Tuesday, June 02, 2009

Pangkohanudnas Periksa kesiapan Komob

JAKARTA - Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas) Marsekal Muda TNI Dradjad Rahardjo, S.IP, periksa kesiapan alat Komando Kendali Komunikasi dan Informasi (K3-I) dari komunikasi mobil (Komob) Communication Monitoring observasi vihicel (C-MOV) Kohanudnas, yang dilengkapi Radio berkemampuan tinggi dan mobil Central operation commucation (SOC) yang dilengkapi dengan Stasiun Bumi Mini (SBM) untuk kesiapan operasi matra udara, di Markas Kohanudnas, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (2/6).

Tampak dalam gambar Pangkohanudnas didampingi Asisten Komunikasi Elektronika (Askomlek) Kaskohanudnas Kol Lek Suparman, Kepala Pusat Operasi Udara Nasional (Kapopunas) Letkol Pnb Fredy dan Komandan Satkomlek Mayor Lek Cairul Akbar Hutasuhut saat melaksanakan pemeriksaan Alkom di depan Makohanudnas.

Sumber : PENKOHANUDNAS





Komunikasi mobil (Komob) Communication Monitoring observasi vihicle (C-MOV) Kohanudnas buatan PT. Rekatindo

Membangun Angkatan Perang yang Layak Bagi Indonesia


Armada kapal perang TNI AL

Perairan Ambalat kembali bergolak. Kapal perang Malaysia berkali-kali menerobos blok laut seluas 15.235 kilometer persegi di Kalimantan Timur itu. Dalam catatan TNI, sejak Januari 2009, sedikitnya sepuluh kali Malaysia menerobos wilayah Indonesia. Yang terakhir terjadi pada Sabtu (30/5) lalu.

Manuver kapal perang Malaysia dalam minggu-minggu terakhir ini tentu saja ingin menguji kesabaran Indonesia. Bukan tidak mungkin kapal sekelas FPB-45 bertindak hanya sebagai umpan agar konflik regional timbul, dan bisa dipastikan Mahkamah Internasional akan turun tangan setelahnya.

Tidak hanya kali ini negeri jiran itu bertingkah. Hampir setiap tahun angkatan perang Malaysia dengan sengaja mempertontonkan kepongahannya di Ambalat. TNI tentu saja tidak berpangku tangan. TNI AL rutin menerjunkan tujuh kapal bersenjata lengkap untuk berpatroli di perairan antara Sulawesi dan Kalimantan itu. TNI Angkatan Udara pun tidak kalah siaga.Dua unit pesawat intai Boeing 737-200 dan satu unit Sukhoi 27/30 disiagakan di Makassar.

Mengapa Malaysia tergoda menguji kesabaran Indonesia? Pertama, kemenangan Malaysia atas sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional pada 2002 telah melipatgandakan nafsu ekspansinya mencaplok pulau-pulau terluar, hal ini merupakan bumerang karena tidak adanya rencana pembangunan wilayah perbatasan yang jelas oleh Pemda setempat. Terlebih lagi infrastruktur.


Armada Royal Malaysian Navy di selat Malaka

Pamer kekuatan Malaysia di Ambalat juga harus dibaca sebagai bagian dari nafsu ekspansi tersebut. Tinggal menunggu waktu yang tepat saja negeri itu mencaplok Ambalat. Meskipun keputusannya hanya ada 2; yakni diujung moncong senjata dan di meja Mahkamah Internasional. Kedua, Malaysia melalui informasi intelijennya sudah mengetahui persis kekuatan mesin perang Indonesia.

Karena itulah, dengan sangat atraktif, kapal dan pesawat perang Malaysia melakukan manuver di depan hidung mesin perang Indonesia yang sudah kekurangan tenaga. Kelakuan Malaysia di Ambalat itu sudah menyentuh sendi-sendi kedaulatan negara. Oleh karena itu, harus dilawan. Namun kembali lagi kepada keberanian para petinggi negara ini memberikan perintah dilapangan, paling tidak perang urat syaraf para pelaksana tidak hanya ada di ujung corong radio komunikasi belaka.

Negara yang ingin damai adalah negara yang siap perang. Akan tetapi, kredo itu selama ini hanya kita rajut di atas mimpi Indah. Lewat Program Pengembangan Kekuatan (Probangkuat) jujur diakui, ada kemauan politik untuk membangun angkatan perang yang kuat. Namun hal ini tidak membuktikan sama sekali kemauan itu, seperti tampak pada kecilnya anggaran. Kembali digaris bawahi kecilnya anggaran militer di Indonesia bahkan di regional Asia, hanya menjadi dogma bahan tertawa-an dimeja petinggi militer negara tetangga.

Dalam APBN 2008, anggaran pertahanan hanya Rp36 triliun. Bahkan, untuk 2009, anggaran pertahanan menurun menjadi hanya Rp.33,6 triliun. Sangat jauh jika dibandingkan dengan anggaran yang diajukan TNI, yakni Rp.127 triliun. Tahun depan (2010) pun anggaran masih jauh dari kebutuhan minimal yang diharapkan, yakni hanya Rp.40 trilyun.


Armada Royal Singapore Navy di Laut China

Itu berarti, anggaran untuk TNI selama ini kurang dari 1% produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut amat sangat kurang untuk menciptakan kekuatan angkatan bersenjata minimal sekalipun. Untuk mencapai kekuatan utama diperlukan anggaran 5% dari PDB. Miris jika membandingkan anggaran dengan Singapura atau bahkan dengan Vietnam sekalipun.

Lebih tragis lagi, anggaran TNI yang kurang dari 1% PDB itu lebih banyak diserap untuk belanja pegawai dan kesejahteraan prajurit. Alat utama sistem persenjataan (Alutsista) sendiri hanya menikmati sisa dari pos-pos anggaran tersebut.

Terbatasnya anggaran itu membuat negara ini membangun profesionalitas militer hanya bermodalkan semangat lewat aba-aba baris-berbaris, bukan dengan latihan berperang. Jangankan membeli sistem persenjataan baru, memelihara alat perang yang ada saja sudah tergopoh-gopoh memanggulnya.

Tanggung jawab atas kelemahan sistem persenjataan itu harus diletakkan di atas pundak pemerintah dan DPR yang memiliki hak konstitusional untuk membagi-bagi kue anggaran.
Kini, kita sebagai rakyat, ingin mendengarkan janji kampanye para calon pemimpin bangsa ini.

