LHD Mistral, Kapal Serang Amfibi Terbaru Rusia Dari Perancis (V)

Sistem Kendali dan Komunikasi

Selain sebagai sarana angkut heli, ranpur dan pasukan, Mistral juga berfungsi sebagai kapal komando dalam mengendalikan operasi amfibi. Fungsi ini diperjelas dengan adanya ruang pertemuan sebagai pusat komando yang mampu menampung hingga 150 personil. Seluruh informasi pergerakan yang didapat dari berbagai sensor kapal dan pendukungnya dipusatkan ke ruang komando menggunakan command system yang diberi nama SENIT 9(Système d'Eksploitasi Navale des Informations Tactiques). Sistem ini merupakan turunan dari sistem yang sama milik US Navy's Naval Tactical Data System (NTD).

Tenggat waktu pengerjaan Mistral pernah terlambat satu tahun yang disebabkan sistem SENIT yang tidak berfungsi seperti yang diharapkan, SENIT 9 dikembangkan berdasarkan sistem radar multi-peran Thales 3D/ MRR3D-NG, yang beroperasi pada sinyal C band dengan kemampuan identifikasi teman atau musuh (IFF). SENIT 9 juga dapat tersambung ke format pertukaran data taktis NATO.

Untuk mengatur lalu lintas helikopter di atas dek kapal, Mistral mengadopsi sistem radar DRBN-38A Decca Bridgemaster E250 yang dilengkapi dengan perangkat Optical Landing System.


Untuk mengatur lalu lintas heli di landasan Mistral menggunakan radar Decca Bridgemaster

Untuk perangkat komunikasi, Mistral menggunakan sistem komunikasi satelit Syracuse, sistem ini dibuat dengan memanfaatkan jaringan satelit Perancis Syracuse 3-A dan Syracuse 3-B dengan keamanan frekuensi 45% lebih tinggi dalam berkomunikasi, terutama antar anggota NATO.

Pengujian sistem komunikasi ini pernah dilakukan di depan pengunjung VIP di Paris Air Show 2007, dimana secara live dalam komunikasi berupa konferensi audio-video dilakukan dengan aman tanpa gangguan. Konferensi via satelit ini dilakukan di kapal Tonnerre saat melakukan pelayaran dari Brasil ke Afrika Selatan.

Persenjataan

Sejak tahun 2008, dua kapal kelas Mistral dipersenjatai dengan dua peluncur rudal Mistral Simbad dan empat senapan mesin 12,7 mm Browning M2-HB. Rencananya bakal ada tambahan dua senapan mesin Breda-30 mm/70 Mauser dalam inventori persenjataan kapal, namun batal diinstalasi pada 2009.

Belajar dari insiden nyaris tenggelamnya korvet Israel INS Hanit oleh tembakan rudal anti kapal Hizbullah dalam Perang Lebanon 2006, menunjukkan betapa rentannya kapal perang modern dalam pertempuran laut asimetris. Demikian pula halnya dengan Mistral, oleh sebagian pihak kapal ini dianggap tidak memiliki senjata pertahanan diri yang mumpuni untuk menghadapi situasi semacam itu.

Konsekuensinya, Mistral dan Tonnerre tidak mungkin diturunkan ke konflik perairan terbuka tanpa ada pengawalan unsur kapal eskorta. Masalah ini diperparah dengan kurangnya jumlah kapal eskorta di AL Perancis, karena ada gap lima tahun antara pe-non aktifan kapal selam kelas Suffren dengan penggantinya kelas Horizon dan frigat FREMM.

Selain itu juga berdasarkan pengalaman panglima AL Perancis di Opération Baliste, (evakuasi warga Eropa di perang Lebanon 2006), beliau mengusulkan perlu adanya peningkatan kemampuan pertahanan kedua kapal kelas Mistral dari yang ada saat itu. Usulan ini didukung oleh salah satu kepala staf AL Perancis, dan menjadi pertimbangan di departemen pertahanan pada 2008.


rudal Simbad-RC

Salah satu usulan adalah meng-upgrade dua peluncur manual rudal Simbad dengan empat peluncur otomatis rudal Tetral atau rudal Simbad-RC (setelah prototypenya berhasil). Berbeda dengan Perancis, walaupun belum mengumumkan secara resmi persenjataan apa yang bakal di adopsi di Mistral barunya nanti, Rusia rencananya bakal melengkapinya dengan sejumlah rudal, torpedo buatan lokal. Isyu yang beredar salah satu dari sistem senjata pertahanan Kashtan, rudal anti kapal 3M-54 Alfa (Club), meriam 100mm (A140) dan torpedo (type 91RE2) bakal diadopsi di Mistral.

Rumah Sakit

Fasilitas medis Mistral dibuat mengikuti standar layanan medis NATO, jika dibandingkan dengan layanan lainnya, standar layanan perawatan di Mistral setara dengan rumah sakit di kota besar.

Fasilitas layaknya rumah sakit ini menyediakan 20 bangsal perawatan, termasuk 7 bangsal ICCU dan ruang radiologi yang telah dilengkapi dengan CT/MRI scanner. Total kapasitas perawatan kapal memiliki 69 tempat tidur, termasuk 50 tempat tidur perawatan intensif.





Dalam keadaan darurat, fasilitas perawatan dapat diperluas hingga 120 tempat tidur dengan memanfaatkan hanggar helikopter.

Untuk setiap kasus patologi bisa ditangani langsung di atas kapal, termasuk kasus-kasus kompleks seperti bedah saraf dan jantung. Jika diperlukan pembedahan bisa dilakukan dengan memanfaatkan Syracuse telemedicine system, yakni teleconference secara online audiovisual saat melakukan pembedahan. Copyright ALUTSISTA

Kepala Staf RAAF Kunjungi Lanud Adisutjipto

YOGYAKARTA – Chief of Air Force Royal Australian Air Force Air Marshal Mark Binskin didampingi Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Imam Sufaat mengunjungi Lanud Adisutjipto, Jumat (28/1).

Kunjungan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan selama mengadakan kunjungan kehormatan kepada Kasau.

Selain mengunjungi Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala, dalam lawatannya ke Lanud Adisutjipto, rombongan juga mengunjungi Mawing Pendidikan Terbang. Di Sekolah Penerbang ini, rombongan diterima Komandan Pangkalan Udara Adisutjipto Marsekal Pertama TNI Hadiyan Sumintaatmadja, di Ruang Briefing. Sumber/Foto : POSKOTA.CO.ID

Menhan : Idealnya Indonesia Perlu 180 Pesawat Tempur

JAKARTA - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan keputusan untuk menerima hibah pesawat tempur F16 dari Amerika belum final namun demikian pemerintah masih melakukan pertimbangan yang tepat terutama pengalokasian anggaran antara beli dan hibah.

