Monday, July 06, 2009

Impor Alutsista Bebas Bea Masuk



JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan pembebasan bea masuk atas impor alutsista (alat utama sistem senjata) seperti persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian.

Menurut Sri Mulyani, pembebasan bea masuk impor tersebut juga termasuk suku cadang, serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

"Barang impor yang mendapat pembebasan bea masuk adalah barang dan bahan yang digunakan oleh industri tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai produsen barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara," katanya dalam siaran pers yang dikutip detikFinance, Senin, (6/7).

Selain itu, barang yang mendapat bebas bea masuk juga yang termasuk penghasil barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara serta barang yang diimpor oleh lembaga kepresidenan, Departemen Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelejen Negara, dan Lembaga Sandi Negara.

Ia menambahkan, untuk mendapatkan pembebasan bea masuk, lembaga tersebut dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang.

"Sedangkan untuk industri yang ditunjuk sebagai produsen barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara harus mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai," jelasnya.

Sumber : DETIKFINANCE.COM

Latihan Tempur Satpur Paskhas TNI AU

MALANG - Sejumlah anggota Satuan Tempur (Satpur) Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU, memberikan perlindungan terhadap senjata Triple Gun ketika "Operasi Perebutan Pangkalan" dalam "Latihan Tempur Garuda Perkasa" di pangkalan Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Senin (6/7). Latihan tempur yang bertujuan untuk melatih anggota Paskhas dalam menghadapi segala ancaman terhadap kedaulatan RI tersebut juga digunakan sebagai peyambutan terhadap para taruna dalam kegiatan Bhinneka Eka Bhakti Taruna Akademi TNI 2009. Foto ANTARA/Ari Bowo Sucipto/Koz/mes/09.


Friday, July 03, 2009

Peluncuran Roket RX-420 LAPAN (2 Juli 2009)

Latihan Anti-Teror Taifib-1

SURABAYA - Sejumlah penumpang pesawat dievakuasi anggota pasukan khusus Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir, saat simulasi pengamanan obyek vital menjelang Pilpres 2009 oleh pasukan anti teror Taifib-1 Marinir di Bandara Internasional Juanda Surabaya, Jumat (3/7). FOTO ANTARA/Eric Ireng/ed/ama/09




SBY Akan Resmikan Penyerahan 40 Panser PT Pindad Untuk Dephan



BANDUNG - Sebanyak 40 panser buatan PT Pindad akan diserahkan Presiden SBY pada Departemen Pertahanan Selasa, (7/7) di PT Dirgantara Indonesia Jl Padjajaran 154 Bandung.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Humas PT DI Rakhendi Triiyatna, yang ditemui detikbandung disela-sela acara 'Penandatangan kerjasama PTDI dan BP Migas' Jum'at (3/7) di Gedung Pusat Manajemen PTDI, Bandung.

Selain itu, PT DI sendiri akan memamerkan produk-produk teranyar PT DI dalam pameran yang bertajuk 'Pameran Teknologi Mutakhir Anak Bangsa,' di hari yang sama.

"Kita akan memamerkan produk-produk andalan dan beberapa produk baru PT DI Diantaranya, CN 235-220 Maritime Patrol Aircraft (MPA), hovercraft, rudal, dan torpedo. Selain itu tentunya akan ada pameran produk pesawat buatan PT DI lainnya," ujar Rakhendi.

Sumber : DETIKBANDUNG

Dephan : Ujicoba Rudal Untuk Mengukur Alutsista Alternatif

JAKARTA - Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhan) RI Juwono Sudarsono mengatakan ujicoba rudal terbesar buatan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) merupakan langkah untuk mengukur kemampuan sebagai alat utama sistem persenjataan (alutsista) alternatif.

"Ujicoba roket tersebut untuk mengajukan salah satu alternatif bagi persenjataan Indonesia," kata Juwono Sudarsono di Jakarta, Kamis (2/7).

Juwono menuturkan pihaknya masih mempertimbangkan apakah roket RX-420 bisa menjadi salah satu senjata penangkal di darat yang dapat diandalkan sehingga Departemen Pertahanan (Dephan) tidak perlu armada kapal atau senjata perang lainnya.

Menhan juga mengungkapkan rudal yang berpangkal di darat itu, berpotensi menjadi pengembangan alutsista Indonesia pada masa depan dengan mempertimbangkan faktor biaya.

"Apakah pengembangan rudal berpangkal di darat lebih murah dibanding dengan membeli alutsista seperti kapal atau pesawat," ujarnya seraya menambahkan biaya untuk pengembangan rudal akan dianggarkan dari Dephan.

Sebelumnya, Lapan bekerja sama dengan Menteri Riset dan Teknologi menguji coba peluncuran rudal RX-420 di Garut, Jawa Barat pada Kamis pagi, dengan daya jelajah sekitar 100 kilometer dan empat kali kecepatan suara.

Selain itu, Juwono menyebutkan pihaknya akan mengkalkulasikan kekuatan rudal berpangkal di darat tersebut bisa menjadi pengkal yang efektif dan efisiensi atau masih diperlukan patroli laut dan udara.

Sumber : ANTARA

Gelar Pasukan Pengaman Pilpres 2009 Yonif-1 Marinir

SURABAYA - Dan Pasmar-1. Brigjend TNI (Mar) I Wayan Mendra, memeriksa persenjataan saat Gelar Pengamanan Pilpres 2009 di Yonif-1 Marinir Surabaya, Kamis (2/7). Gelar Pengamanan Pilpres 2009 yang diikuti 650 anggota Korps Marinir dari Brigif-1 Marinir, Banpur, Menkav dan Taifib-1 Marinir tersebut, bertujuan untuk mengamankan pelaksanaan Pilpres 2009 yang dilakukan di daerah rawan konflik. FOTO ANTARA/Eric Ireng/ed/ama/09

Thursday, July 02, 2009

Malaysia Tutup Mata Soal Tapas Batas


Kabupaten Sambas dan Bengkayang

PONTIANAK - Komandan Korem 121//Alambhana Wanawwai, Kolonel (Inf) Nukman Kosadi, menilai Pemerintah Malaysia menutup mata dalam penyelesaian lima tapal batas Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat.

"Dari beberapa pertemuan pihak Malaysia selalu berdiam diri dan tidak ada niat baik menyelesaikan permasalahan patok batas negara antara Indonesia - Malaysia," kata Nukman Kosadi di Pontianak, Kamis (2/7).

Lima patok tapal batas negara yang bermasalah itu adalah Camar Bulan di Kabupaten Sambas, titik D 400 di Kabupaten Bengkayang, Gunung Raya di Bengkayang, Sungai Buan Bengkayang dan Batu Aum Kabupaten Bengkayang.

