PT Pindad Serahkan 20 Panser APS

BANDUNG - PT Pindad menyerahkan 20 panser (Angkut Personel Sedang/APS)-2 6X6 kepada Departemen Pertahanan (Dephan) yang kemudian diserahkan ke TNI Angkatan Darat (AD)di Bandung, Jumat (27/2).

Penyerahan alat tempur itu ditandai dengan penyerahan berita acara dari Dirut PT Pindad Adik Avianto Sudarsono kepada Dirjen Sarana Pertahanan Dephan Marsekal Muda Eris Herriyanto yang selanjutnya diserahkan kepada pengguna yakni TNI- AD.

Adik Avianto Sudarsono mengatakan, ke-20 panser APS itu merupakan bagian dari 150 unit APS yang dipesan pemerintah melalui kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 2007. Namun belakangan pesanan di ubah menjadi hanya 40 unit.

Sementara itu, Menhan Juwono Sudarsono dalam sambutan tertulis yang dibacakan Dirjen Ranahan Dephan Marsda Eris Herryanto berharap agar penyelesaian tahap dua tidak terlalu lama hingga bisa mendukung tugas-tugas TNI AD .

"Untuk mendukung kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan produk dalam negeri, maka kami meminta agar PT Pindad meningkatkan kualitasnya dan tumbuhnya industri kebanggaan bangsa dan mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri," katanya.

Panser APS-2 6X6 memiliki dimensi 6000x2500x2500, berat 11/14 ton, kecepatan 90 km/jam, dengan radius putar 10 meter, dan daya tanjak 31 derajat. Panser ini juga dilengkapi dengan persenjataan 7,62 mm, 12,7 mm (infantri) dan AGL 40 mm (kavaleri).

Tidak itu saja, panser PT Pindad ini juga dilengkapi peralatan khusus seperti sarana penglihatan malam dan Winch 6 ton. Untuk alat komunikasi terdapat intercom set plus VHF/FM (anti jamming dan hopping) serta GPS.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Dephan Gelar Rakor Bidang Alutsista di PT Krakatau Steel

BANTEN - Departemen Pertahanan melalui Ditjen Sarana Pertahanan (Ranahan), Rabu (25/2) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) antara penentu kebijakan, pengguna dan produsen bidang Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) di PT. Krakatau Steel, Banten. Pertemuan reguler tiga bulanan untuk yang kesembilan kali ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Dephan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin.

Dalam Rakor kali ini, Sekjen Dephan didampingi oleh Direktur Utama PT. Krakatau Steel Fazwar Bujang. Rakor dihadiri oleh sejumlah pejabat di lingkungan Dephan, instansi terkait lainnya seperti Depkeu, Bappenas dan Kementerian BUMN, Mabes TNI dan Angkatan, Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dan Industri Pertahanan Non Alutsista (IPNAS).

Rakor bidang Alutsista ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan konsulidasi antara tiga stake holder di bidang Alutsista yaitu antara penentu kebijakan, pengguna dan produsen. Untuk Rakor yang kesembilan ini dilaksanakan bertepatan pada penghujung Rencana Strategis RPJM 2004-2009.

Merefleksi pertemuan sebelumnya, Sekjen Dephan menjelaskan bahwa Dephan ingin tetap menjaga kesinambungan dalam mencapai kemandirian industri pertahanan dalam negeri sesuai dengan kemampuan negara saat ini.

Menurut Sekjen, setelah dilaksanakan beberapa pertemuan antara ketiga stake holder di bidang Alutsista, sampai pada pertemuan ke sembilan ini telah mencapai berbagai kemajuan. Sebagai contoh, PT. Pindad telah mampu memproduksi Panser 6 x 6 pesanan TNI, begitu juga dengan PT. PAL dan PT. DI juga turut serta dalam mendukung kebutuhan Alutsista TNI.



“Oleh karena itu BUMNIS harus terus diperdayakan dengan segala keterbatasan dan kemampuan negara saat ini. Selain itu, regulasi juga harus terus diperbaiki dan pengguna dalam hal ini TNI diminta dalam memenuhi kebutuhan Alutsistanya untuk selalu memprioritaskan menggunakan produksi dalam negeri,” tegas Sekjen.

Sementara itu, Sekjen juga menyambut positif setelah mendengarkan pejelasan dari Dirut PT. Krakatau Steel tentang kesiapannya dalam rangka turut serta mendukung produksi Alutsista yang diperlukan oleh produsen di dalam negeri.

Direktur Utama PT. Krakatau Steel mengatakan, pada prinsipnya PT Krakatau Steel siap mendukung bilamana diperlukan dalam mencapai kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Dirut PT. Krakatau Steel menambahkan, PT. Krakatau Steel juga siap membantu TNI apabila ingin membangun Rumah Susun bagi prajuritnya dengan menggunakan kontruksi baja. “PT. Krakatau Steel akan menawarkan berbagai jenis baja yang barangkali juga dapat memberikan dukungan untuk kepentingan TNI”, tambahnya.

Sumber : DMC

Simulasi Pengamanan Pemilu

SIDOARJO - Sejumlah anggota pasukan huru hara (PHH) Brigif-1 Marinir, mengarahkan senapan berisi peluru karet ke arah pengunjukrasa yang berbuat rusuh, saat unjukrasa menolak hasil Pemilu 2009 di Mako Brigif-1 Marinir, Gedangan Sidoarjo, Rabu (25/2). Pemandangan tersebut merupakan simulasi penanganan kerusuhan oleh pasukan PHH Brigif-1 Marinir, sebagai upaya membantu Polri dalam pengamanan Pemilu 2009. FOTO ANTARA/Eric Ireng/ss/hp/09

Dephan Tingkatkan Fungsi Litbang Untuk Menunjang Sistem Pertahanan

Raker Pertahanan. Panglima TNI, Jenderal Djoko Santoso dan Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono (kiri), menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR, di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (23/2). © ANTARA/Ismar Patrizki/nz/09.

JAKARTA - Dephan saat ini sedang meningkatkan fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) di lingkungan Dephan, untuk menunjang sistem pertahanan melalui pembenahan, peningkatan dan melengkapi sarana prasarana, guna menunjang institusi Litbang lebih berperan dalam mendukung peningkatan kemampuan pertahanan. Hal ini dikatakan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono pada rapat kerja Menhan RI dan Panglima TNI dengan Komisi I DPR RI, Senin (23/2) di ruang rapat Komisi I DPR RI, Jakarta.

Menurut menhan, hasil kajian litbang yang terkait dengan isu strategi pertahanan berdasarkan rekomendasi Litjianbang dibidang strategi pertahanan, yaitu hasil kajian penanggulangan konflik disintegrasi bangsa dan kajian wilayah perbatasan, hasil kajian geografis tentang kondisi geografis darat maupun laut untuk kepentingan pertahanan, hasil kajian tentang penanggulangan kerawanan sosial untuk mendukung ketahanan nasional, dan hasil kajian tentang sistem logistik wilayah untuk mendukung pertahanan negara.

Litbang Rudal Kendali

Belum lama ini Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) telah berhasil mengembangkan roket berbagai kaliber diantaranya adalah kaliber 70 mm dan 122 mm. Roket LAPAN ini adalah roket ilmiah, yaitu roket dengan playload untuk kepentingan non militer. Untuk mengubahnya menjadi kepentingan militer diperlukan mengubah playload dengan kepala ledak (warhead).