Apakah para calon presiden dan calon wakil presiden mempunyai program yang konkret untuk membangun TNI yang kuat? TNI yang kuat tentu saja tidak sama maknanya dengan militerisme yang telah kita gusur melalui reformasi. Semoga mereka punya rasa nasionalisme yang besar seperti kami disini. ©ALUTSISTA/MEDIAINDONESIA.COM

Monday, June 01, 2009

Dephan Tetap Proses Pengadaan Kapal Selam TNI AL


Kapal selam kelas Kilo milik AL China (PLAN)

JAKARTA - Pengadaan kapal selam yang dinyatakan ditunda dalam rapat kabinet terbatas Rabu (27/5) lalu, akan tetap dilanjutkan proses pembeliannya oleh Departemen Pertahanan (Dephan) .

"Lanjutan proses kami tampung sebagai persiapan pendahuluan saja," kata Sekretaris Jenderal Depan, Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin kepada Jurnal Nasional di Jakarta, Jumat (29/5).

Dia menjelaskan, pembelian kapal selam memang tidak dianggarkan melalui APBN, tapi lewat kredit negara dari Rusia sebesar U$1 miliar. Departemennya menargetkan, kontrak pembeliannya kelar Desember tahun ini.

Target tersebut sebagai tindak lanjut percepatan penyerapan sisa anggaran pertahanan dari Kredit Ekspor periode 2004-2009 yang mencapai U$1,2 miliar dolar atau sekitar Rp14 triliun.

Sjafrie menegaskan, pihaknya akan menyesuaikan kalau ternyata pemerintah tidak menyediakan skema anggaran bagi pembelian kapal selam. "Bedakan antara keputusan politik dan proses manajemen di Dephan," kata lulusan Akademi Militer tahun 1974 itu.

Dia mengungkapkan, telah dua kontrak yang disepakati dari kredit negara asal Rusia, yaitu pembelian helikopter Mil-17 untuk Angkatan Darat dan tank amfibi BMP-3F untuk Marinir.

Penjelasan dari TNI AL terkait kapal selam juga sudah diterima. "Termasuk presentasi dari negara produsen," katanya.

Tawaran Alih Teknologi di Luar Rusia

Sementara itu Direktur Jenderal Sarana Pertahanan, Dephan, Marsekal Muda Eris Herryanto mengatakan, sampai dengan saat ini sudah ada dua produsen kapal selam yang telah melakukan presentasi, yaitu galangan kapal dari Jerman (HDW-AG) dan Korea Selatan (Daewoo). "Keduanya telah menyatakan siap melakukan alih teknologi," kata dia.


Kapal selam U-214 buatan HDW, Jerman.

Eris menjelaskan, pembangunan kapal selam memakan waktu tujuh tahun. Karena itu, ketika ada dana, sudah sepantasnya kontrak langsung disepakati.

Saat ini matra laut memiliki dua kapal bawah air, yakni KRI Cakra dan Nanggala. Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama Iskandar Sitompul menjelaskan, meski hanya memesan satu kapal selam efek tangkal yang dihasilkan cukup besar.

Dia sadar betul anggaran pertahanan ideal tidak akan dicapai dalam waktu dekat. Pihaknya hanya meminta pembangunan kekuatan minimal untuk mengamankan perairan Indonesia yang sedemikian luas.

"Kapal yang terbatas, disiasati dengan data intelijen yang kuat dan akurat," kata Iskandar.

Sumber : JURNAS

Vietnam Berencana Beli Alutsista dari PINDAD dan PTDI


Peluncur roket buatan PNDAD, NDL-40. Foto : Sapujagad/ Corporaldjono

KOREA - Pemerintah Vietnam akan membeli sejumlah alat utama sistem pertahanan (alutsista) dari Indonesia buatan PT Pindad dan Dirgantara Indonesia. Ini adalah bentuk kerja sama dua negara yang menjadi bahan pembicaraan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Than Dung di Pulau Jeju, Provinsi Jeju, Korea Selatan.

"Salah satu kerja sama yang akan ditingkatkan adalah dengan pembelian sejumlah alutsista kita dengan beberapa BUMN, di antaranya Pindad dan DI. Itu salah satu yang dibicarakan nanti," ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh sebelum pertemuan kedua pemimpin negara, Senin (1/6). Pertemuan Presiden Yudhoyono dan PM Than Dung adalah rangkaian dari acara ASEAN-Republic of Korea Comemorative Summit.

Menurut M Nuh, selama ini Indonesia dan Vietnam sudah bekerja sama di bidang pertahanan, dan sekarang kerja sama itu akan ditingkatkan lagi.

Sumber : KOMPAS

Kapal Perang Malaysia Kembali Memprovokasi di Ambalat


KRI Untung Suropati-872 (atas) dan KD Baung-3509 (bawah).

SURABAYA - Kapal perang Malaysia tercatat kembali melanggar batas wilayah dengan memasuki perairan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kapal jenis "Fast Attack Craft" milik Angkatan Laut Malaysia bernama KD Baung-3509, Sabtu (30/5) pagi sekitar pukul 06.00 Wita, secara terang-terangan melakukan provokasi dengan memasuki perairan Ambalat sejauh 7,3 mil laut pada posisi 04,00,00 Lintang Utara dan 118,09,00 Bujur Timur dengan kecepatan 11 knot.

"Kapal tersebut tepatnya berada di sebelah tenggara mercu suar Karang Unarang, Perairan Ambalat," kata Kepala Dinas Penerangan Komando Armada RI Kawasan Timur (Armatim), Letkol Laut Toni Syaiful, di Surabaya, Sabtu petang.

Titik posisi pelanggaran kapal Malaysia ini berhasil dideteksi melalui radar Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Untung Suropati-872 yang tengah berpratoli di Perairan Ambalat pada posisi 04,04,80 Lintang Utara dan 118,03,10 Bujur Timur.

KRI Untung Surapati-872 yang dikomandani Mayor Laut (P) Salim itu kemudian memerintahkan anak buah kapal (ABK) untuk melaksanakan peran tempur bahaya kapal permukaan dan melakukan pengejaran kapal asing.

Dua KRI lain, masing-masing KRI Pulau Rimau dan KRI Suluh Pari yang juga tengah berpatroli di sektor perbatasan sebelah utara Perairan Ambalat bergabung melaksanakan pengejaran.

Setelah mendekati titik pengejaran dan berhasil mengidentifikasi secara visual kapal tersebut barulah diketahui kapal perang Malaysia itu adalah KD Baung-3509.

Kapal KD Baung-3509 itu sebelumnya juga telah melakukan pelanggaran wilayah, Minggu (24/5) lalu. Hasil identifikasi KRI Untung Surapati, kapal perang Malaysia itu berbobot 244 ton dengan panjang 44,9 meter dan lebar 7 meter. Kapal itu buatan Jerman tahun 1976 (FPB-45/ Jerong Class).


KD Baung-3509 dalam pengejaran KRI-872

Saat KRI Untung Surapati mengonfirmasi, pihak kapal perang Malaysia yang memiliki meriam 57 mm dan 40 mm tersebut menutup radio dan tidak mau menjalin komunikasi.