"Lima titik batas negara itu bermasalah sejak tahun 1980-an tetapi hingga kini tidak ada titik temu karena Malaysia selalu ngotot," kata Nukman.

Nukman menilai Malaysia telah berlaku licik dalam perluasan wilayahnya di Semunying, Kabupaten Bengkayang, tahun 2008 dimana ada sekitar dua hektare lahan Indonesia dicaplok Malaysia guna ditanami sawit.

"Kita tidak perlu kompromi untuk masalah itu, lahan sawit itu langsung kita bersihkan karena memang wilayah Indonesia," katanya.

Korem 121/ABW juga menemukan sekitar 50 patok tapal batas negara di wilayah Kalbar - Sarawak, hilang dan ada di sepanjang dua kilometer.

"Patok tapal batas negara yang hilang itu sebagian besar tipe B, dugaan kita sementara hilangnya karena aktifitas pembukaan jalan untuk perkebunan sawit dari Malaysia," katanya.

Korem 121/ABW telah menyampaikan temuan hilangnya patok tapal batas negara itu ke tentara Malaysia. "Mereka menyebutkan hilangnya patok itu karena aktivitas perkebunan, bukan oleh Pemerintah Malaysia," katanya.

Diperkirakan lebih banyak lagi patok tapal batas yang hilang mengingat panjang perbatasan darat Indonesia - Malaysia di Kalimantan mencapai 2.004 kilometer, terdiri dari 857 kilometer di Kalbar dan 1.147 kilometer di Kaltim.

Perbatasan Kalbar sangat rawan oleh tindakan ilegal, seperti eksploitasi kekayaan alam, pembalakan hutan liar, pedagangan gelap, penyelundupan, perdagangan manusia, infiltrasi, sabotase, dan kegiatan intelijen asing, demikian Nukman.

Sumber : ANTARA

Uji Coba Rudal RX-420


Roket RX-420

GARUT - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Kamis (2/7) pagi tadi sukses meluncurkan roket jenis RX-420 berdaya jangkau 389 Kilometer di Garut Jawa Barat. Roket eksperimental (RX) ini nantinya akan digunakan bagi kebutuhan militer untuk mengisi kesenjangan kebutuhan rudal setiap matra TNI. Uji coba kali ini dilakukan hanya berdaya jangkau 100 Kilometer, untuk mengukur tingkat kestabilan dan kecepatan rudal. Sebelumnya pada Desmber 2008 roket ini sukses melaukukan uji statik.

Riset dan penelitian roket ini dilakukan sejak tahun 2007 oleh Departemen Pertahanan, bekerja sama dengan LAPAN. Kedua Insitusi tersebut juga melakukan pengembangan roket kaliber 70 milimeter sebagai roket militer yang dilengkapi hulu ledak.

Dalam pengembangannya LAPAN juga bekerjasama dengan PT Pindad, dalam melakukan penelitian hulu ledak kaliber 70-122 milimeter. Langkah selanjutnya yang tengah di kembangkan adalah menempatkan pemandu pada badan roket menjadi rudal, diproyeksikan kedepannya Indonesia mampu memproduksi rudal ground-to-ground dan ground-to-air secara mandiri.

"Dephan juga melakukan penelitian tentang penguatan materi energi yang bersifat eksplosif dan propelan," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, beberapa waktu lalu.

Diliput Media Asing

Roket yang baru saja diluncur adalah kali ketiga, dimana sebelumnya diluncurkan tahun 2007 sebanyak 12 roket dengan jenis tipe RX-70 FFAR yang berdaya jangkau 50-75 km di Garut, Jawa Barat.

Berita tentang peluncuran roket itu sepi dari media massa nasional, tetapi ramai diberitakan media negera tetangga seperti The Straits Times (Singapura) dan The Sydney Morning Herald (Australia).

Indonesia memang jarang-jarang meluncurkan roket. Ini baru kedua kalinya. Juli 2007 lalu Indonesia juga pernah meluncurkan 12 roket untuk kepentingan militer dari Garut.

Kepala LAPAN Adi Sadewo Salatun mengatakan jangkauan 12 roket itu 50 kilometer, sementara roket yang baru saja jenis RX-420 diluncurkan sejauh 100 kilomureter.

Dari 12 roket yang diluncurkan tahun 2007 lalu, di antaranya untuk keperluan militer yakni roket tipe RX-70 FFAR yang berdaya jangkau 50-7,5 km. Artinya, jika ditembakan dari Batam,roket-roket itu bisa menjangkau Singapura.

Juru bicara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Elly Kuntjahyowati, mengungkapkan bahwa peluncuran roket rakitan pagi hari ini merupakan bagian dari ambisi LAPAN untuk meluncurkan satelit dengan roket produksi dalam negeri pada 2014.

LAPAN, menurut Elly, mengaku senang dengan suksesnya peluncuran roket itu. LAPAN pun berencana memadukan teknologi RX-420 itu dengan teknologi roket yang telah diujicoba tahun lalu untuk meluncurkan satelit pada 2014.

Sumber : VIVANEWS

Efisiensi Manajemen Alutsista



Oleh : JALESWARI PRAMODHAWARDANI
Peneliti Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI

Mengapa efisiensi manajemen alat utama sistem persenjataan atau alutsista penting dilakukan segera? Pertama, persoalan jumlah anggaran pertahanan. Sejak pesawat militer dan prajurit berguguran, peningkatan anggaran pertahanan yang minim menjadi satu-satunya wacana populer yang tidak ”populer” yang didesakkan kepada pemerintah dan DPR. Mengapa?

Pengalaman satu dasawarsa reformasi TNI menunjukkan, kendatipun jumlah anggaran pertahanan selalu diusulkan naik, tidak satu presiden pun mampu melakukannya sesuai dengan usulan maupun rencana strategis yang diajukan Departemen Pertahanan (Dephan).

Pilihan untuk tidak menaikkan anggaran ini terjadi karena anggaran nasional kita telah tersegmentasi dalam alokasi penganggaran yang jelas setiap tahun. Misalnya, 20 persen dialokasikan untuk anggaran pendidikan, sebagian lainnya untuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil yang ketiganya harus dianggarkan untuk daerah, selain itu juga anggaran untuk berbagai subsidi, seperti subsidi energi dan pupuk. Sisanya dibagikan kepada pos anggaran seperti kesehatan, sosial, kesejahteraan, termasuk pertahanan. Keterbatasan anggaran dan pilihan skala prioritas merupakan perdebatan klasik selama sepuluh tahun terakhir ini. Dan semua presiden memilih persoalan kesejahteraan lebih diutamakan daripada keamanan. Jadi, kemungkinan untuk kenaikan anggaran lima tahun ke depan hampir dapat dipastikan tidak akan melebihi jumlah Rp 40 triliun, apalagi sesuai dengan usulan Dephan yang mencapai Rp 127 triliun.