Saat ini Dephan bekerjasama dengan PT. Pindad dan LAPAN tengah melalukan riset dan teknologi (Ristek) roket kaliber 122 mm dan roket kaliber 70 mm sebagai roket militer. Pengembangan roket ini nantinya diperuntukkan untuk roket ground to ground dan air to ground serta melakukan penelitian penguatan energetic material (explosive dan propelan) yang telah dimulai sesuai Agenda Riset Nasional untuk mengembangkan menjadi rudal kendali (guide-missile).

Pengelolaan pulau terluar

Selain itu dalam kaitan program pemerintah tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, dari aspek pengamanan akan dibangun infrastruktur pertahanan diantaranya pembangunan pos TNI, penempatan personel TNI, pelaksanaan patroli, pengintaian dan pengamanan baik dari laut maupun udara.

Dijelaskan Menhan bahwa bukan hanya kegiatan tersebut di atas, di Pulau Miangas akan dilakukan Pembangunan Air Strip (landasan udara). Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuka keterisolasian dengan membangun sarana tranportasi atau perhubungan melalui sistem perhubungan udara sehingga memungkinkan didarati pesawat perintis. Disamping itu, sarana tersebut dapat mendukung keseimbangan logistik dan transportasi bagi keperluan kelangsungan operasi sehari-hari TNI.

Sumber : DMC

Sukhoi TNI-AU dalam Kondisi Baik

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Subandrio menyatakan, ketujuh pesawat jet tempur Sukhoi TNI Angkatan Udara (AU), dalam kondisi baik dan siap untuk operasional. Ia mengemukakan, semua pesawat telah rutin menjalankan latihan seperti biasa.

"Gak ada masalah," ungkap Subandrio setelah menghadiri commander's call Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo di Jakarta, Selasa (24/2).

Ia menegaskan, setelah dilakukan pengecekan secara teliti pada seluruh sistem pesawat terutama Radar Warning Receiver (RWR), semua dalam kondisi baik.

Pada kesempatan itu pula, Subandrio mengemukakan, dalam setiap latihan air intercepetion wajar terjadi lock dan me-lock antara pesawat sedang berlatih. "Itu terjadi pula pada pesawat tempur lainnya. Gak masalah. Semuanya pokoknya, dalam kondisi baik jika terjadi sesuatu pasti itu sudah masuk dalam laporan untuk ditindaklanjuti," ujarnya serius.

Dalam ujicoba tersebut, seluruh sistem ketiga pesawat masing-masing TS-3003, TS-3004 dan TS-3005, dinyatakan berjalan baik termasuk RWR. "Hingga kini semua berjalan baik. Dan untuk pemeliharaan dan perawatan pesawat kita mendapat atensi dari pihak Rusia dua tahun sekali," demikian KSAU.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Penerbangan Gelap Bisa Tak Terpantau Radar

JAKARTA - Insiden penguncian pesawat Shukoi memunculkan pelbagai spekulasi, terutama terkait siapa yang menempatkan pesawat tempur buatan Rusia itu dalam titik bidik rudal. Meski radar militer tidak menangkap penerbangan tanpa izin (black flight), tetapi kemungkinan ini tidak sepenuhnya dikesampingkan.

TNI mengakui, di wilayah timur Indonesia, masih banyak wilayah udara kita yang tidak terpantau radar (blank spot). Akibatnya, benda asing yang terbang, bisa luput dari penjejakan radar. "Masih banyak blank spot di sana," kata KSAU Marsekal Subandrio dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR, Senin (23/2).

Subandrio berharap, kejadian itu dapat mendorong percepatan pembangunan radar militer di kawasan timur. Rencana awal, radar buatan Thales, Prancis akan dipasang di Merauke tahun depan. Satu tahun berikutnya pemasangan giliran wilayah Saumlaki. Terakhir, radar dipasang di Timika, Papua pada 2012.

"Jika dipercepat, akan lebih baik mengantisipasi penerbangan gelap," kata
KSAU. Mabes TNI sendiri menganggap serius insiden penguncian dua pesawat Sukhoi SU-30MK2 yang tengah melakukan latihan di wilayah udara Sulawesi Selatan, Jumat (20/2) lalu itu.

"Penyelidikan intensif terus dilakukan mencari penyebabnya," kata Panglima
TNI Jenderal Djoko Santoso yang hadir bersama Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan ketiga kepala staf angkatan.

"Penelitiannya belum selesai. Tapi ini kami anggap serius," kata Djoko. Ia telah memeriksa kemungkinan ada pihak asing yang berulah. "Tapi hasilnya nihil," kata lulusan Akademi Militer tahun 1975 itu.

Sumber : JURNAS

Simulasi Tempur Paskhas di Lanud Supadio

PONTIANAK - Sejumlah anggota pasukan khusus TNI AU melakukan teknik tempur jarak dekat, saat simulasi di Skuadron Paskhas di Lanud AU Supadio, Pontianak, Kalbar, Senin (23/2). Kegiatan dalam rangka Cakra Wahana Paksa (latihan navigasi udara) dan display 124 Taruna Akademi TNI Angkatan Udara (Karbol) tersebut, bertujuan untuk menumbuhkan semangat bela negara. FOTO ANTARA/ Jessica Wuysang/ss/mes/09

Latihan Bersama Marinir TNI-AL & US Navy

JAKARTA - Sejumlah personel marinir Indonesia menunjukkan ketangkasan turun dari helikopter saat latihan bersama marinir AS 'Keris Eagle' di Mako Cilandak, Jakarta, Sabtu (21/2). Latihan bersama antara Marinir Indonesia-AS itu untuk saling meningkatkan kemampuan dan bertukar pengalaman. FOTO ANTARA/Prasetyo Utomo/ED/ama/09.

TNI AU Akan Cek Seluruh Radar Sukhoi

JAKARTA - Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara (Pangkoopsau) II Marsekal Muda TNI Yushan Sayuti mengatakan, pihaknya akan mencek seluruh sistem radar peringatan (Radar Warning System) pesawat Sukhoi SU-30MK2.

Ketika dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (21/2), ia mengatakan, pihaknya akan mengecek segala kemungkinan menimpa pesawat Sukhoi yang sedang berlatih tersebut.

"Apa pun kemungkinannya akan kita cek. Mulai dari sistem radar pesawat sampai kemungkinan ada pihak asing yang me-"lock" pesawat tersebut," katanya, menambahkan.

Yushan mengemukakan, kerusakan atau `trouble` pada sistem radar pesawat mungkin saja terjadi baik di pesawat tempur buatan barat maupun timur. Jadi, meski pesawat tersebut sudah diuji coba dan hasilnya negatif, tetap ada kemungkinan saat latihan sistem tidak berjalan baik sebagaimana mestinya.

"Ini yang harus dan akan kita cek lebih teliti, tanpa mengabaikan kemungkinan adanya pihak asing yang me`lock` pesawat tersebut," tuturnya

Yushan mengemukakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Komandon Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) TNI dan pihak TNI Angkatan Laut. Dari hasil koordinasi tersebut, tidak ditemukan adanya penerbangan gelap (black flight) atau permintaan ijin terbang lintas di wilayah Indonesia.