Kemudian KRI Untung Surapati memberikan komunikasi isyarat sekaligus melaksanakan "shadowing" (membayangi secara ketat) untuk memaksa KD Baung-3509 keluar dari perairan NKRI.

"Selama proses shadowing, KD Baung melakukan empat kali manuver zig-zag serta meningkatkan kecepatan kapal. Ketegangan pun terjadi selama 1,5 jam, namun KRI Untung Surapati akhirnya berhasil menghalau kapal Malaysia," kata Toni.

Tidak lama setelah KD Baung-3509 kembali ke perairan Malaysia, sebuah helikopter Malaysia melintas di atas kapal tersebut dalam posisi memberikan perlindungan.

Mengetahui hal itu, KRI Untung Surapati mengontak unsur Patroli Udara TNI AL Nomad P-834 yang berada di Tarakan, Kalimantan Timur untuk membantu proses penghalauan kapal perang Malaysia.

Sumber : ANTARA

AS Berikan Potongan Discount Untuk Hercules Baru TNI AU


Hercules C-130J

JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menjanjikan memberikan bantuan pengadaan enam pesawat angkut C-130 Hercules tipe H dan J untuk Indonesia.

"Bantuan ini berupa potongan harga dengan menggunakan fasilitas Foreign Military Financing (FMF)," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono seusai mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan AS Robert Gate di sela-sela Forum ke-8 Dialog Keamanan Asia Pasifik Shangrilla-Dialogue di Singapura, Minggu (31/5).

Selain itu, kata Menhan, AS juga menjanjikan bantuan suku cadang bagi pesawat angkut berat Hercules. Tentang jumlah potongan harga dan jangka waktu kredit yang digunakan untuk pengadaan enam Hercules baru tersebut, Juwono enggan berkomentar lebih jauh.

Indonesia mengoperasikan jenis C-130B sejak 1960 dalam dua tahap kedatangan. Tahap pertama membeli langsung dari Lockheed sebanyak delapan unit C-130B dan dua KC-130B (air-refueling capability).

Tahap kedua pada tahun 1975 setelah mendapat hibah dari Amerika sebanyak 3 unit C-130B bersama dengan pesawat latih jet T-33A dan helly S-58T lewat program Defense Liaison Group (DLG).

Tidak itu saja, dalam program peningkatan kemampuan AU pada 1980 didatangkan tiga unit C-130H, 7 unit C-130HS (long body), satu unit C-130 MP (maritime patrol), satu unit L-100-30 (Hercules tipe sipil untuk VIP), selain itu TNI AU memiliki perangkat simulator C-130 type H yang dibeli pada tahun 2000.



Simulator Hercules C-130H di Lanud Halim Perdanakusuma

Populasi Hercules 27 unit di Indonesia kini dioperasikan semua Skadron Udara 31/Halim dan Skadron 32/Abdurahman Saleh.

Hingga kini Indonesia memiliki satu skadron C-130 Hercules berbagai tipe, yakni C-130 Hercules VIP, C-130 H/HS, C-130 B/H dan C-130 BT dengan tingkat rata-rata kesiapan 60 persen atau sekitar sembilan unit.

Meskipun telah puluhan tahun, TNI AU tetap menggunakan dan memelihara C-130 Hercules melalui perawatan terjadwal "service life extension programmed" (SLEP), "inspection repair as necessary" (IRAN), dan program retrofit dengan biaya US$51 juta untuk empat pesawat agar dapat bertugas lebih lama lagi yakni sekitar 15 tahun.

"Kini dari dua Hercules yang menjalani peremajaan di Singapura, dua telah selesai dan sisanya akan dikerjakan dan menyusul lima unit lainnya," kata Juwono Sudarsono.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Friday, May 29, 2009

Pesawat Intai B737-200 Intensifkan Pengawasan di Ambalat

MAKASSAR - Mencermati perkembangan yang terjadi di Ambalat beberapa hari ini, pihak TNI AU mengintensifkan patroli pengawasan lewat satu flight pesawat intai maritim jenis Boeing 737 untuk pengamatan udara di kawasan yang diduga kaya kandungan minyak itu pada Kamis (28/5).

Tepat pukul 08.40 wita pesawat Boeing 737-200 yang diterbangkan oleh Mayor Pnb Beny dan copilot Lettu Pnb Agus take off dari Lanud Sultan Hasanudin, Makasar menuju Ambalat area. Pesawat dengan tail number A-7303 yang berhome base di Skadron Udara 5 Lanud Sultan Hasanudin ini, melaksanakan misi maritime patrol dan pengamatan terhadap kapal-kapal yang berlayar di perairan Ambalat dan sekitarnya.

Sumber : DISPENAU


Awak pesawat tengah mengoperasikan kamera wes camp dari dalam pesawat pada Operasi Pengamanan Kawasan Ambalat. (Foto : PENKOOPSAU II)


Pesawat intai Boeing 737-200 No.A-7303 (Foto : INDOFLYER.COM)

Thursday, May 28, 2009

Kapal TNI AL di Kondisikan Siap Perang

SURABAYA - Sebuah perahu pengangkut air bersih, melintas di depan sejumlah kapal perang TNI AL yang siaga di Dermaga Madura, Koarmatim Ujung Surabaya, Kamis (28/5). Pasca pelanggaran wilayah yang dilakukan Malaysia terhadap batas wilayah NKRI, TNI-AL menyiagakan tujuh kapal perang dan 20 kapal patroli ringan di sekitar perairan Blok Ambalat, Dalam patroli rutin itu bakal diturunkan mulai dari armada pertahanan udara, pertahanan permukaan, dan kemampuan pertahanan bawah air, semua dalam kondisi siap perang jika sewaktu-waktu dibutuhkan. FOTO ANTARA/Eric Ireng/Koz/hp/09.

TNI Minta Pemerintah Selesaikan Negosiasi Ambalat



Batas wilayah yang diakui pemerintah Indonesia (atas) dan batas laut yang di klaim Malaysia (bawah).

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso berharap pemerintah segera menyelesaikan perundingan perihal Ambalat dengan Malaysia dan memastikan militer Indonesia tak akan menambah kekuatan armada perang di wilayah itu meski tetap akan secara ketat mengamankannya sesuai prosedur standar operasional pengamanan perbatasan wilayah laut.

"TNI dan Angkatan Bersenjata Malaysia memiliki prosedur standar operasional bersama untuk pengamanan perbatasan wilayah laut kedua negara, termasuk Ambalat." ungkap Djoko di Jakarta, Kamis (28/5).