“Kita memang memerlukan pesawat ini, karena kesiapan pesawat yang ada sangat minim. Apalagi seluruh wilayah nusantara memang kesulitan,” katanya di Jakarta, Kamis (27/1).

Menurut Purnomo, kesiapan pengamanan udara seluruh nusantara, di bawah 30 pesawat tempur perharinya. Perhitungan ideal untuk Indonesia diperlukan 180 pesawat tempur per hari atau 12 skuadron. “Singapura dengan wilayah yang tidak begitu besar memiliki F-16 tiga skuadron. Australia punya 80 pesawat F-18,” katanya.

Purnomo mengatakan bahwa pengalaman perang Trikora, yang dapat menggetarkan itu karena kekuatan laut dan udara kuat. “Kita berencana membeli 6 pesawat F-16 (@60 juta dollar). Jika kita alokasikan untuk meretrofit 24 pesawat hibah, maka akan masih menguntungkan,” katanya.

Menhan lebih lanjut menjelaskan, alasan Amerika menawarkan hibah F16 kepada Indonesia karena pesawat tersebut termasuk dalam pesawat dikonservir dalam mengurangi anggaran pertahanan Amerika Serikat dan bersamaan dengan kedatangan pesawat F-22 (KFX).

“Pesawat F16 yang ditawarkan AS masih bisa terbang waktu dibawa ke Arizona. Jam terbangnya masih sekitar 4 ribu sampai 5 ribu jam terbang. Masih sekitar 20 sampai 25 tahun bisa digunakan,” tuturnya.

Sementara itu, Kasau Marsekal TNI Iman Sufaat menjelaskan awalnya dari surat TNI AU 2009. Dijawab pada 2010 bersamaan dengan kunjungan Kasau ke Kasau Amerika mengungkapkan Thailand pernah mendapatkan 30 unit F16. Hibah ini gratis. Namun Block 15 dan block 25 perlu diupgrade lagi karena avioniknya sudah tua.

“Untuk upgrade satu pesawat 10 juta dollar. Barunya 60 juta dollar. Operasionalnya sudah terbukti di Timur Tengah. Keunggulannya teruji. Maintenance gampang daripada Sukhoi. Kita juga sudah biasa merawat F-16,” kata Kasau.

Imam mengatakan, anggaran 6 pesawat block 52 akan lebih menguntungkan dengan mengambil 24 pesawat F-16. Jika di upgrade ke block 32 akan lebih baik dari block 52. “Yang Program F-16 tidak mengambil anggaran Sukhoi,” ujarnya.

Dia menambahkan pesawat tempur F5 juga akan tetap diganti. Sukhoi pun yang enam belum ada alokasinya. “F-16 yang kita punya pun akan diupgrade ke block 32. Untuk biaya pemeliharaan. Satu jam terbang hanya 70 juta. Sedangkan Sukhoi 500 juta dan peralatannya cukup rumit,” ungkapnya.

Menurut dia Retrofit satu tahun 8 pesawat. Akan sangat menguntungkan dan mempercepat pemenuhan MEF. Untuk Sukhoi ada anggaran 84 juta dollar.

Sumber : BIPNEWSROOM

TNI AL Repowering 6 Kapal Perang

SURABAYA - Sebanyak 6 kapal perang TNI AL akan di-repowering untuk kurangi beban biaya. Ke-6 kapal itu, diantaranya, kapal tempur buatan Belanda.

Satu diantara kapal yang sudah selesai di-repowering yakni KRI Karel Sasuit Tubun. Sementara KRI Oswald Siahaan dalam proses repowering. Repowering ini dalam upaya memperbarui kapal-kapal TNI AL yang sudah tua dan dianggap tidak layak dipakai beroperasi.

Laksamana Agus Suhartono Panglima TNI AL seperti dilaporkan Suara Surabaya, Jumat (28/01), mengatakan repowering dilakukan pada kapal yang badannya bagus tapi daya dorongnya sudah buruk.

Ini disampaikan Laksamana Agus Suhartono di sela sertijab jabatan komandan Jenderal Akademi TNI dari Letjen Nono Sampurno kepada Marsekal Pertama S Andreas di AAL Surabaya.

Kata Panglima TNI, prioritas repowering adalah kapal-kapal dari Belanda dan Jerman Barat. Untuk kapal-kapal yang dibeli dari Amerika pada tahun70-an akhir tidak digunakan lagi. Panglima TNI mengistilahkan dengan sebutan akan dilepas.

Repowering kapal dilakukan secara bertahap sejak akhir tahun lalu. Dengan repowering, penggunaan BBM pada kapal bisa dihemat. Panglima menambahkan biasanya 1 kapal bisa menghabiskan 50 ton solar, dengan pembaharuan hanya menggunakan 18-20 ton solar.

Repowering kapal ini melibatkan industri perkapalan dalam negeri seperti PT PAL, PT Pindad dan Industri Angkatan Laut. Industri dalam, dinilai Panglima, sudah baik. Selain kapal, sistem kendali persenjataan seperti rudal juga di-repowering. Khusus untuk rudal masih melakukan kerjasama dengan China dan Rusia.

Sumber : SUARASURABAYA.NET

Hibah 24 Pesawat F-16, DPR Khawatir Intervensi

JAKARTA - DPR khawatir dengan rencana TNI yang akan menerima hibah 24 pesawat tempur F16 dari Amerika Serikat. Hibah itu dikhawatirkan bisa menambah ketergantungan Indonesia kepada AS.

DPR juga tidak ingin hibah F16 ini mengganggu rencana pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/MEF) dari dalam negeri.

"Saya berharap Hibah tak mengganggu MEF. Jangan sampai justru menjadi beban. Bisa menjadi beban fiskal keuangan dalam negeri," kata anggota Komisi I DPR Mohammad Syahfan B Sampurno dalam Rapat Kerja dengan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan di gedung DPR, Kamis (27/1).

"Jangan sampai dengan iming-iming hibah 24 F16 dengan kualifikasi standar dan tak diimbangi kemampuan malam hari, retrofit-nya (penambahan teknologi baru) juga mahal 1 juta AS per unit. Berarti 24 juta AS sebanyak 24 unit," katanya.

Rencana penerimaan hibah F16 ini terungkap dalam Rapat Kerja dengan Komisi I. Menurut Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal (TNI) Imam Sufaat, rencana penerimaan hibah F16 termasuk dalam pesawat yang dikonservir karena pengurangan anggaran," kata Imam menjelaskan.

Menurut Imam, F16 yang akan dihibahkan ini memiliki masa pakai masih lama. "Pesawat ini masih bisa terbang waktu dibawa ke Arizona. Jam terbangnya masih sekitar 4 ribu sampai 5 ribu jam terbang. Masih sekitar 20 sampai 25 tahun bisa digunakan," kata Imam.