Sumber : ANTARA

TNI Masih Selidiki Insiden Sukhoi

JAKARTA - Mabes TNI hingga kini masih menyelidiki identitas pesawat atau pihak yang mengunci "misil" dua pesawat tempur jet Sukhoi SU-30 TNI Angkatan Udara (AU) saat menjalankan latihan rutin, Jumat (20/2).

"Kini insiden itu masih diselidiki pihak Komando Operasi Angkatan Udara (Koopsau) II, yang jelas kita tidak main-main dengan insiden itu," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen ketika dikonfirmasi ANTARA News di Jakarta.

Karenanya, pihaknya belum bisa memastikan apakah pesawat Sukhoi SU-30MK2 milik TNI AU benar-benar dikunci misil pihak tidak dikenal ketika berlatih intersepsi udara di wilayah udara pesisir selatan Sulawesi Selatan.

Sagom menambahkan, hingga kini pihaknya tidak menerima permintaan izin melintas dari pesawat ataupun kapal asing yang ingin melintasi wilayah udara dan perairan Indonesia.

Sebelumnya, "Alarm missile lock" kedua pesawat berbunyi secara tiba-tiba, tetapi kedua pesawat canggih yang dibeli dari Rusia itu tidak bisa mengenali siapa pihak yang mengunci mereka dengan tembakan misil.

Komandan Lanud Sultan Hasanuddin, Marsekal Pertama Ida Bagus Putu Dunia, ketika dihubungi menjelaskan, di masing-masing pesawat yang sedang berlatih itu terdapat instruktur terbang dari Rusia yang sedang melatih dua penerbang tempur TNI AU.

Kedua instruktur itulah yang menyatakan alarm berbunyi karena pesawat di-"lock missile". "Saya menerima laporannya sekitar pukul 09.00 WITA," kata Putu.

Sumber : ANTARA

Dua Sukhoi Lanud Hasanuddin Dikunci Missile

MAKASSAR - Dua pesawat Sukhoi SU-30 milik TNI AU dikunci missile pihak tidak dikenal ketika berlatih intersepsi udara di wilayah udara pesisir selatan Sulawesi Selatan, Jumat (20/2). Alarm missile lock kedua pesawat berbunyi secara tiba-tiba, tetapi kedua pesawat canggih yang dibeli dari Rusia itu tidak bisa mengenali siapa pihak yang mengunci mereka dengan tembakan missile.

Komandan Lanud Sultan Hasanuddin, Marsekal Pertama Ida Bagus Putu Dunia, ketika dihubungi di Makassar pada Jumat, menjelaskan, di masing-masing pesawat yang sedang berlatih itu terdapat instruktur terbang dari Rusia yang sedang melatih dua penerbang tempur TNI AU. Kedua instruktur itulah yang menyatakan alarm berbunyi karena pesawat di-lock missile. "Saya menerima laporannya sekitar pukul 09.00 WITA," kata Putu.

Menurutnya, pesawat itu melakukan terbang pada ketinggian 15.000-20.000 kaki, atau sekitar 4.572 meter hingga 6.096 meter di atas permukaan laut. "Kami belum mengetahui siapa yang mengunci pesawat kami. Kami telah melakukan pencarian dengan mengirimkan pesawat Boeing yang telah terbang berkeliling dalam radius sekitar 370 km dari VOR MKS di Makassar, tetapi pencarian itu tidak menemukan apa-apa. Pesawat Boeing sekarang dalam perjalanan ke Bali, dan melanjutkan pencarian di sekitar wilayah lintasannya," kata Putu.

Putu menyatakan, hingga Jumat pihaknya tidak menerima permintaan izin melintas dari pesawat ataupun kapal asing yang ingin melintasi wilayah udara dan perairan Indonesia. "Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pangkalan Utama TNI AL Makassar, dan sejauh ini tidak ada izin melintas dari pesawat atau kapal asing," kata Putu.

Sumber : KOMPAS

Rencana Komponen Cadangan Tetap dilanjutkan

JAKARTA - RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Komponen Cadangan Pertahanan Negara yang digodok Departemen Pertahanan (Dephan) belum reda dari kritik. Rancangan juga cenderung memperkuat struktur komando teritorial TNI AD, melanggar prinsip sentralisme anggaran pertahanan negara karena membuka peluang daerah ikut membiayai, serta tidak menyediakan ruang complaint masyarakat jika suatu saat terjadi penyalahgunaan atas komponen cadangan.

"Rancangan perlu banyak perbaikan. Masih belum saatnya diajukan," kata Direktur Eksekutif Imparsial, Rusdi Marpaung saat diskusi publik mengenai komponen cadangan di Jakarta, Kamis (19/2). Hadir dalam pertemuan itu pengamat militer Makmur Keliat dan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Dephan Budi Susilo Soepandji.

Makmur berpendapat, komponen cadangan belum mendesak. "Biaya untuk komponen cadangan sangat besar," katanya. Dia menyarankan, anggaran dialihkan untuk perbaikan kesejahteraan komponen utama, dalam hal ini TNI.

Meski memang hukum terkait komponen cadangan sudah diperlukan. Aturan formal akan menghilangkan keberadaan dan pembentukan kelompok sipil bersenjata atau milisi. "Karena wujud formalnya sudah diatur," katanya.

Tapi menurut Budi Susilo, rancangan komponen cadangan harus dilihat dari nilai strategisnya. "Kalau tidak sekarang, kapan kita memulai," katanya. Dephan mencari model yang sesuai anggaran yang dimiliki. Contohnya, tahap awal komponen cadangan yang dibentuk berkisar 1.000 orang saja.

"Tidak mungkin langsung dilatih puluhan ribu orang. Tak ada dana," kata Budi. Dari situ Dephan mempelajari administarsi pelaksanaan pendidikan komponen cadangan. TNI belajar mengendalikan personel cadangan dan masyarakat belajar menjadi komponen cadangan. Dephan terus memperbaiki naskah akademik sesuai masukan yang ada.

Sumber : JURNAS

Lokakarya Pendirian Universitas Pertahanan

JAKARTA - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono saat membuka Lokakarya Pendirian Universitas Pertahanan (UNHAN), Rabu (18/2) di kantor Dephan, Jakarta. UNHAN merupakan tingkatan pendidikan pertahanan militer lanjutan setingkat pendidikan Pasca Sarjana (S-2) yang ada di bawah Dephan khususnya Ditjen Strahan.

Terdapat beberapa negara yang menyatakan kesediaannya untuk membantu UNHAN, baik dalam bentuk materiil maupun imateriil seperti tenaga pengajar maupun kurikulum yang akan digunakan. Negara-negara tersebut seperti Singapura, Jepang, China, AS, Perancis, Jerman, Australia, Korea dan Inggris.

Lokakarya yang dilaksanakan selama dua hari mulai tanggal 18-19 Februari 2009 ini mengangkat tema, “Membangun Universitas Pertahanan Indonesia Berdasarkan Identitas, Integritas dan Nasionalisme Bangsa.”

Penggantian Bronco & Hawk MK-53 di Tunda

KSAU saat raker dengan Komisi I DPR di Jakarta (18/2)

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Subandrio mengatakan, penggantian dua pesawat tempur TNI Angkatan Udara (AU) masing-masing OV-10 Bronco dan Hawk MK-53 mengalami penundaan karena terbatasnya anggaran.