"Jadi, jika terjadi pelanggaran, maka masing-masing akan menjalankan tugasnya sesuai prosedur bersama yang telah disepakati dan melakukan komunikasi dengan mereka sampai tahapan pengusiran terhadap kapal-kapal mereka yang melanggar wilayah RI," tegasnya.

Djoko mengakui, kapal-kapal perang Malaysia kerap melanggar perbatasan wilayah perairan Ambalat. "Itu karena kedua pihak baik Malaysia maupun Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat terhadap batas kedua negara di Ambalat. Jadi, batas wilayah kedua negara di Ambalat yang masih disengketakan ini harusnya segera diselesaikan oleh pemerintah kedua negara," kata Djoko.

Oleh karena itu, sambil menunggu hasil perundingan kedua pemerintahan mengenai Ambalat, TNI tetap melakukan pengamanan yang sesuai dengan prosedur standar operasional TNI dan Angkatan Bersenjata Malaysia.

Panglima TNI mengungkapkan, angkatan bersenjata kedua negara kerap bertemu secara rutin untuk membahas berbagai persoalan di perbatasan kedua negara, baik perbatasan laut maupun darat.

Sumber : ANTARA

Kapal Perang Malaysia dan Singapura Lalu Lalang Se-enaknya di Pulau Nipah.


Pulau Nipah setelah direklamasi

BATAM - Kapal perang Angkatan Laut Malaysia dan Singapura lalu lalang di perairan Pulau Nipah, kata Kepala Satgas Marinir Pulau Nipah Letnan Dua Rudi.

"Hampir setiap minggu mereka lalu lalang, dalam sebulan, bisa tiga kali," kata Rudi di Pulau Nipah, Batam, Provinsi Kepri, Rabu (27/5).

Menurut Rudi, seharusnya, kapal perang asing yang melintasi perairan Indonesia harus mendapat iin dari TNI AL, dan ia tidak pernah menerima perintah izin tersebut dari petinggi AL. "Yang dilakukan kapal perang itu melanggar, ini seperti tetangga yang bermain senjata di teras halaman rumah kita", tambahnya.

Ia mengatakan kapal perang asing hanya melintas, dan tidak melihat prajurit negara tetangga itu berbuat sesuatu di perairan Nipah. "Kadang, mereka iseng, mendekati pompong nelayan," kata dia menambahkan. Kapal perang melaju cepat dengan jarak sekitar empat kilo meter dari batas pulau yang sedang direklamasi.

Kapal perang yang digunakan marinir asing itu berjenis krol dengan persenjataan lengkap dan mesin di atas 100 PK. ©alutsista

Catatan :



Dulunya pulau ini hampir tenggelam ketika pasir laut terus disedot untuk reklamasi pantai-pantai di Singapura. Reklamasi Nipah memang berbiaya mahal. Ratusan miliar digunakan untuk meluaskan Pulau Nipah menjadi 60 hektare dengan tembok laut setinggi 5,2 meter dengan batu dan 69.000 tetrapod.

Anggaran Pertahanan 2010 Naik 5-6 Trilyun



JAKARTA - Anggaran Departemen Pertahanan (Dephan) dan Mabes TNI tahun 2010 diputuskan akan naik 5 hingga 6 triliun rupiah. Dana tersebut akan difokuskan untuk dua hal yakni kesiapan operasional dan pemeliharaan.

"Karena dua-duanya perlu, yang operasional untuk menjaga kedaulatan termasuk masalah pengkalan yang memadai," ujar Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Rabu (27/5).

Sekedar gambaran anggaran pertahanan tahun 2009 yang direncanakan mendapat kucuran dana sebesar Rp35 triliun dipotong menjadi Rp 33,6 triliun. Jika mengacu pada angka tersebut kemungkinan anggaran tahun 2010 nanti ada dikisaran 39 hingga 40 trilyun rupiah.

Tambahan dana itu dinilai cukup layak dan memadai untuk tahun depan. Pasalnya harus memperhitungkan biaya susut dari setiap alat utama sistem pertahanan (alutsista). "Setiap alutsista yang terpakai semakin lama semakin," cetus Juwono.

Biaya pertahanan yang cukup memadai dipakai untuk teknis alutsista seperti kapal dan pesawat terbang. "Harus ada ketersediaan anggaran pemeliharaan," ujarnya.

Rancangan Kerja Pembangunan (RKP) telah menyetujui tambahan dana, meski telah terjadi pergantian Presiden. "Kita kan rencanakan secara kelembagaan. Siapapun presiden, menhan, panglima ini berlanjut, karena RKP sekarang ini kita persiapkan untuk pemerintahan selanjutnya," tandasnya.

Tunda Alutsista Baru

"Meski nilainya bertambah, namun anggaran itu masih jauh dari kebutuhan ideal TNI yang mencapai Rp 120 trilyun per tahun. Maka dari itu penggunaan anggaran yang ada tetap harus efisien dengan prioritas pemeliharaan alutsista demi meningkatkan faktor keamanan prajurit penggunanya," ungkap Juwono.

"Tadi presiden juga menegaskan pengadaan alutsista baru seperti kapal selam kemungkinan akan ditunda," tambahnya saat ditanya tentang pengadaan alutsista baru.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM | DETIKNEWS.COM

Makoarmatim Kembali Mengerahkan Kapal Perangnya ke Ambalat



SURABAYA - Guna menambah intensitas patroli perbatasan di kawasan Ambalat Markas Komanda RI Kawasan Timur (Makoarmatim) menggerahkan tambahan tujuh kapal perang menyusul meningkatnya ketegangan dengan militer Malaysia dikawasan itu.

"Jumlah ini belum termasuk kapal patroli kecil (KAL) AL. Ini sebagai bentuk antisipasi masuknya kembali kapal perang Malaysia," kata Kadispen Armatim Letkol Laut Toni Syaiful di Surabaya, Rabu (27/5).

Menurut Kadispen, dalam dua hari ini tidak terdengar lagi adanya kapal perang Malaysia masuk kembali, namun kewaspadaan harus dijaga. Karena itu, katanya, dengan kekuatan tujuh KRI yang selalu berpatroli di sekitar Ambalat dianggap cukup untuk menghadang kekuatan kapal milik perang milik Malaysia.

Selain tujuh kapal perang, Armatim juga menempatkan satu satuan setingkat kompi (SSK) marinir dan paska di Nunukan yang bisa dikerahkan sewaktu-waktu. "Ini menunjukkan bahwa TNI AL tidak main-main dalam menjaga kedaulatan negara. Apalagi, ada kekuatan asing yang masuk ke wilayah kita," katanya.