Menurut Imam, hibah ini gratis. "Untuk upgrade satu pesawat 10 juta dollar, harga barunya 60 juta dollar. Operasionalnya sudah terbukti di Timur Tengah. Keunggulannya teruji. Maintenance lebih gampang daripada Sukhoi. Kita juga sudah biasa merawat F16," katanya.

Imam menambahkan, anggaran untuk membeli 6 pesawat F16 jenis Block 52 akan lebih menguntungkan dengan mengambil hibah 24 pesawat F16 Block 15 dan 25. "Kita memerlukan pesawat ini karena kesiapan pesawat yang ada sangat minim. Seluruh wilayah nusantara memang kesulitan," katanya.

Menurut Imam, kesiapan TNI AU saat ini di bawah 30 pesawat tempur per harinya. "Perhitungan kami 180 pesawat tempur per hari atau 12 skuadron," ujar Imam. Pengalaman Perang Trikora, kata Imam, Indonesia bisa menggetarkan musuh karena kekuatan laut dan udara kuat, beda ketika Perang Timor Timur.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

LHD Mistral, Kapal Serang Amfibi Terbaru Rusia Dari Perancis (IV)

Konstruksi

Konsep Desain kapal perang amfibi BIP-19 (Mistral Class) pertama kali diumumkan ke publik pada event Euronaval 1998, begitu pula dengan pemenang kontrak pembuatan oleh galangan kapal Direction des Constructions Navales (DCN, sebelum menjadi DCNS) di kota Brest dan galangan Chantiers de l' Atlantique di kota Saint-Nazaire.

Rencananya beberapa parts Mistral di sub ke perusahaan-perusahaan lokal seperti Stocznia Remontowa de Gdańsk dan Thales. Thales diber tanggung jawab pada sistem komunikasi dan radar Mistral. Untuk instalasi mesin dilakukan di kota Lorient dan managemen sistem pertempuran (CMS) di kerjakan di Toulon.

Namun hingga Desember 2000 konstruksi dua kapal pertama, Mistral (L9013) dan Tonnerre (L9014) belum dikerjakan DCN karena kontrak belum diterima dari pemerintah Perancis. Kontrak baru di terima DCNS pada 22 Desember 2000, itupun setelah mendapat persetujuan otoritas pembelian pemerintah (Union des achats d'groupements public, UGAP). Konstruksi efektif berjalan pada akhir Juli 2001.

Galangan Chantiers de l'Atlantique ditugasi membuat modul depan kapal, dan perusahaan ini bertanggung jawab membawa modul tersebut setelah jadi ke galangan kapal DCN di Brest untuk perakitan akhir.

Pengerjaan satu unit kapal kelas Mistral memakan waktu hingga 34 bulan, dengan memakan biaya sekitar 685 juta Euro. Perkiraaan biaya yang sama dengan biaya pembuatan satu kapal HMS Ocean atau satu kapal USS San Antonio.




Proses pengerjaan dan assembling modul kapal Mistral Class

DCN memulai peletakan lunas bagian belakang di kedua kapal pada tahun 2002, Mistral pada 9 Juli dan Tonnerre pada 13 Desember. Sedangkan Chantiers de l'Atlantique melakukan peletakan lunas bagian depan kapal Mistral pada 28 Januari 2003 dan Tonnerre pada Februari 2003. Blok pertama buritan Tonnerre ditempatkan di drydock pada 26 Agustus 2003 dan Mistral pada 23 Oktober 2003. Keduanya dikumpulkan berdampingan di drydock yang sama.

Bagian haluan Mistral ditarik meninggalkan kota Saint-Nazaire pada 16 Juli 2004 dan tiba di DCN pada 19 Juli 2004. Kemudian pada 30 Juli 2004 kedua bagian Mistral digabung melalui proses kombinasi jumbostation di dermaga 9 DCN, sedangkan Tonnerre melakukan proses yang sama pada 2 Mei 2005.

Mistral diluncurkan sesuai jadwal pada 6 Oktober 2004, sedangkan Tonnerre diluncurkan pada 26 Juli 2005. Namun penyerahan kedua kapal tertunda satu tahun karena permasalahan sensor sistem SENIT 9 dan kesalahan rancangan di lantai linoleum pada bagian depan kapal. Akhirnya kapal resmi beroperasi di AL Perancis pada 15 Desember 2006 (Mistral) dan 1 Agustus 2007 (Tonnerre).

Dek dan Hanggar

Berdasarkan bobot tonase kapal, Mistral dan Tonnerre termasuk kapal perang terbesar dalam jajaran armada AL Perancis setelah kapal induk nuklir Charles de Gaulle. Namun keduanya (Mistral dan Charles de Gaulle) mempunyai ketinggian batas air yang sama.

Dek landasan helikopter mempunyai luas sekitar 6.400 meter persegi dengan enam titik pendaratan, dimana salah satunya mampu menopang berat helikopter berbobot 33 ton. Di bawahnya terdapat dek hanggar helikopter seluas 1.800 meter persegi, di hanggar ini perawatan heli dilakukan. Untuk mempermudah perawatan hanggar ini telah dilengkapi dengan overhead crane.

Landasan dan hanggar helikopter dihubungkan oleh dua unit lift yang mampu mengangkat bobot seberat 13 ton. Lift utama terletak di bagian belakang kapal dengan luas 225 meter persegi, lift ini cukup luas menampung helikopter tanpa harus melipat rotor heli. Pada lift kedua punya luas 120 meter persegi yang dilengkapi dengan alat bantu derek (crane) yang diletakkan di belakang superstruktur.

Semua helikopter militer yang dioperasikan Perancis dituntut harus mampu lepas landas dari atas kapal Mistral, saat ini Perancis mengoperasikan beberapa jenis heli diantaranya : Westland Lynx, Cougar, NH90, Puma, Écureuil, Panther dan heli serang Tigre. Russia pun menuntut hal yang sama ke DCNS, dimana heli-heli militer harus bisa lepas landas dari dek Mistral yang akan dibelinya.




Dek landasan heli di Mistral mempunyai luas 6400 meter persegi. Tampak heli angkut berat AS mendarat diatas geladak Mistral

Pada 10 Mei 2007, sebuah heli angkut berat CH-53 Sea Stallion dari US Navy juga pernah melakukan pendaratan dikapal Mistral. Menurut komandan pertama FS Mistral, Capitaine de vaisseau Gilles Humeau, kapasitas landasan dan hanggar deck memungkinkan kapal menampung operasional heli hingga 30 unit helikopter.

Kapal Mistral juga mampu menampung hingga 450 tentara, untuk kondisi tertentu kemampuannya bisa ditingkatkan hingga dua kali lipatnya. Hanggar kendaraan tempur mempunyai luas sekitar 2.650 meter persegi, dengan kemampuan angkut sekitar 40 batalion tank atau 13 kompi tank jenis Leclerc dan 46 kendaraan tempur lainnya.