"Kami sudah mengajukan penggantian dua pesawat tersebut, bahkan penjajakan ke beberapa negara produsen juga telah dilakukan. Tetapi anggarannya sudah dipatok sekian, gak boleh nambah lagi," katanya, menjawab ANTARA di Jakarta, Rabu (18/2).

Ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Kasau mengatakan, semula penggantian dua pesawat tempur itu akan dialokasi dengan fasilitas Kredit Ekspor (KE) 2004-2009.

Namun, karena keterbatasan anggaran maka pengadaan dua pesawat tempur itu akan dilakukan dalam skema KE 2010-2014, ujar Subandrio.

Kasau mengatakan, untuk pengganti OV-10 Mabes TNI AU telah menetapkan Super Tucano dari Brazil dan kini tengah digodok di Dephan.

Sedangkan untuk Hawk MK-53 Mabes TNI AU hingga kini masih merahasiakannya dan terus menggodok berbagai jenis pesawat yang menjadi kandidat pengganti pesawat buatan Inggris itu.

Hingga kini Mabes TNI AU mengantongi pesawat dari Italia, dari Cina, dan L-159B dari Ceko untuk pengganti Hawk MK-53.

Proyek Pengadaan Dilanjutkan

Terkait percepatan penyerapan sisa anggaran KE 2004-2009 senilai 1,2 miliar dolar AS, Kasau mengatakan, TNI AU tetap akan melanjutkan sejumlah pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) seperti PSU (Penangkis Serangan Udara), tiga pengadaan Sukhoi SU-27SKM, persenjataan tujuh Sukhoi yang telah dimiliki TNI AU, peremajaan sembilan unit C-130 Hercules, dan penyelesaian tujuh helikopter Super Puma dari PT Dirgantara Indonesia (DI) dan mitranya dari Perancis.

"Dana yang tersedia, tersebut akan kita gunakan untuk melanjutkan pengadaan sejumlah alutsista yang telah berjalan. Kita gak bisa nambah, karena dananya adanya hanya segitu," katanya. Untuk 9 unit C-130 Hercules tipe B, TNI AU telah melakukan peremajaan terhadap empat unit pesawat angkut berat ini ke Singapore dan selesai pada 2010.



Terkait helikopter Super Puma. Dari 16 unit yang dipesan TNI AU, PTDI baru menyelesaikan tujuh unit dan tiga unit dalam proses penyelesaian. Enam unit lainnya, rencananya akan dimodifikasi menjadi Super Puma II atau "Cougar", yang merupakan kerja sama antara PT DI dengan Eurocopter Perancis.

Sumber : ANTARA

LCU 1000 DWT TNI-AD

Kapal pendarat Landing Craft Utility/LCU 1000 DWT (Dead weight tonnage) milik TNI-AD di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), Tanjung Priok Jakarta.

TNI Tak Sepenuhnya Bergantung Pada Alutsista AS

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan, pemenuhan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Amerika Serikat (AS), meski hubungan militer RI-AS sekarang makin baik.

Dalam wawancara khusus dengan wartawan ANTARA di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (18/2), terkait kunjungan Menlu AS Hillary Clinton, Djoko Santoso mengatakan, setelah embargo militer AS terhadap Indonesia dicabut pada 2005, hubungan militer kedua negara berangsur membaik meski belum sepenuhnya.

Sejak 22 November 2005, Washington memutuskan untuk memulihkan hubungan militer dengan Indonesia. Melalui kebijakan itu, seluruh embargo yang diterapkan kepada Indonesia seperti International Military Education and Training (IMET), Foreign Military Sales (FMS), Foreign Military Financing (FMF), maupun Defence Export dicabut.

Departemen Luar Negeri AS dalam rilisnya menyebutkan, atas dasar kepentingan negara, Pemerintah AS memutuskan untuk mengabaikan persyaratan (yang ditetapkan Kongres AS) terkait dengan FMF dan ekspor produk-produk pertahanan kepada Indonesia, sesuai dengan seksi 599F(b) tahun fiskal 2006 Foreign Operations, Export Financing and Related Programs Appropriation Act (PL 109-102).

Proses pemulihan dan peningkatan kembali hubungan militer Indonesia-AS sebelumnya didahului pembukaan kembali IMET pada Februari 2005 dan FMS pada bulan Mei 2005.

"Saat ini hubungan militer dua negara sangat baik, tetapi kini juga sudah banyak negara produsen senjata yang menjadi sumber pemenuhan alutsista TNI seperti Inggris, Cina, Rusia dan Korea. Dari masing-masing negara tersebut, dipilih berdasarkan spesifikasi teknik dan persyaratan operasional TNI," ujar Djoko.

Demikian juga dengan pendidikan dan pelatihan bagi para perwira TNI. Pola pendidikan dan latihan harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional TNI. Khusus dengan AS materi pendidikan dan latihan yang dikerjasamakan antara lain pasukan khusus (special force), dan ranger.

"Karenanya, dalam program pendidikan dan latihan, TNI juga melakukan kerjasama dengan beberapa negara," ujarnya.

Sumber : ANTARA

Project 971 multipurpose nuclear-powered submarines

The third-generation multirole nuclear-powered submarine was developed by the SKB-143 Malakhit design bureau in the 1970s-80s.

Upacara Alih Bina Puspenerbal Lanudal Juanda

SURABAYA - KSAL Laksamana TNI Tedjo Edhy P, memeriksa pasukan, saat upacara Alih Bina Satuan Penerbangan TNI AL di Lanudal Juanda, Rabu (18/2). Alih bina tersebut dimaksudkan untuk efektifitas, efisiensi dan pengoptimalan kinerja organisasi Penerbangan TNI AL. FOTO ANTARA/Eric Ireng/Koz/hp/09.

The British Government’s Asia Task Force Tawarkan Alutsista ke Dephan

JAKARTA - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menerima kunjungan kehormatan Co- Chairman of The British Government’s Asia Task Force, Lord Powell of Bayswater KCMG, Charles Powell, Selasa(17/2), di Kantor Dephan, Jakarta. Kunjungannya menemui Menhan Juwono kali ini adalah untuk menawarkan bantuannya dalam pengadaan Alutsista yang berasal dari Inggris Raya, selaku Co-Chairman of The British Government’s Asia Task Force yang salah satu tugasnya adalah membantu industri-industri pertahanan di Inggris Raya dalam menawarkan produk-produknya ke wilayah Asia.

Menhan Juwono menyatakan akan menjajagi penawaran tersebut mengingat kondisi keuangan negara dan wilayah regional Asia yang masih dalam masa krisis keuangan global.

Lord Powell juga membicarakan mengenai rencana kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Inggris Raya serta mengundang Menhan Juwono untuk mengunjungi Inggris Raya bersama Presiden.

Sumber : DMC

Pengadaan Panser VAB Dikurangi

2 Unit Kapal Selam disetujui Pembeliannya

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengemukakan, pengadaan 150 panser VAB dari PT Pindad akan dikurangi menjadi 40 unit menyusul krisis finansial global.