Wednesday, May 27, 2009

Latihan Paspampres

JAKARTA - Sejumlah prajurit Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) melakukan latihan rutin pengamanan pejabat dan tamu negara di Mako Paspampres di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu (27/5). Komandan Paspampres, Mayjen TNI Marciano Norman mengatakan netralitas Paspampres merupakan bagian dari netralitas TNI yang harus dipatuhi sehingga masyarakat tidak perlu meragukannya walaupun selalu melekat dengan Presiden dan Wapres yang kebetulan mencalonkan diri untuk mengikuti Pilpres 8 Juli mendatang. FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/ama/09.



Pindad-AAV

Saat melakukan kunjungan bersama ke PT PINDAD Persero awal Mei lalu, di ruang desain departemen perakitan panser terpampang poster mock-up AAV (Amphibious Assault Vehicle). Berikut gambaran AAV buatan PINDAD bekerjasama dengan industri pertahanan Korea guna menggantikan peran BTR-50 yang saat ini digunakan Marinir. ©alutsista FOTO : blue_danube

TNI AL Tetap Berkomitmen Pada Renstra 2024



JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, siap mengkandangkan alat utama sistem senjata (alutsista) yang terbukti tidak laik.

"Kami tengah dan terus melakukan kajian dan pemilahan terhadap persenjataan dan perlengkapan tempur yang telah berusia diatas 20 tahun," katanya, usai penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Pertamina di Jakarta, Selasa (26/5).

Kasal menambahkan, dari kajian dan pemilahan sementara ada beberapa alutsista TNI AL yang tidak laik pakai lagi diantaranya: kapal, tank dan pesawat.

"Tapi semua itu akan dikaji lagi, kalau memang masih bisa diremajakan (retrovit) atau di-`repowering`, maka kita akan gunakan lagi. Karena retrovit atau `repowering` dapat memperpanjang usia pakai beberapa belas tahun ke depan," ujarnya. "Begitu pula dengan sistem radar dan persenjataannya", tambahnya..

Yang jelas TNI AL akan tetap berkomitmen menjalankan rencana strategis hingga 2024 dengan alokasi anggaran yang tersedia. "Kita akan bangun TNI AL yang besar, kuat dan profesional. Kita kelola anggaran yang diberikan dengan baik, untuk membesarkan TNI AL," tuturnya.

TNI AL telah merumuskan Postur Kekuatan TNI AL hingga 2024 meliputi 274 KRI, 137 Pesawat Udara, Marinir terdiri dari tiga Pasmar, dua Brigmar BS, satu Kolatmar, lima Pangkalan Marinir dan 11 Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan serta 59 Pangkalan TNI AL yang terdiri dari 11 Lantamal, 24 Lanal dan 3 Denal.

Sumber : ANTARA

Sepanjang 2009 Malaysia Melakukan 9 kali Pelanggaran di Ambalat

AMBALAT - Suhu konflik di blok Ambalat kembali meningkat. Tiga hari berturut-turut hingga Selasa (26/5), pesawat dan kapal perang Malaysia melanggar wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Kemarin, KRI Untung Surapati mengusir kapal Tentara Laut Diraja Malaysia, KD Yu-3508 yang mencoba memasuki wilayah kaya minyak tersebut. Sehari sebelumnya, kapal yang sama telah masuk ke dalam wilayah Indonesia sejauh 12 mil laut. "Mereka keluar setelah diberi peringatan tegas," kata Komandan KRI Untung Suropati Mayor Salim kepada Jurnal Nasional.

Tiga hari lalu, KRI Hasanudin-366 juga mengusir KD Baung-3509, helikopter Malaysian Maritime Enforcement Agency dan pesawat Beechraft yang mencoba memasuki blok yang terletak di perairan Laut Sulawesi itu. "Semakin hari makin meningkat pelanggarannya. Kami tak tahu apa maksud mereka," kata Salim.

Menurut data Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, dari Januari hingga April 2009 telah terjadi sembilan kali pelanggaran kedaulatan yang dilakukan militer maupun polisi Malaysia di perairan Kalimantan Timur.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, masih terjadi perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Malaysia di Ambalat. "Peta yang digunakan berbeda," kata dia.


Kapal TLDM KD Yu-3508

Dia mendorong Departemen Luar Negeri sebagai penjuru perundingan perbatasan untuk mengintensifkan pembahasan. Masalah ini harus segara diselesaikan karena aparat di lapangan sering bergesekan. Masing-masing militer mendapat tugas untuk mengamankan wilayah. "Padahal, secara personal antar petinggi Angkatan Laut berhubungan baik," kata Tedjo.

Dia mengungkapkan, TNI Angkatan Laut menurunkan enam kapal perang yang digilir beroperasi di Ambalat. Kapal itu berasal dari Kesatuan Patroli Laut dan Pantai, Departemen Kelautan dan Perikanan, serta Polri. "Belum ada bentrokan. Mereka selalu mau saat diusir keluar," kata lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1975 itu.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Iskandar Sitompul mengatakan, patroli Malaysia secara rutin melaksanakan lintas laut dari dan ke Tawau. Setidaknya setiap hari empat unsur beroperasi. "Saat kesempatan lintas laut itu, mareka sering mencoba masuk wilayah Indonesia," kata Iskandar.

Pengamat hubungan internasional Bantarto Bandoro mengatakan, Indonesia jangan terpancing dengan apa yang dilakukan Malaysia. Dia memerkirakan Malaysia hanya menguji kesiapan Indonesia dalam mengamankan Ambalat.

Sumber: JURNAS

Tuesday, May 26, 2009

KRI Usir Kapal Perang Malaysia

AMBALAT - Kapal perang Malaysia kembali masuk wilayah perairan RI di wilayah Ambalat, Senin (25/5). Beruntung KRI Untung Suropati siaga dan berhasil mengusir kapal kapal perang TLDM/AL Malaysia berjenis fast attack boat.

Atas kondisi ini, KRI Untung Suropati sempat mempersiapkan peran tempur bahaya permukaan dan sempat terjadi adu argumen di radio, KD Yu kemudian bersedia menjauh. (Tandef.net/Mayor (P) Salim)


Presiden SBY Kunjungi Stand PINDAD

BANDUNG - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) didampingi Dirut PT. Pindad (Persero), Adik A. Soedarsono (kedua kiri) memeriksa senjata laras panjang jenis SS2-V1 buatan Pindad pada pameran acara puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2009 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Kompleks Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (26/5). Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara memberikan pujian atas sejumlah senjata buatan PT Pindad yang tidak kalah bersaing dengan senjata buatan luar negeri. FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/mes/09.


Anggaran Perawatan Alutsista Tahun Depan Dinaikkan Rp 100 Milyar



JAKARTA - Anggaran perawatan alutista naik Rp100 miliar tahun depan. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menyatakan, pada tahun ini, anggaran alutista hanya mencapai Rp600 miliar. "Tahun depan, kami naikkan menjadi Rp700 miliar," jelasnya di Jakarta, Selasa (26/5).