Sebagai perbandingan, kapal kelas Foudre dapat membawa hingga 100 kendaraan tempur, termasuk 22 tank AMX- 30, padahal kapal ini hanya mempunyai luas hanggar kurang dari 1.000 meter persegi.

Untuk hanggar debarkasi basah mempunyai luas 885 meter persegi, yang mampu menampung empat kapal pendarat atau dua kapal pendarat jenis hovercraft LCAC ukuran sedang. Meskipun Perancis belum tertarik membeli LCAC, namun AL Perancis mulai mempertimbangkan pembeliannya karena kemampuannya mendaratkan platform di hampir 70% garis pantai yang ada di dunia.

Kapal pendarat konvensional mempunyai keterbatasan pada pendaratan di lokasi berpasir dan berrawa-rawa. Saat ini litbang AL Perancis (DGA) tengah mengembangkan dan memodernisasi armada kapal pendaratnya dengan yang berukuran 59 ton. Copyright ALUTSISTA

LHD Mistral, Kapal Serang Amfibi Terbaru Rusia Dari Perancis (I)(II)(III)

TNI Siapkan Tender Pengadaan Dua Kapal Selam

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono memperhatikan sebuah foto pada pameran foto "Menjaga Tepian Tanah Air" di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Jabar, Rabu (26/1). Pameran yang diisi dengan diskusi itu menampilkan karya foto hasil dokumentasi perjalanan ke 92 pulau dalam "Ekspedisi Pulau-pulau Terdepan". FOTO ANTARA/Agus Bebeng/ed/Spt/11

BANDUNG - TNI Angkatan Laut tengah menyiapkan tender pengadaan dua kapal selam. Tender ditargetkan Ditargetkan tahun ini proyek tersebut bisa mulai dilaksakan dan selesai tahun 2014.

"Semua persyaratan administratif masih disiapkan sebelum jadwal tender diumumkan. Semoga bisa tahun ini," ungkap Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/1).

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam proses tender tersebut semua perusahaan di berbagai negara berhak ikut. Hingga saat ini, ada perusahaan dari Korea, Prancis, Amerika, dan Jerman yang menyatakan berminat.

Meski demikian, Agus mewajibkan pemenang tender dari perusahaan asing untuk bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri seperti PT PAL dan Bahari. Bentuknya bisa berupa join production atau transfer teknologi, tergantung tingkat kesulitan.

"Teknisi pembuatan kapal harus gabungan antara orang dalam negeri dan asing. Ini sangat penting agar kualitas teknologi dan sumber daya manusia kita di masa depan meningkat," paparnya.

Tender pengadaan dua kapal selam sebenarnya hendak dilaksanakan tahun lalu. Namun karena pemerintah belum memiliki anggaran, rencana tersebut ditunda.

Pengadaan dua kapal selam TNI AL diperkirakan menghabiskan biaya mencapai US$700 juta. Sumber pendanaan diperoleh dari utang luar negeri dengan fasilitas kredit ekspor.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Ekuador Tawarkan Kerjasama Pemeliharaan Super Tucano

JAKARTA - Pemerintahan Ekuador, mengharapkan kerjasama dalam bidang pertahanan dengan pemerintahan Indonesia, khususnya kerjasama Angkatan Udara kedua negara. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Ekuador untuk Republik Indonesia, Eduarto Alberto, saat melakukan kunjungan kerja kepada Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (25/1).

Dubes Ekuador mengatakan, saat ini Ekuador lebih menitikberatkan pada kerjasama angkatan udara dan Indonesia diharapkan dapat membuka kerjasama tersebut melalui penawaran kursus-kursus pelatihan bagi staf maupun perwira Angkatan Udara kedua negara. Beberapa kursus atau pelatihan yang diselenggarakan misalnya dalam pemeliharaan pesawat dan perawatan mesin pesawat ataupun sistim kelistrikan pada pesawat, dari tingkat menengah sampai dengan mahir.

Menanggapi harapan Pemerintahan Ekuador, Menhan mengatakan akan mengkaji terlebih dahulu kemungkinan kerjasama yang dapat dilaksanakan kedua negara melalui Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan dan mengharapkan Pemerintahan Ekuador melalui kedutaannya dapat terus berkomunikasi dengan Kemhan. Salah satunya yang mungkin dapat dijajaki adalah pemeliharaan pesawat Super Tocano, mengingat saat ini pesawat tersebut telah dimiliki Angkatan Udara Ekuador.

Pada kesempatan tersebut, Menhan didampingi Dirjen Strahan, Mayjen TNI Puguh Santoso dan Kepala Puskomlik Kemhan RI, Brigjen TNI I Wayan Midhio, M.Phil.

Sumber : DMC

KSAL: Rudal Yakhont Sudah Dipasang Di 16 KRI

Uji Tembak Februari 2011

JAKARTA - TNI Angkatan Laut akan menguji sejumlah persenjataan strategisnya. Seperti peluru kendali untuk memastikan kesiapan alat utama sistem persenjataan dan personel matra laut dalam mengantisipasi berbagai ancaman sesuai perkembangan lingkungan strategis yang terjadi.

"Uji persenjataan itu dimaksudkan untuk meningkatkan manajemen pemeliharaan, perawatan, perbaikan yang efektif guna mencapai kesiapsiagaan yang optimal," kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno di sela-sela rapat Pimpinan TNI Angkatan Laut (KSAL) 2011 di Jakarta, Selasa (25/1).

Ia menambahkan, salah satu persenjataan strategis yang akan diuji adalah peluru kendali Yakhont buatan Rusia. Beberapa kehandalan Yakhont yang tidak dimiliki rudal antipermukaan TNI-AL sebelumnya adalah Yakhont mempunyai kecepatan maksimum hingga 2,5 Mach. Ditambah lagi Yakhont punya jangkauan tembak sangat jauh, tak tanggung-tanggung 300 kilometer.

"Dua kemampuan tadi yang hingga kini belum dimiliki jajaran rudal antikapal TNI-AL. Yakhont dapat ditembakan dari Surabaya ke sasaran di Yogyakarta," ungkap Kasal.

Seperti diketahui TNI-AL mempunyai rudal Exocet MM30/40, Harpoon dan C802. Tapi di balik itu, Yakhont mempunyai bobot dan dimensi yang terbilang bongsor di kelasnya. Harga satu unit Yakhont ditaksir sekitar 1,2 juta dolar AS.


TNI AL saat menguji coba rudal C-802

Saat ini 16 KRI sudah dipasang rudal Yakhont yaitu enam pada kapal jenis fregat dan 10 di kapal perang Korvet. Masing-masing Fregat dipasang delapan unit Yakhont, sedangkan Korvet sebanyak empat unit. Pemasangan dilakukan sepenuhnya oleh PT PAL Surabaya.