"Karena anggaran terbatas, dan produsen engine (Perancis) juga terimbas krisis keuangan global, maka pengadaan 150 panser VAB dikurangi menjadi 40 unit. Harga satu unit sekitar Rp.12 miliar," katanya, di Jakarta, Selasa (17/2).

Ia mengatakan, pengadaan panser VAB untuk TNI-AD didanai menggunakan sisa anggaran Kredit Ekspor (KE) pertahanan 2004-2009 sekitar 1,2 miliar dolar AS.

Selain itu sisa anggaran juga akan digunakan untuk pembelian dua kapal selam TNI Angkatan Laut (AL), rudal pesawat tempur TNI-AU dan Pembuatan kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) TNI-AL.

Keseluruhan alat utama sistem senjata (alutsista) yang menggunakan KE 2004-2009 tersebut, tambah Menhan, 70 persennya masih menggunakan komponen luar negeri.

Juwono mengemukakan, seluruh pengadaan alutsista dari KE (1,2 miliar dolar AS) itu telah mendapat persetujuan Departemen Keuangan (Depkeu) dan Bappenas.

"Menkeu telah setuju, karena pengadaan alutsista itu merupakan bagian untuk mempercepat penyerapan sisa anggaran pertahanan KE 2004-2009 sebesar 1,2 miliar dolar AS," katanya.

Pada 2008, ungkap Juwono, tingkat penyerapan anggaran Departemen Pertahanan dinilai sangat bagus yakni sekira 90 persen dibanding departemen lain yang hanya 60 hingga 70 persen.

Sumber : ANTARA

Pemerintah Sepakat Penyerapan Sisa Anggaran Pertahanan Dipercepat

JAKARTA - Pemerintah sepakat untuk mempercepat penyerapan sisa anggaran pertahanan dari Kredit Ekspor (KE) 2004-2009 yang mencapai 1,2 miliar dolar AS. "Percepatan itu, disesuaikan atau telah mempertimbangkan proses yang terjadi di masing-masing departemen atau lembaga terkait seperti Departemen Pertahanan (Dephan), Departemen Keuangan (Depkeu) dan Bappenas," kata Menhan Juwono Sudarsono, di Jakarta, Selasa(17/2).

Kesepakatan untuk mempercepat penyerapan sisa anggaran pertahanan (KE) 2004-2009 pada Tahun Anggaran (TA) 2009 tersebut, dibuat pada rapat koordinasi Dephan, Depkeu, Bappenas, Senin (16/2) malam yang dihadiri pula Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dan ketiga kepala staf angkatan.

Juwono mengatakan, percepatan penyerapan anggaran itu antara lain akan digunakan untuk pengadaan panser TNI-AD, persenjataan rudal pesawat tempur TNI-AU dan kapal Patroli Kawal Rudal TNI-AL.

Pada TA 2009, Dephan mengajukan anggaran sekitar Rp.127 triliun tetapi hanya diberikan Rp.35,03 triliun atau turun sekitar Rp1,36 triliun dibanding TA 2008 yang mencapai Rp36,32 triliun.

"Hingga semester pertama 2008, jumlah anggaran yang sudah disalurkan sekitar Rp.9,3 triliun atau 56,86 persen," ungkap Juwono. Pada kesempatan terpisah, Irjen Dephan Safzen Noerdin mengatakan, penyerapan anggaran masih bisa ditingkatkan hingga 70 persen.

"Masih bisa ditingkatkan hingga 70 persen, sehingga pengadaan alat utama sistem senjata, baik yang menggunakan rupiah murni maupun Kredit Ekspor (KE) dapat direalisasikan secara cepat, tepat guna dan tepat sasaran," katanya.

Sumber : MEDIA INDONESIA

Dephan-Bappenas Rapat Koordinasi Pengadaan Alutsista

JAKARTA - Departemen Pertahanan (Dephan), Departemen Keuangan (Depkeu) dan Bappenas mengadakan rapat koordinasi rutin pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI.

"Ini rapat koordinasi rutin, dimana masing-masing pihak akan mencoba mengkaji rencana pengadaan alutsista TNI sesuai kewenangan masing-masing," kata Menhan Juwono Sudarsono kepada ANTARA News di Jakarta, Senin (16/2).

Tentang apakah rapat akan membahas pemotongan anggaran Dephan/TNI, Juwono menyatakan, belum tahu. Begitu pun dengan rencana alokasi anggaran Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) bagi Dephan/TNI.

Hingga 2008, alokasi anggaran yang disediakan negara untuk sektor pertahanan tergolong rendah. Pada 2000, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,5 triliun, yang meningkat secara perlahan hingga pada setahun silam berjumlah Rp36,4 triliun.

Meski secara nominal anggaran pertahanan meningkat, rasionya terhadap nilai produk domestik bruto (PDB) cenderung menurun dan berada pada posisi di bawah satu persen PDB.

Sumber : ANTARA

Ristek Kembangkan Robot Penjinak Bom Bersenjata

JAKARTA - Penggiat robot tanah air tengah mengembangkan sebuah robot yang ditujukan untuk menjinakkan bom. Namun yang unik, robot ini dilengkapi senjata untuk melumpuhkan bom sebelum meledak.

Sjaeful Irwan, Kepala Bidang Program Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Kementerian Riset dan Teknologi mengatakan, senjata yang disematkan tersebut berbentuk shotgun dan menggunakan peluru kosong.

"Melontarkannya pakai tekanan air sehingga membuat bom itu dihancurkan tanpa meledak," ujarnya dalam wawancara dengan detikINET di kantornya, Kamis (5/2/2009).

Robot ini sendiri merupakan hasil kerja sama dari berbagai institusi. Yakni Ristek yang bertugas sebagai koordinator, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) untuk membuat sistem kontrol dan artificial intelligent, Pindad untuk platform-nya serta LIPI untuk remote control dan digital signal processing-nya.

Ditambahkan Sjaeful, robot ini dihadirkan untuk mendampingi robot penjinak bom lainnya yang dimiliki Tim Gegana. Namun robot yang lain itu masih produksi luar negeri.

"Saat ini masih dalam tahap pengembangan. Diharapkan 1-2 tahun lagi pengerjaannya," tukasnya.

Sumber : DETIK.COM

Panglima TNI Tinjau Kesiapan Koopsau II

MAKASSAR - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, didampingi beberapa pejabat dari Mabes TNI dan Mabes TNI Angkatan Udara, Sabtu (14/2) mengadakan kunjungan kerja di Koopsau II yang diterima oleh Pangkoopsau II Marsekal Muda TNI Yushan Sayuti di Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada kesempatan tersebut Pangkoopsau II juga melaporkan sekilas tentang perbedaan pesawat tempur Sukhoi yang lama, yang datang pada tahun 2003 dengan pesawat tempur Sukhoi yang baru, datang pada akhir-akhir ini. Selain juga dilaporkan pola gelar operasi dalam wilayah Koopsau II yang mempunyai satuan 19 Lanud (Pangkalan TNI AU) dalam jajaran Koopsau II.

Sumber : DISPEN AU

Peremajaan Hercules di Dalam Negeri

JAKARTA - Mulai 2010, peremajaan pesawat angkut Hercules C-130 B yang dimiliki TNI AU akan dilakukan di dalam negeri. Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal Subandrio mengatakan, sembilan pesawat asal AS milik TNI AU semuanya akan diremajakan.