Ia menyatakan, dirinya akan bertemu dengan Menteri Keuangan untuk membicarakan perkiraan kenaikan pada Selasa (2/6) depan. Anggaran ini mencakup pemeliharaan dan perawatan alutista. "Pertemuan dengan Menteri Keuangan untuk membicarakan perkiraan anggaran yang memadai," ungkapnya.

Diakuinya, kenaikan anggaran tersebut tidak untuk membeli peralatan baru. "Fokus pertemuan nanti mengenai anggaran pemeliharaan dan perawatan," ujarnya.

Anggaran itu mencakup perawatan untuk sembilan pesawat Hercules C-130 tipe B. Ini tipe yang sama dengan yang jatuh di Magetan beberapa waktu lalu.

Jenis pesawat tersebut masih mungkin untuk diremajakan. Menurutnya, pesawat ini memiliki populasi yang banyak dan suku cadangnya masih bisa didapatkan. "Dibandingkan dengan tipe Buffallo, tipe ini masih jauh memadai untuk diremajakan," jelasnya.

Saat ini, departemennya tengah meremajakan dua pesawat Hercules di Singapura. Rencananya, empat Hercules akan turut diremajakan pada tahun depan.

"Kami juga akan mengirimkan bintara teknisi untuk belajar di sana. Nanti, ilmunya bisa ditularkan di Bandung dan Malang," jelasnya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Empat Pulau Terluar di NTT Dijaga Marinir


Pulau Batek, Kupang.

KUPANG - Empat pulau terluar di Nusa Tenggara Timur (NTT) diantaranya Pulau Ndana Sabu dan Pulau Batek di Kabupaten Kupang, Pulau Ndana Rote di Kabupaten Rote Ndao, dan Pulau Manggudu di Kabupaten Sumba Timur kini ditempatkan pasukan Marinir dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII Kupang.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTT Yoseph Aman Mamulak mengatakan, pemerintah tidak perlu khawatir pulau-pulau tersebut bakal lepas karena dijaga ketat aparat keamanan. "Prinsip kita jangan sampai (pulau terluar) diduduki oleh negara lain," katanya kepada wartawan di Kupang, Senin (25/5).

Hanya saja, fasilitas yang dibangun di pulau-pulau tersebut masih terbatas. Misalnya, di Pulau Ndana Rote yang berbatasan dengan Australia, bangunan yang ditempati prajurit terdiri dari bangunan beratap daun pohon Lontar serta dinding bangunan yang terbuat dari papan.

Mereka juga hanya dibekali satu perahu karet yang merupakan satu-satunya alat transportasi untuk mengambil air minum dan membeli bahan makanan di pulau terdekat. Pada musim barat, prajurit sulit datang ke pulau terdekat karena gelombang laut yang tinggi dan angin kencang.

Sedangkan Pulau Ndana Sabu dan Manggudu juga sulit ditempati warga lokal karena tidak adanya air minum serta sebagian pulau terendam air laut. Letak Pulau Manggudu jauh dari Pulau Sumba dan jarang dijadikan tempat berlabuh kapal-kapala nelayan.

Ia mengatakan, hanya Pulau Batek yang berbatasan dengan Timor Leste yang memiliki fasilitas cukup memadai. Misalnya, tempat tinggal prajurit sudah dalam bentuk bangunan permanen, serta jarak ke Pulau Timor hanya sekitar lima mil.

Perairan Batek juga sering ramai karena merupakan lokasi pencarian ikan oleh nelayan yang bermukim di pesisir Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang.

"Jika Ekonomi Membaik, Anggaran Pertahanan Akan Ditingkatkan!"



CIKEAS - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan anggaran pertahanan yang selama ini disebut banyak pihak masih minim dibandingkan kebutuhan, dapat ditingkatkan bila kondisi ekonomi membaik.

Berbicara saat meninjau kompleks perumahan anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di Bojong Nangka, Gunung Putri, Bogor, Senin (25/5) pagi, Kepala Negara mengatakan seiring dengan penanganan dampak krisis keuangan global di Indonesia yang semakin baik, anggaran pertahanan diharapkan dapat ditingkatkan.

"Bicara anggaran pertahanan, memang kalau kita menggunakan pendekatan yang ideal jauh dari memadai, karena itu kebijakan yang kita ambil, kebijakan pemerintah tentunya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Insya Allah setelah krisis kita lewati tahun ini dan tahun depan anggaran kita bisa kita tingkatkan siapapun presidennya nanti," kata Presiden Yudhoyono.

Presiden menjelaskan, pemerintah mengharapkan anggaran dapat mendekati angka yang disebut dengan "minimum essential fund" untuk bisa membiayai minimun essential forces.

"Biaya yang ada saya minta untuk digunakan sebaik-baiknya, apakah itu biaya operasional, pendidikan dan latihan, pemeliharaan, kesejahteraan prajurit dan secara bertahap biaya pengadaan atau modernisasi alutsista," katanya.

Dijelaskan Presiden, meski Departemen Pertahanan dari sisi anggaran menduduki peringkat ketiga dari jumlah alokasi sebesar Rp.33,6 triliun, namun untuk keperluan pertahanan diperlukan anggaran yang lebih besar.

"Sepertinya besar namun sesungguhnya kalau kita ingin membangun tentara yang bisa mempertahankan negara dengan menjalankan tugas-tugas pertahanan diperlukan lebih banyak lagi. Kita bekerja keras untuk melampaui krisis ini, tahun ini, insya allah kita bisa," tegas Presiden.

Efisiensi Anggaran Pemeliharaan

Sementara itu, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono usai mendampingi Presiden mengatakan yang dilakukan pihaknya saat ini adalah efisiensi dalam penggunaan anggaran termasuk anggaran pemeliharaan.

Anggaran pemeliharaan ini diutamakan pada masalah keamanan teknis di setiap angkatan supaya anggaran pemeliharaan itu tidak di bawah normal index yang tinggi agar ada jaminan keselamatan bagi prajurit yang menggunakan alutsista.

"Mengenai penambahan kita akan coba upayakan sebatas kemampuan APBN agar ada peningkatan anggaran pemeliharaan alutsista dari yang sekarang sekitar Rp.600 miliar kita coba tingkatkan kembali ke tingkat seperti pada tahun 2008 yaitu Rp.700 miliar untuk semua satuan di semua angkatan," katanya.

Ia menambahkan, saat ini anggaran pemeliharaan hanya sekitar Rp.600 miliar untuk semua satuan di semua angkatan dan akan dicoba untuk ditingkatkan menjadi Rp700 miliar seperti tahun 2008 lalu. "Kalau bisa, kata presiden tadi, tahun depan kita tingkatkan jadi Rp.1 triliun," ujarnya.