KSAL menambahkan, sasaran tembak dari uji coba sejumlah persenjataan strategis itu adalah kapal perang yang tidak lagi digunakan. Uji coba akan dilaksanakan di Samudra Indonesia pada Februari.

Kapal Selam Belum Diputuskan

Pada kesempatan yang sama, KSAL mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Kementerian Pertahanan terkait pengadaan dua kapal selam baru yang telah direncanakan sejak lama.

"Kita telah menyampaikan spesifikasi teknik dan spesifikasi operasional kapal selam yang kami butuhkan. Sekarang prosesnya masih di Kementerian Pertahanan. Di sana akan dibahas lagi di Tim Evaluasi Pengadaan yang akan menentukan kapal selam jenis apa yang akan dibeli dan digunakan TNI Angkatan Laut. Apapun yang diberikan kami terima," kata Soeparno.

Pengadaan dua unit kapal selam itu dibiayai fasilitas Kredit Ekspor (KE) senilai 700 juta dolar Amerika Serikat, yang diperoleh dari fasilitas pinjaman luar negeri di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2004-2009.

"Kami sudah tentukan spesifikasi teknisnya, serta kemampuan dan efek penggentar yang lebih dari yang dimiliki negara tetangga," kata KSAL.

Pada tender pertama, dari empat negara produsen kapal selam yang mengajukan tawaran produk mereka, seperti Jerman, Prancis, Korea Selatan, dan Rusia, TNI Angkatan Laut telah menetapkan dua negara produsen sesuai kebutuhan yaitu Korea Selatan dan Rusia.

Rencananya, dari dua pilihan itu akan diuji kembali, mana spesifikasi kapal selam yang sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut oleh Kementerian Pertahanan.

Sumber : METROTVNEWS.COM

Pelatihan Penanggulangan Ranjau Satkopaska

SURABAYA - Sejumlah anggota Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) TNI AL berada tak jauh dari ranjau bawah air yang diledakkan dalam tindakan perlawanan ranjau (TDR) di perairan alur pelayaran barat Surabaya (APBS), Surabaya, Selasa (25/1). Kegiatan operasi yang dilakukan Satuan Ranjau (Satran) Koarmatim dengan menggunakan kapal penyapu ranjau KRI Pulau Rupat-712 dan sejumlah satlak TNI AL, dalam rangka penindakan sekaligus pelatihan penanggulangan ranjau sepeninggal perang dunia II (PD-II) yang disebar oleh Jepang, yang bertujuan untuk menjamin perairan laut demi keutuhan NKRI. FOTO ANTARA/M Risyal Hidayat/ed/pd/11

Rudal Yakhont Akan di Ujicoba

Rudal Yakhont di atas Fregat Van Speijk class, KRI Oswald Siahaan-354

JAKARTA - Mulai 2011, TNI AL makin percaya diri dengan masuknya rudal anti kapal Yakhont di jajaran persenjataan KRI. Rudal Yakhont, yang dipasang di KRI Oswald Siahaan-354, tidak asing lagi di dunia maritim internasional. Misil antikapal berkecepatan supersonik buatan Rusia ini memiliki daya jelajah hingga 300 kilometer.

Uji coba penembakan Yakhont akan dilakukan tahun ini. "Nanti kita coba. Kini sedang dilakukan persiapan," kata Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana (TNI) Soeparno, di Mabes TNI AL, Cilangkap, Selasa (25/1). Ia tak menyebut tanggal pastinya. Menurut dia (mengumpamakan), rudal ini bisa menembak sasaran di Yogyakarta dari Surabaya.

Rudal ini memiliki kemampuan yang tak dimiliki misil lain, yakni kecepatan maksimum 2,5 Mach. Menurut Wikipedia, Yakhont digunakan tiga negara: Rusia, Vietnam, dan Indonesia. Rusia juga akan menjual Yakhont ke Suriah.

Soeparno mengatakan sasaran ujicoba Yakhnot nanti adalah kapal tua jenis LST buatan Amerika Serikat. Untuk pemusnahan itu, TNI AL mengaku perlu mendapat izin dari AS. "Sasarannya sudah disetujui oleh AS. Jadi, sasarannya adalah satu kapal yang dihapus," katanya.

Asisten Perencanaan KSAL, Laksamana Muda (TNI) Among Margono, mengatakan Yakhont merupakan misil strategis. "Untuk membeli saja melalui tujuh instansi di Rusia dan harus dengan persetujuan Presiden Rusia," katanya.

AS Mengijinkan

Pemerintah Amerika Serikat telah menyetujui pemusnahan enam kapal perang TNI Angkatan Laut buatan Negeri Paman Sam, yang telah berusia diatas 30 tahun. Di sela-sela Rapat Pimpinan TNI Angkatan Laut KSAL mengatakan, pemusnahan enam kapal perang angkut buatan AS itu akan dilakukan di Indonesia.

"Terlalu repot jika harus mengembalikan kapal-kapal itu ke produsennya. Meski mereka (AS-red) sangat berat hati, namun mereka setuju kapal-kapal itu dimusnahkan," ujarnya.

Dengan berseloroh, Soeparno mengemukakan, enam kapal LST itu rata-rata usianya 64-70 tahun. Bahkan militer AS jika bertemu kapal itu akan memberikan hormat sebagai bentuk penghormatan kepada `senior`-nya. Jadi kapal-kapal itu sudah saatnya diganti.

Keenam LST itu, KRI Teluk Langsa-501, KRI Teluk Bayur-502, KRI Teluk Kau-504, KRI Teluk Tomini-508, KRI Teluk Ratai-509, KRI Teluk Saleh-510 eks AL Amerika Serikat buatan tahun 1942-1945. Keenam kapal itu dioperasikan Komando Lintas Laut Militer.


KRI Teluk Tomini-508

Tentang recana penggantian keenam kapal itu, Kasal mengatakan, pihaknya telah memprogramkan pengadaan dari PT PAL.

"Itu kan kapal angkut, jadi kita bisa adakan dari PT PAL. Toh saat ini PT PAL telah berhasil membuat satu kapal LPD yakni KRI Banjarmasin-592, dan tengah mengerjakan kapal kedua, KRI Banda Aceh-593," papar Soeparno.

Kasal menegaskan, dalam Rapat Pimpinan TNI AL 2011 pihaknya akan memantapkan program modernisasi alutsista dalam kerangka mewujudkan kekuatan pokok minimum, secara bertahap 2010-2014 hingga 2024. "Kita akan jalankan itu," ujarnya, menegaskan.