Tahap pertama, telah ditandatangani kontrak empat pesawat. Dari jumlah tersebut, dua diremajakan di Singapura. Peningkatan kemampuan pesawat mencakup perbaikan badan pesawat, modifikasi avionic, dan modifikasi mesin.

"Pesawat pertama dimulai April 2009 mendatang," katanya di Jakarta, akhir pekan lalu (13/2). Saat ini, teknisi matra udara telah berada di Negeri Singa guna meningkatkan kemampuan dalam pemeliharaan dan perbaikan pesawat Hercules. Pasalnya, dua pesawat sisanya akan dilakukan di dalam negeri.

Perbaikan ini tidak lepas dari adanya kesepakatan TNI AU dengan Singapura agar dalam kontrak disyaratkan ketentuan transfer teknologi. "Dalam kontrak memang ada kesepakatan alih teknologi," kata KSAU. Dia memperkirakan, tahap pertama kelar akhir 2009. Peremajaan tahap di kedua dijadwalkan 2010.

"Kelima pesawat akan diperbaiki di dalam negeri," katanya berkomitmen. Depo Pemeliharaan 30, Malang akan meningkatkan kemampuan mesin. Sedangkan peningkatan kemampuan dilakukan di Depo Pemeliharaan 10, Bandung.

Dia menjelaskan, kebijakan ini diambil sebagai langkah menuju kemandirian industri pertahanan dalam negeri. "Selama bisa dilakukan sendiri, tidak perlu dari negara lain," kata Subandrio.

Sumber : JURNAS

KSAL: TNI Desak Deplu Selesaikan Sengketa Miangas

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno mendesak agar Departemen Luar Negeri segera bertindak melakukan pembicaraan bilateral antara Indonesia dengan Filipina terkait kasus Pulau Miangas.

"Saya berharap Deplu merasa tertantang untuk membicarakan masalah ini (Pulau Miangas). Kita bicarakan bersama, toh di Singapura kita bisa memiliki kesepahaman batas-batas wilayah, seharusnya dengan Filipina juga bisa," ujar KSAL Tedjo kepada pers di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (12/2).

Ia menyatakan, Pulau Miangas adalah suatu pulau yang berbatasan langsung dengan Filipina yang memang diakui lebih dekat ke wilayah Filipina. Namun, Tedjo menegaskan, Pulau Miangas secara geografis masih merupakan bagian wilayah Indonesia.

"Filipina mengukur bahwa ada wilayah lautnya yang masuk area Miangas. Tapi itu kan hanya perhitungan mereka, silakan saja mereka punya perhitungan demikian. Tapi tidak bisa mengklaim otomatis bahwa itu adalah wilayah kita. Nanti harus dibicarakan secara diplomatis melalui Deplu," tutur Tedjo.

Ia mengungkapkan, saat ini TNI AL telah melakukan patroli bersama dengan Navi of Philiphine di wilayah perbatasan guna saling menjaga wilayah masing-masing.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra mengungkapkan, Filipina telah mengklaim kepemilikan Pulau Miangas ke Persatuan Bangsa-Bangsa berdasarkan traktat Paris.

Terkait hal ini, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Agustadi Sasongko menyatakan, TNI AD telah memperkuat keberadaannya melalui penambahan jumlah personel tentara di wilayah Miangas. Selain itu, TNI juga sedang melakukan pembangunan landasan udara di Miangas. Hal ini semata-mata untuk menegaskan kedaulatan wilayah RI.

"TNI akan terus mengamati perkembangan yang terjadi, karena ini kan baru sebatas informasi," kata dia.

Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga menegaskan, pemerintah harus segera mengambil tindakan pencegahan khususnya pengetatan pengawasan di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain.

"Komisi I mendesak TNI memperkuat kegiatan keamanan di perbatasan dengan cara menambah jumlah personel dan pos-pos di perbatasan," tukas Theo.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Coast Guard Intensif Digodok

JAKARTA - Pemerintah mengintensifkan pembahasan pembentukan coast guard atau penjaga pantai. Alasannya, Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan pembentukannya lewat peraturan pemerintah.

"Terus dibahas komprehensif, termasuk struktur organisasinya," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS usai sidang pleno di kantor Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) di Jakarta, Kamis (12/2).

Rapat dihadiri petinggi 12 instansi terkait keamanan laut, antara lain Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, Kepala Staf Umum TNI Laksdya Didik Heru Purnomo, dan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Bakorkamla Laksdya Budhi Hardjo.

Widodo menjelaskan, agenda pertemuan mengevaluasi kinerja Bakorkamla dan menentukan langkah ke depan, termasuk arah pembentukan penjaga pantai. Banyaknya instansi yang berwenang membuat penjabaran harus dipikirkan secara bersama-sama sejak dini. Mekanisme pengamanan laut harus dilakukan terintegrasi. "Saat ini masih berlangsung mandiri oleh banyak instansi," katanya.

Menurutnya, sebelum adanya badan tunggal keamanaan laut, Bakorkamla yang bertugas mengisi kekosongan daerah operasi dan logistik yang ada. Sepanjang 2008, Bakorkamla mengadakan tiga kali operasi terpadu. Gelaran menggunakan kapal dan pesawat instansi terkait yang tidak digunakan.

Hasilnya, sebesar Rp.401,8 miliar potensi kerugian negara dapat diselamatkan. "Operasi serupa terus digelar," katanya. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan (Dephub), Sunaryo mengatakan, saat ini tim internal Dephub tengah menggodok Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pembentukan penjaga laut.

"Mei ditargetkan selesai," kata Sunaryo. Dia mengakui, pembahasan pembentukan lembaga tersebut cukup alot. Namun, tidak ada kendala berarti. Budhi Hardjo mengatakan, dukungan dunia internasional terhadap pembentukan penjaga pantai di Indonesia terus mengalir. Selain banyaknya negara donor, tahun ini, Indonesia sudah dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan pimpinan coast guard se-Asia.

Sumber : JURNAS

Keberangkatan KRI Diponegoro ke Lebanon Diundur

JAKARTA - Keberangkatan KRI Diponegoro-365 ke Lebanon untuk bergabung dalam Gugus Tugas Maritim (Maritime Task Force) PBB di Lebanon Selatan (UNIFIL), terpaksa diundur mengingat belum lengkapnya proses administrasi.

Kepala Puspen TNI Marsekal Muda TNI Sagom Tamboen ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis (12/2) mengatakan, kelengkapan proses administrasi dimaksud terkait penggantian biaya operasional KRI Diponegoro oleh PBB.

"Misalnya, jika kapal mengalami kerusakan dalam perjalanan Indonesia-Lebanon apakah biaya perbaikannya menjadi tanggungan PBB atau tidak, itu masih dibahas antara TNI dan PBB," ujarnya, mencontohkan.

Sagom mengatakan, pihak TNI saat ini tengah mendata dan menghitung ulang seluruh dukungan yang diperlukan mulai dari kapal diberangkatkan hingga beroperasi di wilayah perairan Lebanon Selatan dan kembali ke Indonesia.

Setelah ada persetujuan terhadap kalkulasi administrasi oleh pejabat PBB yang ditunjuk dan dipastikan ada penggantian dari PBB maka kapal akan segera diberangkatkan ke Lebanon, kata Sagom.