Ketika ditanya tentang permintaan DPR untuk pembelian alutsista yang baru, Menhan mengatakan, pihaknya menghargai harapan DPR, tapi sesuai dengan kondisi sekarang semua pihak diminta realistis dengan APBN yang terbatas.

"Bahwa dalam APBN terbatas kita tunda dulu setiap pembelian dan pengadaan alutsista baru," katanya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Monday, May 25, 2009

Dephan Desak Pengembalian Anggaran Pertahanan yang Dipotong



JAKARTA - Departemen Pertahanan (Dephan) mendesak agar alokasi anggaran pertahanan sebesar Rp.260 miliar yang dipotong dari anggaran pertahanan Tahun Anggaran (TA) 2009, segera dikembalikan untuk mendukung operasional TNI.

Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono, usai menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Politik, Hukum, Keamanan (Polhukam) di Jakarta, Jumat (22/5) petang, mengatakan, desakan itu akan dibahas dalam rapat dengan Departemen Keuangan (Depkeu).

Pada TA 2009 pemerintah mengalokasikan anggaran pertahanan sebesar Rp35 triliun atau lebih kecil dibandingkan TA 2008 yang mencapai Rp36 triliun. Dana pada TA 2009 dipotong Rp460 miliar.

Pengurangan alokasi anggaran pertahanan disertai pemotongan itu, berpengaruh terhadap tingkat pelaksanaan operasi militer, kesiapan operasional baik pemeliharaan alat utama sistem senjata, pemeliharaan kemampuan profesional prajurit dan lainnya.

Karenanya Dephan meminta kembali Rp460 miliar dana yang dipotong untuk dikembalikan, namun baru disetujui Rp200 miliar untuk mendukung pelaksanaan operasional TNI menjaga keutuhan kedaulatan negara.

Juwono menambahkan, pihaknya juga akan melakukan kajian mendalam seberapa besar dana yang harus dialokasikan bagi pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem senjata TNI.

Sumber : DMC

Bandara Biak-Papua di Kuasai OPM


View Larger Map

PAPUA - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM Widodo AS memanggil menteri-menteri terkait mendiskusikan pendudukan Bandara Frans Kaisiepo, Biak, Papua. Mereka sepakat untuk mengedepankan penyelesaian secara persuasif.

"Saya kira intinya adalah persuasi karena sampai sekarang kita juga tidak tahu motifnya dan tuntutannya apa. Itu yang dilakukan," kata Menkopolhukam kepada wartawan seusai memimpin rakor polhukkam di Jakarta, Jumat (22/5).

Tindakan itu, jelas Widodo, tetap berlaku dalam menghadapi tindakan yang dikategorikan separatis sekalipun. Indonesia, sambungnya, tidak mau jika langkah-langkah yang diambil malah diartikan sebagai bentuk kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Mengenai mekanisme negosiasi, ia menyerahkan sepenuhnya pada aparat yang bertugas di lapangan. Hal tersebut tidak juga mudah karena menuju tempat tersebut harus melalui medan yang sulit. "Kita kan bisa komunikasi dan itu yang dilakukan teman-teman di lapangan," ujarnya.

Senada dengan Widodo, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengatakan akan mengedepankan pendekatan persuasif untuk menanggulangi tindakan tersebut. Jika sikap persuasif yang diambil tidak mempan, TNI baru akan menindak tegas kepada para pihak yang telah menguasai bandara dan menaikkan bendera bintang kejora.

"Tetap kita akan kedepankan tindakan persuasif nanti. Jika gak bisa ya baru kita tindak tegas. Kita tetap adakan pendekatan persuasif dan dialog," ungkap Panglima.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

CN-235 Siap Menggantikan Fokker-27 TNI AU



BANDUNG - Pesawat CN-235 siap menggantikan 'tugas' Foker-27 milik TNI-AU yang saat ini usianya sudah tergolong tua.

"Pesawat CN-235 akan menggantikan pesawat-pesawat Foker-27, yang saat ini dioperasikan oleh TNI-AU," kata Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso, di sela-sela kunjungan Wapres Jusuf Kalla di PT Pindad Bandung, Jumat (22/5).

Menurut Budi, CN-235 merupakan pesawat yang cocok untuk angkutan penumpang jarak pendek dan angkutan cargo yang selama ini diemban Fokker-27 TNI AU.

Keputusan untuk menggunakan pesawat CN-235 dalam peremajaan pesawat Foker itu, menyusul pabrikan Foker saat ini sudah tutup sehingga kesulitan dalam perawatan dan pemeliharaanya.

"Setahu saya saat ini sudah tak ada lagi maskapai penerbangan yang mengoperasikan Foker-27. Pesawat itu hanya dioperasikan TNI-AU," katanya.

Rencana order pesawat CN-235 itu, kata Budi, akan direalisasikan pada tahun anggaran antara 2010 hingga 2014. Namun demikian, ia belum mengetahui berapa pesawat yang akan dipesan untuk menggantikan foker itu.

"Memang peran Hercules C-130 belum bisa tergantikan, tapi untuk jenis di bawahnya pesawat cargo kecil lebih efektif. Saat ini hanya dua industri pesawat cargo propeler di dunia yakni G-222 di Italia dan CN-235 buatan PTDI," kata Budi.

Terkait spesifikasi CN-235, kata Budi, memang hampir sama namun diakuinya dari kecepatan masih di bawah Foker karena jenis mesin penggeraknya yang berbeda.

"Bila order sudah ada, kami siap mengerjakannya. Namun sejauh ini belum jelas berapa pesawat yang kemungkinan dipesan ke PTDI," katanya.

Saat ini, PTDI tengah menyelesaikan order empat pesawat CN-235 versi MPA dan VIP pesanan Korea Selatan. Korea Selatan selama ini menjadi pengguna CN-235 buatan PTDI.


CN-235 milik Korea Air Force (ROKAF)

Sementara itu, musibah jatuhnya pesawat Foker-27 milik TNI-AU pada April 2009 di atas hanggar pemeliharaan PTDI mengakibatkan kerugian sekitar US$15 juta.

Kerugian itu akibat ikut rusaknya dua pesawat yang sedang dalam perawatan yakni pesawat Batavia Air dan N-212 milik Deraya. Kedua pesawat itu tertimpa pesawat yang jatuh itu.

Budi menyebutkan, kedua pesawat itu sebenarnya sudah hampir rampung dan akan diserahkan kepada maskapai penerbangan pemiliknya. Namun dengan peristiwa itu, hingga kini pesawat itu masih dalam perbaikan. Peristiwa nahas itu sendiri mengakibatkan 18 prajurit TNI-AU tewas.

