, Pyongyang mengatakan peluncuran itu dilakukan untuk memperingati 100 tahun kelahiran pemimpin besar mereka Kim Il-sung. Korea Utara mengatakan akan mengundang para pakar asing maupun wartawan dalam peluncuran roketnya bulan depan.

Pengumuman itu menimbulkan kritikan bahwa peluncuran akan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Resolusi dijatuhkan setelah peluncuran yang serupa pada April 2009.

Jepang khawatir

Sebelumnya, Jepang sangat khawatir karena peluncuran roket Korut yang terakhir melintasi wilayah udara negara itu.

Karena itulah, Menteri Pertahanan Jepang Naoki Tanaka mengatakan negaranya telah memesan sistem senjata pertahanan, sebagai antisipasi rencana peluncuran nuklir oleh Korea Utara, bulan depan.

Laporan menyebutkan sistem pertahanan itu akan diletakan di pulau Okinawa untuk menembak jatuh roket yang mengancam wilayah Jepang. Korea Selatan, Cina dan AS juga menyampaikan kekhawatirannya atas rencana peluncuran tersebut.

"Ini akan menjadi provokasi seram yang mengancam perdamaian dan keamanan semenanjung Korea dan Asia Timur Laut," kata menteri luar negeri Korea Selatan, dalam pernyataannya.

Kantor berita pemerintah Cina Xinhua, mengatakan Wakil Menteri Luar Negeri Zhang Zhijun telah bertemu dengan duta besar Pyongyang untuk menyampaikan kekhawatiran Beijing.

Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton menyebut pengumuman Korut sebagai "sangat provokatif".

Para pemimpin dunia termasuk Presiden AS Barack Obama akan bertemu di Seoul pada pekan depan, dan persoalan roket Korut ini akan menjadi salah satu topik pembicaraan penting.

Sumber : BBC.CO.UK

Presiden Persilahkan Investigasi Pengadaan Sukhoi

BEIJING - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan aparat penegak hukum dan intansi terkait untuk mengusut dan menginvestigasi dugaan pelanggaran hukum dalam proses pengadaan pesawat tempur Sukhoi.

"Buka dan investigasi secara utuh. Kalau ada penggelembungan, tindak siapapun, baik dari (pemerintahan) dulu sampai sekarang," kata Kepala Negara di sela-sela kunjungan kenegaraan di Beijing, Republik Rakyat China, Sabtu (24/3).

Menurut Presiden Yudhoyono, rakyat memiliki hak untuk mengetahui kebenaran, apalagi sudah ada pihak yang mempertanyakan proses pengadaan pesawat tempur buatan Rusia itu.

Terlepas dari polemik pesawat Sukhoi, Yudhoyono menegaskan TNI tetap harus dipersenjatai secara layak.

Menurut dia, Indonesia sebagai negara besar yang berdaulat harus memperkuat sistem pertahanan. Oleh karena itu, peremajaan alutsista harus dilakukan.

"Setelah perekonomian kita baik, tentara kita perkuat untuk mempertahankan setiap jengkal Tanah Air," katanya.

Sumber : ANTARANEWS.COM

Komisi I DPR Akan Gelar Rapat Terbuka Soal Pengadaan Alutsista

JAKARTA - Komisi I DPR RI, Senin (26/3) dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Wakil Menteri Pertahanan Syafrie Syamsudin membahas berbagai isu pengadaan Alutsista TNI.

Menurut Wakil Ketua Komisi satu DPR RI Hayono Isman, rapat dilakukan secata terbuka, dengan agenda pengadaan jet tempur Sukhoi, tank Leopard, kapal korvet eks Brunei. "Rapat kerja harus dinyatakan terbuka kepada pubilk karena berbagai isu penggemblungan anggaran pembelian alutsista tersebut yang sudah beredar di publik," ujar Hayono, saat dihubungi Liputan6.com.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengadukan pembelian alutsista ke Komisi Pertahanan DPR. Tak hanya itu mereka meminta KPK untuk turun tangan melakukan investegasi. Pengaduan ini ditanggapi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dirinya memastikan dalam pembelian alutsista itu tak ada unsur korupsi.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyoroti, ada indikasi kejanggalan harga dari pembelian pesawat tempur Sukhoi Rusiat. Sejumlah LSM itu pun mempertanyakan mengapa Indonesia lebih memilih menggunakan skema dana pinjaman luar negeri atau kredit komersial. "Padahal ada MoU antara Pemerintah dengan Rusia terkait dengan state credit yang dialokasi sebesar US$1 miliar," kata Adnan.

Menurut Adnan, dengan menggunakan kredit dari Pemerintah Rusia, Indonesia akan mendapat keuntungan pengembalian masa pinjam yang lebih lama jika dibandingkan pemakaian kredit komersial.