Semula KRI Diponegoro akan diberangkatkan ke Lebanon pada hari Jumat (13/2) ini dari Kolinlamil TNI-AL melalui upacara militer yang dipimpin langsung Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso.

Sebelum diberangkatkan, tim inspeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan, KRI Diponegoro TNI AL layak untuk dikirim ke Lebanon Selatan guna bergabung dalam Satgas Maritim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon Selatan (UNIFIL).

Persyaratan minimal untuk kapal perang yang akan bergabung dalam MTF UNIFIL antara lain, mampu mengoperasikan/mengendalikan heli, mampu melaksanakan SAR, mampu melaksanakan RAS (Pengisian BBM di laut), memiliki fasilitas kesehatan kelas satu, dan memiliki "combat management system" secara "real time".

Selain itu mampu melaksanakan "self protection", memiliki kemampuan mengidentifikasi kawan/lawan (IFF), memiliki berbagai jenis persenjataan serta mampu memberikan bantuan kepada Angkatan Laut Lebanon.

Sumber : ANTARA

TNI Tetap Waspadai Ancaman Teroris di Perbatasan

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan, TNI tetap mewaspadai kemungkinan masuk dan bersembunyinya teroris di wilayah perbatasan.

"Kemungkinan itu, tetap ada dan bisa saja terjadi, jadi tetap kita waspadai," katanya, usai penandatanganan nota kesepahaman Revitalisasi Program Keluarga Berencana (KB) dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta, Kamis (12/2).

Djoko menegaskan, TNI senantiasa mengintesifkan pengamanannya terutama di wilayah RI yang berbatasan langsung dengan negara lain, meski anggaran terbatas.

"TNI itu tugas pokoknya salah satunya pengamanan perbatasan, baik darat, laut maupun udara," ujarnya.

Sebelumnya, Asisten Operasi (Asops) Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Mayjen TNI Hotma Marbun mengemukakan, terdapat 33 pos pengamanan di perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT)-Timor Leste, 25 pos pengamanan di wilayah Kalimantan Timur dengan Sabah (Malaysia), 31 pos pengamanan di perbatasan Kalimantan Barat-Serawak (Malaysia) dan 114 pos di wilayah RI-PNG.

Di wilayah perbatasan laut, TNI Angkatan Laut (AL) juga menyiagakan sejumlah kapal perangnya, terutama di Ambalat yang tengah menjadi bahasan antara RI dan Malaysia.

Untuk pengamanan wilayah udara RI, TNI AU menggelar sekira 16 satuan radar dari Sabang hingga Merauke.

Sumber : ANTARA

Den Bravo TNI AU Rebut Bandara Sam Ratulangi

MANADO - Selasa (10/2), sekitar pukul 05.00 WITA, Bandara Sam Ratulangi berlangsung latihan pasukan khusus TNI AU (Den Bravo). Misinya adalah untuk, merebut bandara dari tangan musuh dan pembebasan sandera tersebut melibatkan 63 orang pasukan khusus, dari Den Bravo TNI Angkatan Udara. Latihan yang dilaksanakan secara serempak oleh Ketiga Matra Baik itu AD, AL, maupun AU. Sumber : DISPEN AU

Dana Bahan Bakar Operasional Kapal Hanya 10 Persen

KRI Multatuli-561

JAKARTA - TNI AL mendapat anggaran Rp.90 miliar untuk bahan bakar operasional kapal setiap tiga bulan. Dana ini hanya mencukupi delapan hari operasi seluruh kapal yang dimiliki matra laut. Artinya, dana yang ada tak sampai 10 persen dari kebutuhan.

"Kucuran bisa lebih kecil lagi dengan rencana pemotongan anggaran pertahanan oleh Departemen Keuangan," kata Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno di Jakarta, Selasa (10/2). Dia menjelaskan, minimnya anggaran membuat TNI AL beroperasi dengan prioritas-prioritas.

Fokusnya, pengamanan wilayah perbatasan dan rawan kegiatan ilegal. Pergerakan kapal didasarkan atas data intelijen. "Optimalisasi (kinerja) intelijen wajib dilakukan," katanya.

Tedjo mencontohkan, wilayah yang tak boleh kosong adalah Ambalat. Daerah yang masih bersengketa dengan Malaysia ini dijaga lima sampai enam kapal perang sepanjang tahun. KSAL berharap, pemerintah memiliki skema baru terkait dana bahan bakar.

Selama ini, bahan bakar diberikan dalam bentuk rupiah, bukan jumlah liter. Akibatnya ketika harga solar naik, jumlahnya berkurang. Harga yang diberikan juga untuk industri, bukan subsidi.

"Ini makin memberatkan. Kami kan tugas untuk negara," kata Tedjo. Beban matra laut makin bertambah saat terjadi operasi mendadak di luar rencana, seperti bencana alam dan evakuasi kecelakaan laut. "Bahan bakar semua dibebankan ke TNI," katanya.

Kondisi ini yang membuat akumulasi tunggakan kini mencapai lebih Rp4 triliun. Kerap kali terjadi perbedaan pendapat dengan Pertamina. Contohnya, ketika kapal TNI AL berniat menyelamatkan korban KM Teratai Prima yang tenggelam, beberapa waktu silam.

"Kami tak bisa berangkat karena Pertamina menolak memberi solar," katanya.
Alasannya, militer belum juga melunasi tunggakannya. Seharusnya, katanya, Pertamina berpikir untuk kepentingan bangsa yang lebih luas. Tidak semata-mata bisnis. "(Pergerakan tim) SAR tak bisa ditunda karena (urgennya) masalah kemanusiaan," kata KSAL.

Sumber : JURNAS

Produksi Panser 6x6 Pindad Terus Berjalan

BANDUNG - Sejumlah pekerja melakukan pekerjaan akhir pada bagian body Panser 6x6 Armour Personal Carrier (APC) di PT PINDAD, Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/2). Departemen Pertahanan dan Keamanan Indonesia memesan sebanyak 150 buah Panser jenis APC 6x6 yang rencannanya akan diserahkan secara bertahap hingga akhir Desember 2009 untuk memenuhi kebutuhan Alusista Nasional. FOTO ANTARA/Rezza Estily/ED/mes/09.

Panglima TNI Terima Dubes India

Pelatihan Teknisi Sukhoi di India

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menerima kunjungan Dubes India H.E. Mr. Biren Nanda yang didahului dengan jajar Kehormatan di Mabes TNI Cilangkap Jaktim, Senin(9/2). Pada kesempatan tersebut Panglima TNI didampingi oleh Asintel Panglima TNI-Mayjen TNI Anshory Tadjudin dan Kapuspen TNI-Marsda TNI Sagom Tamboen, S.IP. Kunjungan Dubes India bertujuan untuk lebih meningkatkan kerja sama antara kedua negara, terutama di bidang kemiliteran.

Kerja sama matra Darat juga diharapkan dapat terealisasi setelah kunjungan Kasad India pada akhir bulan ini di Jakarta. Sedangkan Matra Udara akan diwujudkan dalam bentuk kerja sama pemeliharaan pesawat tempur Sukhoi dan pelatihan tehnisi TNI AU di India.