"Pascakejadian itu, kami memindahkan kegiatan maintanance pesawat ke hanggar sebelahnya, Perbaikan hanggar yang rusak masih dihitung oleh pihak asuransi," kata Budi Meski demikian, proses perawatan dan maintenance pesawat saat ini tak terganggu.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Friday, May 22, 2009

Bank Pemerintah Siap Biayai Pengadaan Alutsista

JAKARTA - Kementerian Negara BUMN menyatakan bank-bank BUMN siap membiayai pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista), jika ada jaminan dari pemerintah dalam APBN.

"Bank BUMN selalu siap membiayai pembelian alutsista, namun selama ini tidak didukung jaminan pemerintah," kata Sekretaris Menneg BUMN, Said Didu, di Jakarta, Jumat (22/5).

Pernyataan Said tersebut sekaligus membantah anggapan sejumlah kalangan bahwa sinergi BUMN terutama pada BUMN Industri Strategis tidak berjalan dengan baik.

Tidak adanya sinergi itu juga disebut-sebut menjadi salah satu penyebab jatuhnya pesawat Hercules baru-baru ini.

Menurut Said, selama ini dalam pengadaan alusista di Departemen Pertahanan pemerintah cenderung hanya membiayai barang atau senjata yang berasal dari impor.

"Produk (senjata) luar negeri umumnya dibiayai dalam janka panjang melalui APBN. Padahal senjata yang serupa dapat diproduksi di dalam negeri oleh BUMN Industri Strategis)," ujarnya.

BNI dan Mandiri misalnya, telah membiayai pengadaan sekitar 100 unit panser untuk kebutuhan militer. "Bahkan harganya setengah lebih murah dibanding produk impor dengan kualitas yang juga bagus," ujarnya.

Pesawat produksi Dirgantara Indonesia, kapal tanker dan kapal perang produksi PAL Indonesia serta senjata produksi Pindad, banyak dipesan negara lain. "Mengapa kita justru banyak memasoknya dari luar negeri," tegasnya.

Sumber : ANTARA

KRI Frans Kaisiepo-368 Tiba di Kolinlamil Tanjung Priok

JAKARTA - KRI Frans Kaisiepo-368 jenis korvet tiba di Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (22/5). Kapal seharga 135,12 juta Euro itu dikerjakan Sechelde Naval Shipbuilding, Belanda dan merupakan kapal Sigma terakhir yang tiba di tanah air dari empat kapal sejenis yang dipesan. FOTO ANTARA/Fanny Octavianus/nz/09.



Status Blok Ambalat Belum Menemui Kesepakatan


View Larger Map

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan), Juwono Sudarsono mengatakan, hingga kini perundingan antara Indonesia dan Malaysia tentang status perbatasan Blok Ambalat masih berlangsung dan belum menemukan kesepakatan di antara kedua negara.

"Perundingan masih berlanjut antara Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Deplu dengan pihak Malaysia," kata Menhan Rabu (20/5).

Menurut Menhan, Malaysia hingga saat ini tidak mau mengalah atas penguasaan laut Blok Ambalat yang telah menjadi sengketa antara kedua negara. Juwono juga belum bisa memastikan kapan perundingan tersebut akan berakhir.

"Kita belum tentukan (akhir perundingan), tergantung dari Menlu dan Pak Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional," katanya.

Sesuai peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hukum dan perjanjian internasional.

Menurut Menhan, para ahli hukum internasional menilai penguasaan atas Blok Ambalat tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Menurut Menhan, sebanyak enam kapal perang RI telah dikerahkan di daerah perbatasan itu.

"Kehadiran tentara supaya mereka (Malaysia) tidak serta merta mengolah minyak yang sekarang masih dalam status sengketa. Kita jaga jarak," katanya.

Dia mengatakan, pengawasan pulau-pulau terluar saat ini dilaksanakan melalui patroli bergilir karena untuk menempatkan pasukan di setiap pulau sangat tergantung dengan kemampuan logistik.

Menurut menteri, penempatan pasukan di pulau-pulau terluar hanya dilakukan jika pulau tersebut memiliki potensi menjadi sengketa atau klaim dari negara lain.

"Kemudian kita lihat nilai pulau itu, apakah dekat dengan kandungan minyak dan gas atau tidak. Jika tidak, cukup dengan patroli," kata Juwono.

Sumber : ANTARA

Wapres Kalla Tinjau Pembuatan Panser Pindad



BANDUNG - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meninjau tempat pembuatan panser di PT Pindad, yang berlokasi di Kota Bandung, Jumat (22/5).

Pada kesempatan itu, Wapres meninjau sebanyak 40 unit kendaraan tempur jenis pengangkut personel Panser APS 6X6 dan 4x4 pesanan Departemen Pertahanan yang tengah dikerjakan.

Rencananya ke-40 panser pesanan pemerintah itu tuntas bulan depan. Saat ini panser tersebut masih dilakukan pengujian oleh tim khusus.

Dalam kunjungan itu. Wapres Jusuf Kalla didampingi Direktur Utama PT Pindad Adie Avianto yang sekaligus memberikan penjelasan terkait spesifikasi dan perkembangan pengerjaan panser itu.

"Saat ini 40 panser sudah selesai, tinggal menunggu pengujian dari tim uji, semuanya akan diserahkan bulan depan." kata Adie.

Sumber : ANTARA

Indonesia Pertimbangkan Empat Hercules Baru



JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengatakan, pihaknya masih mempertimbangkan penawaran empat pesawat C-130 Hercules tipe J dari produsen pesawat angkut asal AS, Lockheed Martin.

"Kami masih menunggu pula hasil penelitian dari tim investigasi Mabes TNI AU tentang kecelakaan yang terjadi di Wamena dan Magetan baru-baru ini," katanya, di Jakarta, Rabu malam (20/5).

Ia menambahkan, pihaknya juga masih akan melihat kemungkinan pembelian empat pesawat bekas C-130 Hercules tipe H buatan tahun 1980, dari sejumlah negara di Asia, termasuk yang berkaitan dengan harga mengingat anggaran yang sangat terbatas.

Juwono mengatakan, jika secara teknis sudah tidak layak ada kemungkinan pesawat-pesawat Hercules TNI yang telah lama digunakan akan dikandangkan (grounded). "Jika, dari hasil penelitian ada sebab teknis yang mengakibatkan kecelakaan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kita grounded, dan ganti dengan yang baru," ujarnya.

Saat ini Indonesia memiliki sekitar satu skadron C-130 Hercules berbagai tipe, yakni C-130 Hercules VIP, C-130 H/HS, C-130 B/H dan C-130 BT dengan tingkat rata-rata kesiapan 60 persen atau sekitar sembilan unit.

Sebagian besar dari Hercules milik TNI AU itu telah mengalami peremajaan (retrovit) baik di Singapura maupun di dalam negeri.

Sumber : ANTARA