Soeparno mengatakan, dalam mordernisasi alutsista ada tiga langkah yang dilakukan yakni memusnahkan yang sudah tidak layak operasional, dan menggantinya dengan yang baru serta meningkatkan kapasitas dan daya mampu alutsista yang masih laik operasional.

Untuk pengadaan baru, dilakukan dengan memprioritaskan produksi dalam negeri. "Jika belum bisa sepenuhnya diproduksi di dalam negeri, kita lakukan produksi bersama dengan persyaratan alih teknologi," ujarnya.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Rapat Pimpinan TNI AD dibuka

JAKARTA - KSAD Jenderal TNI George Toisutta (kanan) berada di depan para pserta rapat pada pembukaan rapat pimpinan TNI-AD di Mabesad, Jakarta, Senin (24/1). Rapat pimpinan tersebut membahas pertahanan dan keamanan nusantara, pengadaan alat pertahanan (alutsista), serta pendidikan prajurit. FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma/Spt/11

KRI Banjarmasin-592 Berlabuh di Makassar

MAKASSAR - KRI Banjarmasin-592 yang merupakan kapal produk dalam negeri bersandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulsel, Senin (24/1). KRI jenis Landing Platform Deck (LPD) tersebut dibuat oleh PT. PAL Indonesia, melakukan uji coba (long sea trial) di wilayah perairan Indonesia dan diharapkan KRI Banjarmasin mampu meningkatkan pertahanan RI khususnya di wilayah perairan. FOTO ANTARA/Yusran Uccang/Koz/Spt/11.

Kepastian Hibah F-16 Belum Dapat Jawaban AS

YOGYAKARTA - Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat mengatakan, kepastian hibah pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat kepada Indonesia masih menunggu jawaban negara adikuasa itu.

"Kami berharap segera ada jawaban mengenai hal itu," katanya di sela rapat pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) di Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta, Senin (24/1).

Ia mengatakan, pihaknya telah mengajukan permintaan kepada Amerika Serikat (AS) terkait dengan hibah 24 pesawat tempur F-16 pada 2009, tetapi hingga kini belum ada jawaban dari negara adidaya itu.

"Belum adanya jawaban dari AS kemungkinan karena banyak negara yang juga mengajukan permintaan hibah pesawat tempur F-16. Mereka juga ingin mendapatkan hibah pesawat tersebut," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, pihaknya melakukan pendekatan khusus kepada pihak yang berwenang di AS agar permintaan Indonesia mengenai hibah pesawat tempur F-16 disetujui dan direalisasikan secepatnya.

Ia mengatakan, TNI AU juga berencana membeli pengganti pesawat OV-10 Bronco, helikopter, dan pesawat angkut, karena ada dana tambahan percepatan pengadaan alat alutsista sebesar Rp4 triliun.

"Dana tambahan tersebut selain digunakan untuk pengadaan alutsista juga dipakai untuk perawatan dan pembelian suku cadang alutsista. Hal itu sesuai dengan program perencanaan strategis pembangunan TNI AU 2010-2014," katanya.

TNI AU Siap Lakukan Penyelidikan

Terkait dengan munculnya lingkaran besar yang muncul di areal pesawahan Dusun Rejosari, Sleman, pada Minggu (23/1) TNI AU menyatakan siap jika diminta meneliti dan menyelidikinya.

"Kami akan menunggu perkembangan lebih lanjut. Jika diminta untuk terjun meneliti fenomena itu, kami siap melaksanakannya," kata Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat di sela rapat pimpinan TNI AU di Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta, Senin.



Menurutnya, jika melihat bentuk lingkaran besar yang muncul, itu kemungkinan besar tercipta oleh teknologi canggih.

"Fenomena tersebut memang bisa dimungkinkan oleh bekas jejak pendaratan UFO, karena banyak orang yang meyakini makhluk luar angkasa itu ada. Namun, kekuatan dan kemampuan kita mungkin belum mampu menjangkau teknologi makhluk asing tersebut," katanya.

Ia mengisahkan, saat dia bertugas di Madiun, Jawa Timur, pernah mendapat laporan ada makhluk asing berupa cahaya biru dengan kekuatan tinggi, tetapi tiba-tiba menghilang.

"Waktu itu masih pagi, tetapi ada kilatan cahaya aneh yang kemungkinan juga akibat teknologi tinggi, dan banyak orang yang meyakini fenomena itu adalah UFO," katanya.

Lingkaran besar di pesawahan Dusun Rejosari itu diketahui warga pada Minggu (23/1) usai hujan dan angin kencang di kawasan tersebut.

Beberapa warga meyakini lingkaran besar itu bekas pendaratan pesawat UFO dari planet lain, sementara lokasi penampakan diduga UFO itu terus dipadati warga yang ingin melihat fenomena langsung fenomena itu.

Sumber : ANTARA

TNI Minta Kepastian Penggantian Dana Operasi Misi PBB

JAKARTA - Militer Indonesia meminta kepastian penggantian dana operasional alat utama sistem senjata yang digunakan dalam misi perdamaian PBB dalam forum konsultasi yang digelar Departemen Operasi Perdamaian PBB (UN DPKO).

Di samping itu termasuk Departemen Dukungan Operasional (Departement Field Support/DFS) Departemen Misi Perdamaian PBB di New York, kata Delegasi TNI yang diketuai Penasihat Militer PTRI Laksamana Pertama TNI Antonius Sugiarto dalam siaran persnya kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu (22/1).

Menurtu dia, ada beberapa hal pokok TNI yang akan disampaikan pada forum konsultasi tiga tahunan itu.

"Beberapa kepentingan TNI yang akan diperjuangkan antara lain upaya peningkatan nilai `reimbursement` (penggantian biaya ops), negosiasi dukungan, peralatan dan `self sustainment` untuk Pasukan Perdamaian Indonesia (Kontingen Garuda)," katanya.

Tak hanya itu, TNI juga akan memperjuangkan masalah "troops cost", serta upaya penyelesaian kendala yang dihadapi pada saat Pre Deployment Visit (PDV) dan saat pengiriman KRI ke Lebanon.

"Akan dibahas pula beberapa isu strategis lainnya terkait pengiriman Kontingen Garuda," tuturnya.

Forum konsultasi bertajuk ?Contingent Own Equipment Working Group (COE WG)? itu merupakan forum komunikasi dan konsultasi antara PBB dengan negara-negara penyumbang Pasukan Perdamaian (Troop Contributing Country/TCC maupun Police Contributing Country/PCC).

Dalam kegiatan itu dibahas isu-isu strategis terkait dukungan peralatan dan "reimbursement" dalam misi-misi Perdamaian PBB.

Topik utama forum konsultasi yang berlangsung hingga Jumat(28/1)menyangkut masalah teknis dan kebijakan PBB tentang mekanisme penyediaan dan "reimbursement" alat peralatan yang dimiliki atau dibawa oleh kontingen pasukan dari negara-negara penyumbang dalam Misi Perdamaian PBB.