Sumber : LIPUTAN6.COM

Unhan Kerjasama Dengan Program Pasca Sarjana US Navy

JAKARTA — Universitas Pertahanan (Unhan) menjalin kerja sama pascasarjana dengan program pascasarjana Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy) dan Norwich University.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam peresmian kerja sama di Jakarta International Defense Dialogue (JIDD), Kamis (22/3), mengatakan, pendidikan di bidang pertahanan sangat penting karena proyeksi ancaman sekarang berubah dari gangguan konvensional.

"Isu besar saat ini adalah energy security dan food security. Ancaman dari perang konvensional bergeser ke tanggap bencana, insurgency (pemberontakan), terorisme, dan kejahatan cyber," Menhan memaparkan.

Selain dengan mitra AS, Unhan juga menjalin kerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Mulawarman, Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI, dan STIK-PTIK.

Sumber : KOMPAS.COM

136 Prajurit Marinir Ditempatkan di Pulau Terluar Papua

Prajurit Marinir mendampingi anak-anak TK. FOTO ANTARA/M Agung Rajasa/Koz/mes/12.

JAKARTA - Sebanyak 136 prajurit Marinir TNI AL dikirim ke pulau terluar di wilayah Papua, Kamis (22/3).

Kepala Dinas Penerangan Komando Lintas Laut Militer (Kadispen Kolinlamil) Letnan Kolonel (KH) Maman Sulaeman menjelaskan, para prajurit Marinir ditempatkan di Pulau Miangas, Pulau Marore, Pulau Marampit, Pulau Fani, Pulau Fanildo, Pulau Batek dan Pulau Bras.

"Mereka diangkut KRI Teluk Hading-538, salah satu unsur Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) dan bertolak dari Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta utara," kata Maman.

Menurut Komandan KRI Mayor Laut (P) Teguh Iman, KRI Teluk Hading akan melaksanakan operasi lintas laut menuju Indonesia Timur dengan menurunkan pasukan TNI di pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga.

Satgas pengamanan Pulau terluar ini, juga membawa alat penjernih air yang akan ditempatkan di pulau-pulau terluar itu.

KRI ini selain mengangkut pasukan yang akan bertugas ke daerah penugasan, juga akan mengangkut pasukan TNI yang telah bertugas mengamankan beberapa pulau-pulau terluar itu untuk dipulangkan ke kesatuan awalnya.

KRI Teluk Hading-538 merupakan satu dari empat kapal perang jenis Angkut Tank tipe Frosch yang berada di bawah pembinaan Kolinlamil. Kapal ini memiliki berat 1.900 ton dengan dimensi 90,70 meter x 11,12 meter x 3,4 meter, dapat mengangkut 9 tank di tank deck.

Sumber : KOMPAS.COM

Presiden: Anggaran Naik untuk Modernisasi Militer

Presiden Yudhoyono memegang senapan serbu SS2-V5 bersama Sekjen PBB, Ban Ki-Moon, saat meninjau booth Pindad di JIDD 2012 (Akreditasi Foto: HE219)

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, peningkatan belanja militer Indonesia tidak untuk memicu perlombaan senjata. Peningkatan tersebut semata-mata bagian dari modernisasi militer Indonesia.

"Belanja pertahanan yang meningkat ini harus dilihat dalam konteks proses biasa modernisasi militer dan tidak untuk mendorong perlombaan senjata", kata Yudhoyono, Rabu (21/3), saat membuka Jakarta International Defense Dialogue (JIDD), di Jakarta.

Acara tahunan ini dihadiri para pejabat sipil dan militer negara asing. Tema JIDD 2012 adalah Operasi Militer Selain Perang (Military Operations Other Than War).

Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia berupaya meningkatkan kemampuan militer agar dapat memenuhi kekuatan minimum. Persenjataan dan perlengkapan militer Indonesia lainnya sekitar satu dekade tidak mengalami perkembangan akibat persoalan ekonomi ataupun embargo senjata.

Menurut Yudhoyono peningkatan belanja militer tidak hanya dilakukan Indonesia. Negara-negara lain juga melakukan hal serupa. Seperti halnya Indonesia, negara lain, dinilai Yudhoyono, menambah anggaran militer tetap dalam konteks modernisasi biasa.

Akan tetapi, bagaimanapun, menurut Yudhoyono, peningkatan anggaran pertahanan tetap mesti disertai dengan sikap saling percaya diantara negara-negara, khususnya diantara angkatan bersenjata mereka.

"Kita semua pun tahu, rasa saling percaya itu tidak muncul dalam waktu semalam. Itu semua memerlukan waktu dan mensyaratkan upaya keras untuk menjaganya," katanya.

Mendorong sikap saling percaya, menurut Yudhoyono, juga sangat penting dalam konteks menjaga perdamaian di kawasan yang menyimpan potensi konflik, seperti kawasan Laut China Selatan. Dikawasan ini, ada persoalan rumit terkait sengketa wilayah.

Penyelesaian sengketa-sengketa wilayah di Laut China memerlukan waktu lama untuk diselesaikan tuntas.

Sumber : KOMPAS