Selain itu, dengan hanya berfokus pada peningkatan anggaran pertahanan semata, kita mengabaikan beberapa persoalan penting lain yang berpotensi untuk perbaikan peningkatan kekuatan pertahanan kita. Dengan hanya berkutat pada peningkatan anggaran yang masih sulit untuk direalisasikan, kita secara tidak langsung menutup kemungkinan dan strategi menyiasati anggaran yang diterima serta perencanaan yang bertumpu pada minimum essential force sesungguhnya.

Dengan asumsi di atas, yaitu sulitnya anggaran pertahanan naik secara signifikan, diperlukan langkah penting sebagai terobosan memenuhi kebutuhan alutsista yang memadai.

Pertama, pentingnya Rencana Strategis (Renstra) Dephan yang komprehensif. Kebutuhan minimal Dephan/TNI selama ini menggunakan perhitungan proyeksi anggaran secara regresi linear dari kebutuhan atau usulan pada tahun sebelumnya. Dengan penambahan laju inflasi 10 persen, kenaikan rata-rata APBN selama lima tahun dan rata-rata kenaikan rencana anggaran belanja Dephan/TNI selama lima tahun. Hal ini tidak mencerminkan kebutuhan perumusan renstra pertahanan yang sesungguhnya. Renstra pertahanan penting dilakukan karena hal ini yang akan menentukan arah pengembangan postur pertahanan nasional, akuisisi persenjataan yang diperlukan, dan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra ini memerlukan perhitungan yang rumit karena harus mengombinasikan alokasi sumber daya nasional yang diperlukan untuk mempertahankan postur pertahanan yang saat ini ada (arms maintanence) dan kebutuhan untuk memulai proses modernisasi pertahanan (arms build- up).


Anggota TNI menggunakan panser mengelilingi kota Kuala Kencana, Mimika, Papua, 12 Desember 2008.

Kedua, persoalan jenis alutsista. Mengingat semakin besarnya potensi ancaman yang ada, pembangunan pertahanan Indonesia, termasuk konsep dan strategi serta pengadaan alutsista, haruslah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Sistem pertahanan udara dan bawah laut hendaknya mendapat prioritas pertama, mengingat Indonesia sebagai negara maritim sangat rapuh terhadap ancaman musuh.

Dari data Dephan tahun 2004, kita memiliki ”museum” persenjataan dengan 173 jenis alutsista dari 17 negara. TNI Angkatan Udara memiliki 87 pesawat tempur dari sejumlah negara yang sebagian usianya lebih dari 20-30 tahun. Kita harus mulai mengubah mindset untuk tidak melulu memikirkan jumlah alutsista, tetapi di sisi lain justru abai dengan modernisasi teknologi alutsista dengan bersembunyi di balik minimnya anggaran. Lebih baik kita memiliki dua kapal selam baru dengan dukungan teknologi terbaru dan persenjataan tercanggih ketimbang membeli 10 kapal selam bekas tanpa dipersenjatai dan memiliki spesifikasi tempur yang andal.

Perlu dilakukan kajian terhadap alutsista yang kita butuhkan berdasarkan kondisi geografis dan anggaran kita. Misalnya, bagaimana spesifikasi kapal selam yang dibutuhkan sesuai dengan tingkat ancaman yang akan dihadapi dan bagaimana kemampuan tempurnya. Spesifikasi dan kebutuhan operasi ini akan diserahkan masing-masing angkatan kepada Dephan untuk kemudian ditentukan dari negara mana kapal selam itu diadakan. Dalam usulan TNI Angkatan Laut untuk Renstra 2010-2014, misalnya, disebutkan perlunya penambahan 2 kapal selam baru dari 12 kebutuhan kapal selam modern untuk menghadapi tantangan tersebut. Ada beberapa negara yang menjadi pilihan, antara lain Jerman (U-209), Korea Selatan (Changbogo), Rusia (Kelas Kilo), dan Perancis (Scorpen). Pilihan memang harus diputuskan untuk awal tahun periode 2010-2014.

Dengan penambahan dua kapal selam tersebut, kita juga perlu memperkuat penguasaan teknologi pemantauan antikapal selam yang menyusup ke wilayah Indonesia. Seperti kapal anti-submarine, yaitu kapal permukaan yang memiliki kemampuan berupa perlengkapan maupun sistem senjata untuk menghancurkan kapal selam lawan berupa alat deteksi sonar, senjata torpedo, dan bom laut. Intensitas gangguan yang datang dari negara tetangga dan mengancam kedaulatan bangsa Indonesia semakin meningkat. Kasus Ambalat sebagai contoh.

Ketiga, sumber alutsista dan pendanaan alutsista. Selama ini pengadaan alutsista kita didanai fasilitas kredit ekspor (FKE) yang mensyaratkan bunga yang tinggi dan pengembalian cepat. Perlu optimalisasi peran badan usaha milik negara industri strategis (BUMNIS) untuk mengisi kesenjangan kebutuhan alutsista TNI. Sejak zaman Presiden Habibie hingga Presiden SBY, jargon ”kita harus mencintai produksi dalam negeri” hanyalah berhenti pada kata-kata tanpa makna karena sebagian besar pemangku kepentingan masih menilai produk dalam negeri merupakan kasta rendah meski sebagian besar membalutnya dengan kalimat ”harus mendayagunakan dan optimalisasi BUMNIS”. Hal ini dapat dibuktikan melalui penggunaan produk BUMNIS yang baru mencapai 5 persen. BUMNIS seperti PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT Dahana merupakan aset penting yang masih perlu pembenahan di dalamnya.

Keempat, mempergunakan strategi offset, salah satu cara untuk melakukan inovasi sistem pembelian senjata. Pengertian ini mengacu pada pembelian atau investasi timbal balik yang disepakati pemasok senjata sebagai imbalan dari kesepakatan yang dilakukan. Ada dua tipe offset yang bisa dimintakan oleh Indonesia, licensed production, yaitu transfer teknologi oleh negara produsen kepada Indonesia dan co-production, dalam hal ini Indonesia dilibatkan dalam pembuatan komponen peralatan militer yang tengah dipesan, selain itu juga menghasilkan peralatan militer yang sama untuk memenuhi pesanan dari negara produsen maupun pasar internasional.