Kegiatan diikuti 350 peserta delegasi dari 85 negara donor dan penyumbang Misi Perdamaian PBB.

Hingga sekarang, PBB telah menyelenggarakan 15 misi perdamaian di seluruh dunia dan melibatkan lebih 115 ribu personel, baik militer maupun polisi dan sipil.

Anggaran misi perdamaian PBB yang dialokasikan pada TA 2009/2010 sebesar 7,8 miliar dollar Amerika merupakan yang terbesar sepanjang sejarah misi perdamaian PBB.

Jumlah pasukn TNI yang terlibat dalam pasukan PBB tercatat 1.526 orang yang bertugas di empat wilayah dunia yakni di Eropa, Timur Tengah, Asia dan Afrika.

Sumber : ANTARA

Presiden Minta TNI dan Polri Konsisten

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta TNI dan Polri untuk konsisten dalam menggunakan anggaran dan perencanaan pengadaan alat utama sistem senjata dan non alat utama sistem senjata.

"Jangan mau dikontrol oleh kepentingan pihak-pihak lain," kata Presiden saat memberikan pengarahan pada Rapat Pimpinan TNI dan Polri 2011 di Jakarta, Jumat (21/1).

Presiden mengatakan, pihak ketiga seperti rekanan dalam pengadaan alat utama sistem senjata dan non alat utama sistem senjata, memang diperlukan sesuai aturan berlaku.

"Namun, jangan sampai perencanaan yang sudah disusun berubah karena pejabat baru datang atau karena rekanan menawarkan sistem `A` yang menurutnya lebih baik daripada sistem yang sudah ditetapkan," tutur Presiden.

"Konsistenlah dengan apa yang telah disusun, saudara-saudara yang kendalikan bukan pihak-pihak lain dengan kepentingan tertentu," kata Presiden.

Presiden Yudhoyono mengingatkan TNI dan Polri untuk menggunakan alat utama sistem senjata dan non alat utama sistem senjata yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri.

"Saya ingatkan kembali untuk membeli persenjataan yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Dan saya garisbawahi kembali belilah produk industri nasional kita," katanya.



Yudhoyono juga meminta TNI dan Polri untuk mengurangi praktik penggelembungan anggaran dalam pengadaan alat utama sistem senjata dan non alat utama sistem senjata.

"Kita semua menyadari kekuatan pertahanan kita sangat tertinggal dibandingkan negara-negara sahabat kita, terutama dalam sistem persenjataan," tuturnya.

Karena itu, dalam berbagai forum termasuk pemerintah sangat ingin menaikkan anggaran pertahanan dan keamanan.

"Kalau sudah begitu, pemerintah harus berusaha keras agar anggaran yang pertahanan dan keamanan bisa ditingkatkan. Dan Alhamdulillah dengan pertumbuhan ekonomi yang makin membaik, maka anggaran untuk TNI dan Polri dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun," ujarnya.

Presiden juga mengingatkan TNI dan Polrri untuk mengelola anggaran seefektif dan seefisien mungkin.

"Saya ingatkan kembali pada hari ini, optimalkan anggaran yang ada dan tepat sasaran," katanya.

"Jika ada kasus-kasus yang tidak bisa saya tolerir, maka saya akan panggil KPK, BPK dan BPKP untuk menanganinya," kata Presiden tegas.

Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia mendapatkan alokasi anggaran Rp47,5 triliun atau sekitar 3,86 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011.

Jumlah tersebut sudah termasuk tambahan anggaran Rp2,4 miliar pada tahun anggaran 2010. Jumlah itu juga mengalami kenaikan dari APBN-P 2010 yakni sekitar 10,72 persen.

Kenaikan anggaran itu akan difokuskan pada enam bidang yang menjadi prioritas rencana strategis pertahanan negara l2010-2014, yaitu pengembangan kekuatan pokok minimum, industri pertahanan nasional, pencegahan kejahatan di laut, meningkatkan rasa aman, modernisasi keamanan nasional dan peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional.

Sumber : ANTARA

RI-Turki Bangun Kerjasama di Bidang Industri Pertahanan

JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Rabu (19/1), di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta, menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Turki untuk Indonesia HE Murat Adali. Kunjungannya kali ini adalah dalam rangka pertemuan pembangunan kerjasama industri pertahanan antara RI dan Republik Turki yang dilangsungkan di Ditjen Pothan Kemhan dan dipimpin oleh Sekretariat Ditjen Potensi Pertahanan Laksma TNI Leonardi.

Pertemuan yang membicarakan kerjasama di bidang industri pertahanan ini berlangsung selama tiga hari dan akan berakhir pada 21 Januari 2011 yang berisi pembicaraan mengenai pengembangan kerjasama di bidang industri pertahanan dan kunjungan ke Mabes TNI Cilangkap untuk melakukan diskusi dengan pengguna Alutsista. Delegasi Turki dipimpin oleh Kepala Departemen Kerjasama Internasional dalam bidang industri pertahanan Lutfi Varoglu.

Wamenhan menjelaskan, pada dasarnya skema kerjasama kedua negara dalam bidang pertahanan dan dalam rangka mengembangkan kerjasama di bidang industri pertahanan adalah sama. Dan berdasarkan kemajuan industri pertahanan Turki yang juga dilihat langsung, diharapkan pertemuan yang membahas mengenai pengembangan industri pertahanan bersama ini dapat memberikan hasil yang konkret bagi kedua negara.

Dijelaskan oleh Dubes Turki untuk Indonesia , dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini industri pertahanan Turki sudah maju pesat sehingga mampu memenuhi kebutuhan alutsista dalam negerinya dan mulai merambah kepada negara-negara sahabatnya. Hal inilah yang mendorong Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono saat berkunjung ke Turki menyatakan keinginannya mengembangkan kerjasama industri pertahanan kedua negara.

Pertemuan ini adalah pertemuan pertama yang membicarakan mengenai kerjasama industri pertahanan sejak ditandatanganinya kerjasama bilateral pertahanan antara RI dan Republik Turki terutama dalam bidang industri pertahanan pada tahun 2010 lalu. Pertemuan ini sangat penting tidak hanya bagi kemajuan kerjasama industri pertahanan kedua negara tetapi juga dalam rangka memperkuat hubungan kerjasama pertahanan kedua negara.

Lebih lanjut diharapkannya pertemuan ini menghasilkan daftar kerjasama dalam industri pertahanan yang dapat dilakukan bersama dan jika dimungkinkan dituangkan dalam MoU. Didalam daftar tersebut akan sekaligus ditunjuk industri pertahanan Turki dan Indonesia yang dapat saling bekerjasama sehingga memiliki sebuah struktur kerjasama yang jelas. Dan diharapkan MoU kerjasama industri pertahanan ini dapat ditandatangani saat Presiden Turki melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada April mendatang.