Dibidang Industri Pertahanan Dubes India juga berharap agar Republik Indonesia dan India dapat lebih meningkatkan kerjasamanya.

Sumber : Puspen TNI

PTDI Siap Memproduksi Cassa-212-400

BANDUNG - Setelah melakukan kontrak kerja sama dengan EADS CASA, November 2006, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) kini telah mengantongi lisensi sebagai produsen dan perakit pesawat C212-400 dengan dilengkapi seluruh fasilitas produksi yang didapat dari San Pablo.

Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso menyatakan, Jumat (6/2), untuk saat ini PT DI merupakan satu-satunya pemegang lisensi untuk memproduksi dan merakit C212-400 sehingga seluruh fasilitas produksi dari San Pablo, Spanyol, telah terpasang di Bandung. "Selain memproduksi, PT DI juga diberi wewenang untuk memasarkan pesawat dalam versi transport untuk pasar Indonesia dan ASEAN, serta militer," kata Budi.

Sumber : KOMPAS

Dephan Tunggu Kepastian Depkeu Soal Pengembalian Anggaran Pertahanan

JAKARTA - Departemen Pertahanan (Dephan) hingga kini masih menunggu kepastian dari Departemen Keuangan (Depkeu) soal pengembalian dana sebesar Rp.460 miliar yang dipotong dari anggaran pertahanan Tahun Anggaran (TA) 2009.

Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono kepada ANTARA News di Jakarta, Senin (9/2), mengatakan, pihaknya telah berkirim surat kepada Menkeu pada 4 Februari agar anggaran yang dipotong dari anggaran Dephan itu dikembalikan, mengingat dana tersebut sangat diperlukan untuk operasional TNI.

"Inti surat tersebut, meminta agar dana sebesar Rp.460 miliar itu diajukan ke Panitia Anggaran DPR bukan sebagai tambahan anggaran pertahanan, melainkan sebagai pengembalian secara utuh anggaran pertahanan, khususnya untuk pengamanan perbatasan, daerah rawan dan pengamanan pulau terluar," tuturnya.

Tetapi, tambah Juwono, hingga kini pihaknya belum menerima kepastian dari Depkeu apakah dana sebesar Rp460 miliar itu akan dikembalikan atau akan tetap di tangan Depkeu.

Hingga 2008, alokasi anggaran yang disediakan negara untuk sektor pertahanan tergolong rendah. Pada 2000, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,5 triliun, yang meningkat secara perlahan hingga pada setahun silam berjumlah Rp36,4 triliun.

Pada 2009 pemerintah kembali menurunkan anggaran pertahanan menjadi sekitar Rp35 triliun. Namun, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemotongan anggaran masing-masing departemen sekitar 3,9 persen anggaran pelayanan publik.

Sumber : ANTARA

Rombongan Latgab Pasukan Khusus Tiba di Sulawesi Utara

TNI rencananya akan mengadakan Latgab Passus TNI Tri Matra, yang dilaksanakan di Sulawesi Utara selama 2 hari dari tanggal 9-10 Februari 2009. Jumat (6/2) lalu 2 buah Hercules yang mengangkut pasukan khusus AD (Sat-81) AL (Denjaka) AU (Den BRAVO) dan 1 buah Helly SA-330 tiba di Bandara Sam Ratulangi, untuk mendukung latihan gabungan ini. Gladi Posko berlangsung di Seskoal dari tanggal 21– 22 Januari 2009, sedangkan Gladi Lapangan di Hotel Peninsula Manado, Bandara Sam Ratulangi dan Perairan Teluk Manado.

KRI Kupang-582 Bocor Dihantam Ombak

SURABAYA - Kapal Perang RI (KRI) Kupang-582 dari Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) bocor dan hampir tenggelam karena dihantam ombak besar di perairan barat Surabaya.

Kadispen Koarmatim, Letkol Laut (KH) Drs Toni Syaiful di Surabaya, Minggu menjelaskan, kapal yang membawa 26 ABK dengan komandan Kapten Laut (P) Suyadi itu sebetulnya hendak membantu mengevakuasi nelayan yang perahunya tenggelam.

"Namun, belum sampai di lokasi tempat nelayan asal Gresik bernama Khoirul Huda itu hendak diselamatkan, kapal dihantam ombak dan arus dari arah depan sangat deras sehingga pintu depan tempat untuk menurunkan barang bocor dan kapal kemasukan air," ujarnya.

Ia menjelaskan, kapal itu berangkat dari Koarmatim, Surabaya, Sabtu (7/2) sekitar pukul 17.00 WIB. Karena kejadiannya pada malam hari, ABK kapal itu kesulitan melakukan perbaikan. Komandan kapal kemudian mengirimkan berita lewat radio ke kapal perang lainnya.

"Saat itu ada KRI Slamet Riyadi yang sedang menuju Surabaya menerima pesan berita tersebut. Maka sekitar pukul 04.30 WIB, 26 ABK KRI Kupang beserta dokumen dan senjata berhasil dievakuasi ke KRI Slamet Riyadi," katanya.

Sumber : ANTARA

The S-300P surface-to-air missile system

Class: medium/long-range surface-to-air missile system

Persiapan Akhir KRI Diponegoro-365 ke Libanon

SURABAYA - KRI Diponegoro-365 beserta 110 prajurit TNI AL dari jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) siap diberangkatkan ke Lebanon sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB.

"Pembekalan selama satu bulan untuk para prajurit yang terlibat dalam penugasan itu bisa dikatakan sudah selesai dan akan ditutup, Jumat (6/2)," kata Kadispen Koarmatim Letkol Laut (KH) Toni Syaiful, di Surabaya, Kamis (5/2).

Ia mengemukakan, beberapa waktu lalu KRI Diponegoro dan 110 prajurit telah melakukan praktik penugasan di Laut Jawa selama dua hari. Sebelumnya, ratusan prajurit itu menerima pembekalan materi secara teori mengenai penugasan di daerah konflik.

"Mengenai pemberangkatannya ke Lebanon, sampai sekarang belum bisa dipastikan. Kemungkinan berangkat tanggal 12 atau 13 Februari. Namun, kami masih menunggu kepastian itu dari Mabes TNI AL," katanya.

Ia mengemukakan, selama menunggu jadwal keberangkatan, para awak KRI Diponegoro maupun prajurit lainnya masih terus melakukan pengecekan kesiapan kapal maupun keperluan personel yang berkaitan dengan tugas mereka di Lebanon.

Menurut Kadispen, KRI Diponegoro akan bergabung dalam misi perdamaian PBB bersama dengan beberapa kapal perang dari negara-negara Eropa, seperti Jerman, Perancis, Portugal, Belanda dan Italia.

Mengutip pernyataan Pangarmatim, Laksda TNI Lili Supramono, ia mengemukakan, keterlibatan unsur prajurit matra laut dan kapal perang RI yang untuk pertama kalinya itu merupakan kepercayaan dari PBB, sehingga menuntut kesiapan prajurit TNI AL.

"Mereka harus dapat bekerja sama dalam suatu gugus tugas dengan angkatan laut negara-negara Eropa yang merupakan anggota NATO. Kemampuan gugus tugas ini harus memenuhi standar maupun kriteria yang ditetapkan PBB," katanya.

Sumber: MEDIAINDONESIA.COM