Kelima, perlu dipikirkan terobosan baru tanpa mengorbankan undang-undang atau kebijakan yang telah ada untuk melibatkan daerah-daerah (terutama daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah dan berada di wilayah perbatasan/ strategis) membantu pembiayaan pertahanan melalui dana hibah. Mekanisme penganggarannya perlu dicermati dengan tetap meletakkan APBN sebagai satu- satunya pembiayaan pertahanan negara sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Pertanyaan utamanya adalah presiden mana yang berani melakukan tugas penting ini?

Peserta Lemhanas Belajar Strategi di Rusia

LONDON - Sebanyak 28 peserta kursus singkat XVI Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) mengadakan kunjungan kerja selama seminggu hingga 3 Juli di Rusia guna mencari masukan bagi kebijakan Pemerintah Indonesia di masa datang.

Koordinator fungsi politik Berlian Napitupulu dalam keterangannya kepada koresponden Antara London, Kamis (2/7) mengatakan peserta Lemhanas langsung mendapat masukan dari Duta Besar RI untuk Federasi Rusia Hamid Awaludin mengenai sistem politik, ekonomi dan sosial budaya Federasi Rusia serta hubungan bilateral RI-Rusia.

Indonesia dan Federasi Rusia saat ini sedang meningkatkan kembali hubungan bilateral dalam segala bidang dan mengembalikan kemesraan hubungan bilateral kedua negara sebagaimana era 50-an dan 60-an.

Selain mengunjungi kementerian peserta Lemhanas juga berkunjung ke Akademi Manajemen Administrasi Kepresidenan dan Federal Service For Military Technical Cooperation serta industri strategis peralatan militer Rusia Sukhoi Company dan Rosoboronexport di Moskow, serta ke "Zvezda Company" dan Admiralty Shipyard di Saint Petersburg.

Pelucutan Bom Cluster di Asia

Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) Departemen Luar Negeri, Desra Percaya, mengatakan bahwa Indonesia mendorong upaya perlucutan senjata di kawasan Asia.

Sementara itu di Jerman, Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) Departemen Luar Negeri, Desra Percaya, menghadiri Berlin Conference on the Destruction of Cluster Munitions yang berlangsung di Berlin, demikian keterangan dari KBRI Berlin yang diperoleh Koresponden ANTARA London, Rabu (1/7).

Direktur KIPS juga menyampaikan pemerintah Jerman dan Norwegia bekerjasama dengan Indonesia merencanakan untuk menyelenggarakan Regional Meeting on Cluster Munitions pada akhir tahun 2009. Indonesia akan mengundang negara-negara penandatangan Convention on Cluster Munitions (CCM) untuk hadir dan mensukseskan pertemuan regional tersebut.



Saat ini dikawasan regional Asia, terutama yang berbatasan dengan Indonesia seperti Malaysia, Singapura dan Australia tidak menyetujui pemusnahan senjata bom cluster di militer negaranya. Hanya Indonesia yang menandatangani traktat perjanjian CCM. Singapura tercatat sebagai negara paling banyak memiliki bom cluster ini.

Regional meeting di Indonesia memberikan kesempatan bagi kawasan Asia untuk dapat terlibat lebih aktif dalam upaya universalisasi CCM.

Konferensi Berlin Conference on the Destruction of Cluster Munitions diselenggarakan Pemerintah Jerman bersama Norwegia dihadiri sekitar 276 peserta yang mewakili pemerintah, organisasi internasional, maupun civil society organization (CSO) yang terkait dengan isu pemusnahan cluster munitions.

Konferensi yang bertujuan mendorong berbagai negara untuk mengimplementasikan kewajibannya yang diatur dalam Convention on Cluster Munitions (CCM), serta membahas isu perkembangan terakhir yang terkait penandatanganan berbagai hal.

Sejumlah 12 negara penandatangan CCM telah melakukan penghancuran bom cluster munitions dalam berbagai tipe. Upaya pemusnahan cluster munitions merupakan proses yang kompleks dilihat dari banyaknya jumlah munisi, aspek teknis pemusnahan, dan aspek lingkungan yang perlu dipertimbangkan.

Sumber : ANTARA

Wednesday, July 01, 2009

Simulasi Tempur Amfibi Taruna Akmil

SURABAYA - Sejumlah anggota Korps Marinir melakukan simulasi tempur amfibi, saat kegiatan Bhinneka Eka Bhakti Taruna Akademi TNI angkatan 2008-2009 di Bumi Marinir Karangpilang Surabaya, Rabu (1/7). Kegiatan yang diikuti 528 taruna Akademi TNI tersebut, bertujuan untuk pengenalan matra dan alutsista TNI yang dimiliki TNI. FOTO ANTARA/Eric Ireng/ED/nz/09



Menhan Malaysia Tertarik Dengan CN-235MPA



BANDUNG - Selain berkunjung ke PT. Pindad Menteri Pertahanan Malaysia Dato’ Seri DR. Ahmad Zahid Bin Hamidi, Selasa (30/6) kemarin juga melakukan kunjungan ke PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) di Bandung.

Dalam kunjungannya ke PT. DI menhan Malaysia diterima oleh Dirut PT. DI, Budi Santoso beserta jajarannya. Selama di PT. DI, menhan Malaysia berkesempatan meninjau secara langsung proses pembuatan pesawat CN 235.

Saat menerima kunjungan Menhan Malaysia, Dirut PT. DI menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaanya berkunjung ke PT. DI. Menurutnya, PT. DI juga merasa terhormat karena selama ini Malaysia merupakan customer yang telah lama menjalin kerjasama yang begitu baik dengan PT. DI.

Dijelaskannya, sejak 20 tahun yang lalu Tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM) telah memberikan kepercayaan kepada PT. DI untuk memasok alat transportasi udaranya. Enam pesawat CN 235 transport militer telah dioperasikan oleh TUDM dan di tahun 2002 kembali Kementerian Pertahanan Malaysia memutuskan untuk membeli dua unit pesawat CN 235 VIP. Dirut PT. DI menambahkan, kontrak pembelian tersebut menambah keyakinan bahwa Malaysia mempercayai terhadap hasil produksi bangsa Indonesia.

Menhan Malaysia juga menyatakan kekaguman dan ketertarikannya akan pesawat patroli maritim yang dibuat PTDI (CN-235MPA), beliau berharap PTDI bisa bekerjasama dengan Industri strategis Malaysia dalam konteks saling menguntungkan antar kedua negara.

Keinginan terserbut menurut Menhan Malaysia telah disampaikannya saat pertemuannya dengan Menhan RI Juwono Sudarsono Senin (29/6). Dalam kunjungannya kepada Menhan RI diantaranya dibicarakan kemungkinan untuk menjalin kerjasama di bidang industri pertahanan antara kedua negara. ”Jadi apa yang ingin kita pelajari sekarang adalah soal smart partnership” tambahnya.