Sumber : DMC

Pidato Menhan Pada Peserta Rapat Pimpinan TNI 2011

JAKARTA - Dengan ketebatasan yang dimilikinya, prajurit TNI selalu menunjukkan semangat pengabdian dan komitmen yang tinggi untuk menyelesaian tugasnya baik di wilayah perbatasan, daerah bencana maupun penugasan-penugasan di luar negeri. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertahan (Mehan), Purnomo Yusgiantoro, saat mengawali pembekalan kepada para 141 peserta dari unsur pimpinan TNI pada acara Rapat Pimpinan TNI Tahun 2011 di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (19/1).

Sebagai refleksi kinerja pertahanan selama tahun 2010, Menhan menjelaskan bahwa beberapa pencapaian positif telah dicapai antara lain perbaikan kesejahteraan prajurit berupa pemberian tunjangan kinerja atau remunerasi, tunjangan khusus bagi prajuri TNI yang bertugas di wilayah perbatasan, maupun kenaikan berkala uang lauk pauk. Sedangkan dalam perumusan legislasi, beberapa ratifikasi kerjasama pertahanan dengan negara-negara sahabat juga telah diperbaharui termasuk telah menyelesaikan draft akademik dari rencana Rancangan Undang Undang ( RUU) Komponen Cadangan, RUU Keamanan Nasional serta RUU Revitalisasi Industri Pertahanan.

Pada kesempatan tersebut Menhan memberikan penekanan pada pemberdayaan industri pertahanan melalui penggunaan produksinya secara maksimal, sebagai upaya memperkuat alut sista TNI, ataupun melalui produksi bersama (joint production) dengan perusahaan asing serta meningkatkan upaya alih teknologi.

Adapun dalam bidang anggaran, pencapaian selama tahun 2010, realisasi penggunaannya sampai dengan 99,7%, tambahnya. Namun demikian untuk penataan barang milik negara melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) perlu ditingkatkan dan pengambilan bisnis TNI perlu segera dituntaskan, mengingat hal tersebut menjadi salah satu faktor penilaian BPK terhadap TNI masih mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian, yang diharapkan ke depan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

Ke depan tugas TNI akan semakin berat mengingat telah terjadi perubahan persepsi mengenahi wilayah perbatasan, dari semula dianggap sebagai halaman belakang selanjutnya menjadi halaman depan negara Kesatuan RI. Hal tersebut tentunya sesuai dengan tema yang diangkat dalam Rapim TNI tahun ini yakni, Konsistensi Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum Dan Reformasi Birokrasi TNI Guna Mendukung Tugas Pokok TNI.

Perihal pembangunan kekuatan minimum (Minimum Essential Force/MEF), Menhan mengingatkan tiga pesan utama kepada peserta Rapim TNI tentang apa yang terkandung dalam MEF, yang pertama, MEF merupakan wujud dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 berdasarkan mission oriented dan alokasi anggaran yang sudah ditentukan dalam rangka mewujudkan pertahanan dan keamanan. Pesan kedua yang disampikan, MEF dibangun bukan sebagai perlombaan kekuatan ataupun ekspansi ke negara lain melainkan bertujuan meningkatkan efek tangkal dan tetap dalam kerangka confidence building nation sedangkan pesan ketiga, MEF dibangun secara konsisten dan terperinci dan dibangun secara bertahap dan berkesinambungan.

Adapun Reformasi birokrasi dibangun dengan tujuan tidak berbeda dengan pencapaian MEF, yaitu dalam mewujudkan TNI yang solid, tangguh dan profesional serta dicitai rakyatnya, sehingga tugas pokok TNI dapat diselesaiakan dengan baik. Menhan mengharapkan reformasi birokrasi harus dilandasi oleh moralitas yang sesuai jati diri TNI. Terkait kebijakan pembangunan masyarakat pertahanan, Menhan melihat reformasi birokrasi diperlukan untuk memperbaiki kinerja demi tercapainya profesionalisme. Ditambahkannya, reformasi birokrasi harus ditunjang oleh zero growth yang berarti tercapainya perimbangan antara yang keluar dan masuk dengan menerapkan relokasi dan restrukturisasi pada teknologi. Hal tersebut merupakan kata kunci dari reformasi birokrasi TNI.

Sumber : DMC

Menhan: Kredit Ekspor Harus Diselesaikan Segera!

JAKARTA - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro optimis target pembangunan Kekuatan Pokok Minimum atau Minimum Essential Force (MEF) bidang pertahanan bisa dicapai, dengan mengefektifkan kembali pagu pinjaman yang dulu ditetapkan tapi belum efektif.

"Saya optimis target pembangunan MEF masih bisa dicapai dan untuk mencapai hal tersebut saya minta pagu pinjaman 2005-2009 yang dulu ditetapkan agar diselesaikan sesegera mungkin," katanya saat memberi arahan Rapat Pimpinan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (19/1).

Menhan meminta pagu yang sudah mendapat penetapan namun belum efektif agar diselesaikan segera dengan mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Saat ini, pemerintah sedangkan memutakhirkan pagu untuk rencana pinjaman luar negeri 2010-2014. "Kita sedang selesaikan dengan Menkeu dan Bappenas, termasuk di dalamnya untuk sektor pertahanan," ujarnya.

Menurut Menhan, pemerintah telah menetapkan pinjaman luar negeri di tahun mendatang akan semakin menurun. Diharapkan untuk ke depannya kredit ekspor akan terus berkurang seiring dengan peningkatan kemampuan pembiayaan melalui APBN.

"Insya Allah bisa naik. Sekarang 1.000 triliun dan berharap bisa mencapai 2.000 triliun pada akhir periode kabinet, berarti juga GDB kita akan meningkat itu artinya juga income perkapita kita akan meningkat," ujarnya.

Sumber : KOMINFO-NEWSROOM

Latihan Taktis Tim Pertempuran Batalyon 400/Raider

SEMARANG - Sejumlah prajurit TNI AD dari Satuan Tim Gultor Batalyon 400/Raider bersiap turun dari helikopter untuk melakukan penyerbuan ke sarang pemberontak pada Latihan Taktis Batalyon Tim Pertempuran (BTP) 406, di daerah latihan Kodam IV/Diponegoro, di Bantir, Sumowono, Kabupaten Semarang, Jateng, Rabu (19/1). Latihan yang melibatkan berbagai kesatuan di TNI AD itu untuk meningkatkan kemampuan prajurit dalam menerapkan teknik dan taktik pada operasi pertempuran daerah pemukiman/kota. FOTO ANTARA/R. Rekotomo/ed/Spt/11.