Malaysia Tawarkan Pertukaran Alutsista



Panser Pindad 6x6 (atas), Panser Patria 8x8 buatan Malaysia hasil lisensi dari Polandia

Pertukaran Panser 6x6 dengan 8x8

BANDUNG - Menteri Pertahanan (Menhan) Malaysia Dato Seri Ahmad Zahid bin Hamidi menawarkan kerja sama pertukaran alat utama sistem senjata (alutsista) kepada Pemerintah Indonesia.

Menurut Zahid,kerja sama pertukaran alutsista ini sangat penting untuk memperkuat pertahanan kedua negara di wilayah Asia.”Kita melihat apa yang ada di sini dan ternyata ada kendaraan tempur 6x6, sementara kita memiliki industri yang memproduksi 8x8. Jika kita membutuhkan kendaraan tempur 6x6, lebih baik kita ambil dari PT Pindad, tidak ke negara lain. Begitu pun Indonesia, jika membutuhkan 8x8.

Kita bekerja sama sebagai negara ASEAN,”kata Zahid saat mengunjungi PT Pindad di Bandung Selasa (30/6). Zahid menyatakan,kunjungannya ke PT Pindad memang untuk melihat dan membahas industri pertahanan. Menurut dia, kerja sama bidang pertahanan dua negara sangat diperlukan.

Pertukaran perdagangan alutsista menjadi yang utama.Kerja sama pertahanan ini,ujar dia,harus segera direalisasi. Sebab, negara ASEAN memiliki 500 juta penduduk dan jika kekuatan pertahanan serta persenjataan dibangun bersama, hal itu akan membuat negara-negara di kawasan ASEAN menjadi lebih kuat.

“Negara-negara di Eropa sudah melakukan ini atas inisiatif dari Uni Eropa (UE).Kita sudah bicarakan tadi, umpamanya ada komponen-komponen tertentu yang kita bisa produksi dapat dikirim ke sini agar dapat digunakan untuk memproduksi kendaraan tempur,”ungkap Zahid.

Direktur Utama PT Pindad Adik Aldvianto mengatakan, pihaknya siap jika memang nantinya Malaysia menginginkan produksinya. “Implementasinya berupa offset program. Misalnya, jika Malaysia membutuhkan peralatan, mereka membeli ke kita, sementara begitu juga dengan kita, harus membeli kepada Malaysia,”jelas Adik.

Sumber : SEPUTARINDONESIA

Penawaran Harga Pesawat Hercules Sudah diterima Dephan


Hercules C-130H

JAKARTA - Departemen Pertahanan tetap berencana membeli pesawat Hercules dari Amerika Serikat. “Kami masih perhitungkan dan sedang jajaki pembelian itu,” kata Menteri Pertananan Juwono Sudarsono di kantor Dephan Jakarta, Selasa (30/06) kemarin.

Juwono mengaku baru saja mendapat kabar dari Sekretaris Jenderal Dephan Letnan Jenderal Sjafrie Syansudin dan Direktorat Jenderal Dephan bahwa ada perwakilan dari Lockheed Martin-Amerika Serikat menyampaikan penawaran pesawat Hercules. “Mereka datang tiga minggu lewat deputi Menteri Pertahanan AS,” ujarnya.

"Dephan sedang menjajaki untuk membeli Hercules Tipe H dengan harga diskon, tapi harga dan diskonnya berapa kami belum tahu,” ujarnya.

Harga dan diskon tersebut, sangat tergantung pada keputusan Lockheed Martin. “Dan tergantung juga pada berapa banyak pinjaman yang diberikan oleh Dephan AS,” kata Juwono.

Sumber : TEMPO INTERAKTIF

Indonesia - Malaysia Jajaki Kerja Sama Bidang Industri Pertahanan

JAKARTA - Dalam kunjungan Menhan Malaysia Selasa (30/6) kemarin, Menhan RI Juwono Sudarsono menyampaikan bahwa maksud kunjungan tersebut juga dalam rangka membahas kemungkinan kerja sama bilateral kedua negara khususnya dalam bidang industri pertahanan.

Kemungkinan kerjasama dalam bidang industri pertahanan diantara kedua negara, akan dibahas lebih lanjut oleh kedua negara. Menindaklanjuti hal ini Menhan Malaysia .B. Dato’Seri DR. Ahmad Zahid Bin Hamidi beserta rombongan melanjutkan kunjungannya ke Bandung untuk meninjau secara langsung Industri strategis PT DI dan PT Pindad.

Sumber : DMC


Kodam di Kalbar Terbentuk Tahun Depan

PONTIANAK - Pembentukan komando daerah militer (kodam) di Kalimantan
Barat (Kalbar) dipastikan akan terealisasi pada tahun depan. Kepastian ini disampaikan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, di Pontianak, Kalbar, Selasa (30/6).

"Pembentukannya sedang dipersiapkan. Mudah-mudahan bisa segera terealisasi pada tahun depan," kata Panglima TNI. Ia mengatakan pembentukkan kodam baru di Pulau Kalimantan itu berdasarkan pertimbangan pengamanan dan penjagaan kawasan perbatasan dengan Malaysia.

"Tidak mungkin pengamanan perbatasan yang sepanjang 2004 kilometer itu hanya dikelola oleh satu komando (kodam)," tegasnya.

Kalbar sebelumnya pernah memiliki kodam, yakni pada 1958-1985, dengan nama Kodam XII/Tanjungpura yang terbentuk dari likuidasi Resimen Infanteri 20 Tentara dan Teritorium IV/Tanjungpura. Namun, setelah itu kodam tersebut dilebur dengan tiga kodam lainnya di Kalimantan dan berkedudukan di Balikpapan, Kalimantan Timur.


View Larger Map
Tahun 2010 Pulau Kalimantan akan dibagi dalam dua kodam. Nantinya Kalimantan Barat akan digabung dengan Kalimantan Selatan.

Menurutnya, pembentukan kodam baru ini tidak akan diikuti dengan penambahan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) secara besar-besar karena sebagain kebutuhan itu akan diambil dari yang sudah ada saat ini.

"TNI akan memperkuat alutsista secara berjenjang dan sesuai kebutuhan operasional," tegasnya. Ia menambahkan, sebagai langkah awal persiapan pembentukan Kodam di Kalbar, TNI telah membentuk satuan tempur baru, yakni Brigade Infantri Khatulistiwa, beberapa tahun lalu.

Brigade hasil peleburan dari seluruh batalyon infantri di Kalbar itu memiliki tugas utama menjaga wilayah perbatasan dengan Malaysia.

"Untuk tugas penjagaan dan pengamanan perbatasan, TNI selalu berkoordinasi dengan tentara Malaysia. Termasuk saat melakukan operasi," kata Panglima TNI.

Sumber : MEDIAINDONESIA

Tuesday, June 30, 2009

Kenaikan Anggaran Pertahanan Rp7 Triliun Realistis

JAKARTA - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan kenaikan anggaran pertahanan Rp.5 triliun hingga Rp.7 triliun sangat realistis.

"Kami sering mengajukan anggaran diatas Rp100 triliun. Namun itu kan tergantung pada pagu yang ditetapkan Departemen Keuangan, apakah prioritas masih untuk Kesra dan ekonomi atau tidak dalam lima tahun mendatang. Kalau iya, berarti kenaikan lima hingga tujuh triliun rupiah masih realistis," tuturnya di Jakarta, Selasa (30/6).

Ia mengatakan, yang lebih penting dalam pengelolaan pertahanan adalah pengelolaan dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang ada.

"Jangan lalu karena anggaran yang sedikit, lalu banyak kecelakaan pesawat dan helikopter TNI. Ini harus hati-hati. Anggaran terbatas, kalau pengelolaannya tepat sasaran tentu tetap dapat memaksimalkan pemeliharaan alat utama sistem senjata," tuturnya.

Menteri Pertahanan menuturkan, masih ada beberapa kebocoran dalam pengelolaan anggaran pertahanan di masing-masing satuan kerja baik di Departemen Pertahanan maupun TNI.

"Saya masih melihat ada kebocoran, baik dari segi angka, jenis barang, maupun prosedurnya. Tergantung satuan kerjanya, tetapi saya tidak bisa ungkap di sini," ujar Juwono.

Sumber : ANTARA

RI-Malaysia Sepakat Intensifkan Komunikasi


Menhan RI & Malaysia. FOTO ANTARA/Fanny Octavianus/Koz/hp/09.

JAKARTA - Menteri Pertahanan Malaysia Dato' Seri Ahmad Zaid bin Hamidi (kanan) mengadakan pertemuan bersama Menteri Pertahanan RI Juwono Sudarsono di Departemen Pertahanan, Jakarta, Selasa (30/6). Pertemuan kedua Menhan tersebut membahas masalah perbatasan kedua negara.

Usai pembicaraan saat acara jumpa pers Juwono mengatakan, kedua pihak sepakat untuk meredakan ketegangan di Blok Ambalat, yang beberapa waktu belakangan sempat menghangat.

"Khusus untuk Ambalat, kami sepakat untuk meredakan ketegangan antara lain dengan menetapkan batas patroli oleh angkatan laut dan polisi maritim kedua negara, hingga tidak ada lagi persepsi pelanggaran wilayah oleh masing-masing pihak," kata Juwono.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Malaysia Dato Seri Ahmad Zahid bin Hamidi mengatakan, pihaknya berharap dengan komunikasi yang intensif, segala persoalan termasuk Ambalat dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

"Semisal pada bulan Juli mendatang, akan ada pertemuan teknis antara kedua negara untuk menyelesaikan persoalan Blok Ambalat," katanya.

Hamidi sepakat agar selama proses perundingan berlangsung, maka gelar kekuatan yang dilakukan kedua negara harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah disepakati kedua pihak, yakni gelar kekuatan yang terukur dan berada di batas yang telah ditetapkan hingga tidak ada persepsi pelanggaran wilayah oleh masing-masing pihak.

Tentang batas zona yang disepakati dalam patroli bersama di wilayah kedua negara di Blok Ambalat, kedua menteri pertahanan sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada komandan setiap angkatan bersenjata dan polisi maritim kedua negara.

"Agar tidak salah persepsi, maka perlu ada komunikasi yang intensif antara kedua pihak, mulai dari pejabat negara, pejabat militer, tokoh masyarakat dan purnawirawan senior angkatan bersenjata kedua negara. Jadi, kita memiliki persepsi yang sama dan dapat menyelesaikan segala persoalan dengan suasana dingin," kata Hamidi.

Selain masalah perbatasan, kedua negara juga sepakat untuk menjajaki industri bersama bidang pertahanan. Dan terkait itu, Menteri Pertahanan Hamidi mengadakan kunjungan ke PT Pindad.

Sumber : ANTARA

DPR Tolak Keinginan Dephan Beli Pesawat UAV dari Israel


Hermes 450 buatan Elbit Systems Ltd., yang menjadi incaran TNI

SURABAYA - Seorang anggota DPR RI mengatakan, Komisi I telah sepakat menolak permohonan Departemen Pertahanan (Dephan) yang ingin membeli pesawat tanpa awak atau unmanned airborne vehicle (UAV) dari Israel yang didanai dari pinjaman Bank Leumi Plc.

"Dua tahun lalu kami sudah mengingatkan Dephan untuk tidak diteruskan berdagang dengan Israel, karena kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara itu," kata anggota Komisi I DPR Djoko Susilo ketika dihubungi per telepon dari Surabaya, Senin (29/6).

Namun, kata politisi PAN itu, Dephan tampaknya bersikeras untuk membeli pesawat tanpa awak itu sekarang, bahkan sedang dalam proses finalisasi dengan dana pinjaman senilai 16 juta dolar AS dari bank Israel cabang London itu.

"Komisi I DPR RI sudah sepakat untuk menolaknya, bahkan Fraksi PAN DPR RI akan menolak dengan tegas, karena itu Dephan akan sulit mendapatkan persetujuan dari DPR RI untuk pembayaran pembeliannya," katanya.

Menurut dia, Dephan sebenarnya bisa saja membeli dari negara lain, bahkan ITB juga bisa membuatnya, meski tidak secanggih buatan Israel.

"Kalau pun mau beli dari negara lain pun nggak apa-apa, termasuk dari Amerika, karena itu kami tidak mengerti alasan Dephan untuk tetap bersikeras membeli pesawat dari negara itu. Kalau alasan kualitas, masak negara lain nggak bisa," katanya.

Menurut Djoko, ketidakjelasan prosedur dalam pembelian pesawat itu juga merupakan indikasi kuat bahwa pembelian itu melalui perusahaan jasa dari Philipina dan bukan langsung dari penjual atau pabrik.

DPR Tinjau Anggaran Alutsista

Wakil Ketua Komisi I DPR RI bidang Pertahanan, Yusron Ihza Mahendra mengatakan sebuah tim yang terdiri atas lintas fraksi di komisinya kini telah mulai melakukan peninjauan ulang anggaran alutsista TNI.

"Hal ini merupakan reaksi cepat kami untuk segera sehubungan dengan kecelakaan berulang-ulang di lingkup Alat Utama Sistem Persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI)," ungkapnya, Senin (29/6).

Untuk menindaklanjuti permintaan pihak Komisi I DPR RI menyusul kecelakaan beruntun yang menewaskan ratusan prajurit dan warga sipil itu, demikian Yusron Ihza Mahendra, pihaknya mengundang rapat dengan sejumlah mitra Pemerintah RI.

"Yang datang tadi antara lain pihak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dirjen Anggaran Departemen Keuangan, dan para Dirjen maupun Asrena, Asrenum dan Aslog di Departemen Pertahanan," katanya lagi.

Ia juga menjelaskan kembali tentang pembentukan sebuah tim di Komisi I DPR RI sebagai pengejawantahan amanat parlemen untuk menjalankan sejumlah fungsinya. Tim Alutsista Komisi I DPR RI itu telah mulai bekerja dan diharapkan segera dapat memberikan masukan-masukan konkret terbaru tentang pengelolaan alutsista ke depan. "Ini sekedar menjalankan fungsi DPR RI dalam hal kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan fungsi anggaran," katanya.

Sumber : ANTARA | MEDIAINDONESIA

Monday, June 29, 2009

Malaysia Tawarkan Solusi Damai

YOGYAKARTA – Pemerintah Malaysia menawarkan solusi damai kepada Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan di Blok Ambalat. Keinginan tersebut disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid bin Hamidi saat menemui Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X di Yogyakarta Minggu (28/6).

Menhan Malaysia mengatakan, Indonesia adalah saudara yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan Malaysia. Kedekatan itu, menurut dia, akan mempermudah penyelesaian berbagai masalah yang terjadi antara kedua negara. Dia mengilustrasikan, apa pun perseteruan yang terjadi,kedua negara memiliki kultur dan sejarah yang sama. “Darah lebih pekat daripada air.

Jika kita memiliki hubungan darah yang erat,apa pun masalahnya akan selesai,” tandas Ahmad Zahid. Karena itu, untuk menyelesaikan masalah ini,Ahmad Zahid rencananya akan kembali menemui Menhan Indonesia Juwono Sudarsono hari ini. Dalam pertemuan dengan Juwono itu, Ahmad Zahid mengatakan salah satunya membicarakan soal pertahanan kedua pihak di kawasan Ambalat.

Dia berharap,dalam pembicaraan ini ada kesepahaman di bidang pertahanan masing-masing guna meredam situasi yang makin hari makin panas.“Saya akan berbicara dengan Menhan RI di Jakarta, Senin (29/6).

Sumber : SEPUTARINDONESIA.COM

Pembangunan Kavaleri Tank TNI di TTU Dilanjutkan



KUPANG - Rencana pembangunan Batalyon Infanteri (Yonif) Kompi Kavaleri (Kikav) Tank di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap dilanjutkan oleh TNI, walaupun ada aksi penolakan dari pemerintah daerah dan masyarakat di kabupaten tersebut.

"Penolakan tersebut bukan merupakan bagian tugas dari otonomi daerah (Otda) karena setiap jengkal tanah dipertahankan secara sentralistik atau negara yang akan mempertahankan tanah ini," kata Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Hotmangaraja Pandjaitan, di Kupang, Senin (29/6).

Dia mengatakan, upaya menyiapkan kekuatan pasukan TNI itu adalah untuk mencegah berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan. Karena itu, pada 10 tahun mendatang akan dibangun Kikav Tank di kabupaten tersebut, jika pembangunan dalam waktu dekat ini mendapat reaksi dari sejumlah elemen masyarakat.

Pembangunan dan pembentukan satuan TNI ini, lanjut dia, sangat diperlukan di wilayah yang dinilai strategis dan cocok untuk mobilisasi tank karena wilayah datarannya cukup luas. Namun tujuan utamanya adalah upaya menangkal ancaman dan gangguan dari luar mengingat daerah tersebut berbatasan langsung dengan Timor Leste.

"Jadi, tujuan dibentuknya satuan baru tersebut merupakan program dari pemerintah pusat di bidang Hankam untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan semata-mata untuk kepentingan TNI," katanya.

Selain itu, lanjutnya, pembentukan satuan baru TNI dan pembangunan kavaleri tank di NTT memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ekonomi daerah, sehingga kesejahtraan masyarakat meningkat.

"Dengan pertahanan yang kuat, maka tidak ada negara lain yang mengklaim wilayah Indonesia menjadi wilayah mereka," katanya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Foto NC-212 Saat Mendeteksi Konvoi Kapal US Navy di Perairan Natuna

Pada hari Rabu 24 Juni 2009 NC-212 TNI AL no.U-621 yang berada di bawah Wing Udara II mendeteksi konvoi kapal Induk US Navy di perairan Natuna yang terdiri dari 1 Kapal induk USS Ronald Reagan CVN 76, satu kapal suplai dan dua kapal frigate sedang malaksanakan RAS, satu kapal suplai dan satu kapal frigate siap melaksanakan manuver RAS, serta satu kapal suplai dengan kecepatan tinggi.

Pesawat diterbangkan oleh Kapten Laut (P) Ahmad Samsuri dan Letda Laut (P) Rama Ariyadi berhasil mendokumentasikan unsur-unsur laut US Navy tersebut. Namun pada saat mendekat U-621 diescort oleh satu buah helikopter jenis Sea Hawk milik US Navy.

Sumber : PUSPENERBAL





Friday, June 26, 2009

Perbatasan Indonesia-Malaysia Aman, Patok Ditambah

SAMARINDA - Masalah perairan Ambalat dan perbatasan Indonesia -Malaysia aman, terutama sejak perundingan kedua negara. Patok perbatasan diusulkan ditambah agar mudah pengontrolan.

Menurut Panglima Komando Daerah Militer VI/Tanjungpura, Mayor Jendral Tono Suratman kondisi perairan ambalat kondusif. Kapal perang kedua negara tak lagi saling kejar di perairan ambang batas laut.

"Sudah kondusif, kapal perang Malaysia tak lagi terlihat melanggar," katanya, Jum'at (26/6).

Selain di perairan, jelas Tono, kondisi perbatasan di darat juga dalam kondisi aman. Meskipun demikian, Tono mengusulkan penambahan patok perbatasan untuk memudahkan pengawasan dan bisa melibatkan masyarakat setempat.

"Tapi ini kan harus ada kesepakatan antara kedua negara," ujarnya.

Di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, jarak setiap patok mencapai 2 kilometer. Jarak sepanjang ini sangat menyulitkan karena harus mengerahkan banyak personil untuk menjaga.

"Kalau tetap seperti ini, ya penjagaan tentara akan terus juga disiagakan di sepanjang perbatasan," katanya.

Sumber : TEMPOINTERAKTIF.COM

Indonesia Fleet Review 2009



JAKARTA - Sebanyak 24 unit kapal perang milik Angkatan Laut (AL) asing direncanakan akan mengisi "Indonesia Fleet Review" (IFR), atau parade kapal perang asing di Bitung, Manado, pada 17-19 Agustus 2009.

Kepala Staf Armada Barat, Laksamana Bambang Suwanto, pada malam resepsi peringatan Hari Angkatan Bela Diri Jepang, di Jakarta, Kamis (25/6), mengatakan parade bersama itu merupakan implementasi bagian dari hubungan persahabatan antar militer khususnya angkatan laut.

"Sesama angkatan laut, kami menjalin prinsip-prinsip persaudaraan di laut, dan parade yang sama juga diikuti Indonesia ke China dan Korea, baru-baru ini," katanya.

Bambang Suwanto mengatakan, 24 kapal perang AL itu antara lain berasal dari Amerika Serikat, Cina, Pakistan, AL negara-negara ASEAN, Eropa, Prancis, Inggris, Jepang dan Rusia.

Selain 24 kapal perang asing, juga dihadirkan 10 kapal perang TNI-AL, akan ada minimal 150 kapal layar dan yacht dari 26 negara yang meramaikan perairan Kawanua itu.

"Kehadiran 24 kapal perang asing menunjukkan bahwa negara lain menghormati keberadaan Indonesia. Apalagi memang hubungan angkatan laut antarnegara di dunia sangat erat," katanya.

Pelaksanaan IFR ini, katanya lagi, juga sekaligus menunjukkan keberadaan Indonesia sebagai negara maritim terbesar dengan potensi kelautannya yang sangat luar biasa.

Sumber : ANTARA

Thursday, June 25, 2009

Russia may export up to 40 diesel submarines by 2015


Project-677/ Lada-class, diesel submarine

ST. PETERSBURG - Russia could sell up to 40 fourth-generation diesel-electric submarines to foreign customers by 2015, state-run arms exporter Rosoboronexport said on Wednesday (24/6).

"Russia's export potential in this market sector is very high thanks to Project 636 and Amur-1650 class submarines equipped with the Club-S integrated missile systems," Rosoboronexport said in a press release.

The Project 636 Kilo-class submarine is thought to be one of the most silent submarine classes in the world. It has been specifically designed for anti-shipping and anti-submarine operations in relatively shallow waters.

Russia has built Kilo-class submarines for India, China and Iran.

The Project-677, or Lada-class, diesel submarine, whose export version is known as the Amur 1650, features a new anti-sonar coating for its hull, an extended cruising range, and advanced anti-ship and anti-submarine weaponry.

Both submarines are equipped with highly-acclaimed Club-S integrated missile systems.

The Club-S submarine cruise missile family includes the 3M-54E1 anti-ship missile and the 3M-14E land-attack versions, with a flight range of 275km (about 170 miles). The missile can be launched from standard torpedo tubes from a depth of 35 to 40 meters (130 feet).

Overall, naval equipment constitutes about 10% of the total portfolio of orders of Rosoboronexport, which is estimated at about $30 billion.

"By 2010, the share of naval equipment in Russia's arms exports will reach 15%, and by 2011 it will total 20%," said Oleg Azizov, head of Rosoboronexport's delegation at the International Naval Show-2009 in St. Petersburg.

India, China, Algeria, Vietnam and Indonesia remain key buyers of Russia's naval armaments.

India and China have purchased submarines, frigates and destroyers. Vietnam has ordered Svetlyak-class fast attack boats and frigates, while Indonesia will receive corvettes built in Russia in cooperation with Spanish firms.

Source : RIA NOVOSTI

Kapal Perang AS Terobos Perairan Natuna


View Larger Map

NATUNA - Monitor Satuan Radar 212 TNI-AU di Batam menunjukkan sinyal mencurigakan pada Selasa (23/6) sore lalu. Terindikasi ada enam kapal perang asing memasuki kawasan alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Lokasi tepatnya di antara perairan Pulau Laut dan Pulau Subi Natuna.

Hasil pelacakan lebih jauh, keenam kapal perang itu milik AL Amerika Serikat. TNI-AU pun langsung berkoordinasi dengan TNI-AL Ranai.

Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan menerbankan pesawat cassa TNI-AL untuk mengintai keenam kapal perang AS tersebut. Hasilnya, keenam kapal dengan persenjataan lengkap dan sebar otomatis itu memang berjalan beriringan di perairan Indonesia.

Tanpa melakukan tindakan apa pun, pesawat pengintai TNI-AL terus memantau pergerakan iring-iringan kapal perang AS itu. Setelah tiga jam mengintai, tanpa disadari sebuah helikopter puma AS mendekati pesawat pengintai tersebut.

Sempat terjadi perdebatan. Namun, tidak berlangsung lama karena perlahan-lahan iring-iringan kapal perang AS itu menjauh dari perairan Indonesia.

Dari hasil pengintaian tersebut diperoleh data bahwa iring-iringan kapal perang AS terdiri atas kapal induk USS Ronald Reagen, dua kapal destroyer, dua kapal frigate, satu tanker minyak. Kapal induk USS Ronald Reagan itu mengangkut puluhan pesawat tempur.

Danlanal Ranai Kolonel Laut (P) Deddy Suparli membenarkan adanya iring-iringan kapal perang AS yang melintas di wilayah perairan Indonesia itu. ''Jelas terlihat kapal tersebut berbendera AS dan memasuki perairan Indonesia tanpa tujuan yang jelas,'' katanya.

Tidak hanya bercerita, Deddy menunjukkan foto iring-iringan kapal tersebut. Setelah insiden itu, TNI-AL dibantu TNI-AU terus mengawasi dan mengintai sekitar perairan Natuna.

Sumber : JAWAPOS

Supervision Work for PT PAL Shipyard in Indonesia

From the end of December, 2008, Mastek has taken in charge of Supervision work for PT PAL Shipyard in Indonesia. Indonesia Navy ordered 2 vessels of Landing Platform Dock (LPD) to PT PAL shipyard in Indonesia.

PT PAL requested for shipyard construction management and supervision to Daewoo International. So Mastek cooperated with Daewoo Internationl and took in charge of the Supervision work for this Project.

The scope of work is as follows.
1) Shipbuidling Process Supervision and Confirmation
2) Quality Control and Production Control
3) Man Hour Management
4) Design Modification Review
5) Outfitting Construction and Installtion Inspection
6) Construction Confirmation & Supervision based on Technical Specification and Approved Drawings
7) Other required issues
8) Technical Instruction for Productivity Improvement

Sumber : MASTEKHI